kuping kiri

100% Pasar Tegalgubug Dikelola Pemerintah Desa, Pedagang Diimbau Tolak Pungutan Liar

100% Pasar Tegalgubug Dikelola Pemerintah Desa, Pedagang Diimbau Tolak Pungutan Liar

Cirebonplus.com (C+) – Tekad Aliansi Masyarakat Tegalgubug Bersatu (AMTB) untuk mendampingi masyarakat dan pedagang terus berlanjut. Tak hanya mengawal penutupan proyek Pusat Grosir Tegalgubug Cirebon, PGTC, tapi juga mengadvokasi para pedagang dari dugaan adanya mafia pasar.

Jumat (22/12) misalnya, para pengurus AMTB turun ke pasar, mengecek langsung dugaan banyaknya pungutan liar. Di antara yang dilakukan adalah memberikan imbauan dan membagikan selebaran tentang masalah pasar kepada para pedagang.

Langkah Aliansi Masyarakat Tegalgubug Bersatu (AMTB) untuk membenahi Pasar Induk Sandang Tegalgubug didukung berbagai pihak. Terbukti, Jumat (22/12), AMTB bersama pemerintah desa, pedagang, Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Kabupaten Cirebon, Banser GP Ansor Kecamatan Arjawinangun, dan elemen lainnya.

Gerakan AMTB dan elemen lain tersebut di bawah komando langsung Kuwu Tegalgubug, H Supriyatno. Ia didamping para aparatur desa dan tokoh masyarakat.

Kuwu Supriyatno menyampaikan, Pasar Tegalgubug sudah tidak lagi milik PT Rekarindo Arya Matra (RAM). Dengan demikian, pengelolaannya dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tegalgubug.

“Kami himbau kepada para pedagang, terkhusus warga Tegalgubug bahwa Hendrik Sadeli atau PT RAM sudah tidak lagi memperpanjang pasar Tegalgubug. Kontraknya sudah habis,” ungkap kuwu dalam orasinya menggunakan pengeras suara.

Berdasarkan ketentuan, sambungnya, pasar sudah kembali milik desa sebagai pengelola Pasar Tegalgubug. Karena itu, ia meminta dukungan masyarakat dan pedagang untuk bersama-sama membenahi pasar.

Sementara itu, Koordinator AMTB, Mukhlisin Irfan mengatakan, komunitasnya bergerak untuk kepentingam masyarakat, bukan pribadi-pribadi. AMTB bergerak bersama GRIB, Banser, dan pedagang, semuanya bergerak untuk kepentingan masyarakat.

“Tidak ada kepentingan pribadi. Pasar harus dibenahi,pedagang jangan mau membayar kios kepada oknum yang mengatasnamakan pihak lain, terkhusus di Blok H dan I, karena menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) pedagang tidak boleh membayar dan tidak boleh ada bangunan liar, karena disitu adalah fasilitas umum (fasum),” paparnya.

Karena penyalahgunaan fasum, lanjut dia, jalanan pasar amburadul dan menjadi sempit. Bagi pedagang yang mempunyai sertifikat resmi dan ingin tahu persoalan Blok H dan I, dipersilahkan datang ke desa.

“Jangan takut diintimidasi. Kalau ada yang mengancam laporkan ke pihak berwajib,” tegas dia. (*)

Laporan: Mahbullah

Related posts