kuping kiri

16 dari 49 Orang Diperiksa KPK untuk Tersangka Bupati Cirebon Nonaktif

16 dari 49 Orang Diperiksa KPK untuk Tersangka Bupati Cirebon Nonaktif

Cirebonplus.com (C+) – Senin (14/1), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 16 pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon. Pemerikasaan dilakukan terkait pengembangan kasus dugaan jual beli jabatan dalam proses mutasi/rotasi dengan tersangka utama Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra.

Pemeriksaan berlangsung di Markas Polres (Mapolres) Cirebon Kota (Ciko). Informasi yang dihimpun Cirebonplus.com, rencananya pemeriksaan di Mapolres Ciko akan dilakukan terhadap 49 orang terkait kasus Sunjaya.

Karena banyaknya orang yang akan diperiksa, pemeriksaan dilakukan secara marathon dalam beberapa hari ke depan. Untuk hari pertama pemeriksaan ada 16 pejabat, PNS, dan pihak  terkait yang mendatangi Mapolres Ciko.

Kepada para wartawan Kapolres Ciko AKBP Roland Ronaldy mengaku tidak ada satu pun jajarannya yang dilibatkan dalam proses pemeriksaan. Polres Ciko hanya dijadikan tempat pemeriksaan yang diperkirakan akan berlangsung selama satu minggu.

Sejumlah pejabat yang tampak memenuhi panggilan KPK dan menjalani pemriksaan antara lain Sekda Kabupaten Cirebon Rahmad Sutrisno, mantan Sekda Kabupaten Cirebon Yayat Ruchiyat, Kepala BKD Supadi Supriatna, Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Sri Darmanto, Kepala Kesbangpol Zainal Abidin, Kepala BKAD Wawan Setiawan, Camat Beber Rita Susana Supriyanti, Kepala Disdukcapil Mochamad Syafrudin, dan ajudan tersangka Sunjaya Deni Safrudin dan lainnya. Tak hanya pejabat dan PNS, sejumlah honorer juga tampak memenuhi panggilan KPK seperti honorer Disdukcapil Evi Sudiasih dan honorer Setda Kabupaten Cirebon Intan Novita Sari.

Pantauan Cirebonplus.com, pemeriksaan dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Semua yang diperiksa meninggalkan Mapolres Ciko begitu saja, mereka enggan untuk menceritakan materi pemeriksaan.

Untuk diketahui, sejak penangkapan terhadap Sunjaya Purwadisastra dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK 24 Oktober 2018, sudah dilakukan perpanjangan penahanan dua kali. Namun hingga saat ini belum ada perkembangan penambahan tersangka oleh KPK dalam kasus yang melibatkan Sunjaya.

Dalam dugaan kasus suap terkait mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di Pemkab Cirebon itu KPK baru menetapkan tersangka dan menahan Bupati nonaktif Sunjaya dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Gatot Rachmanto.

Dalam OTT dalam kasus tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana yakni uang rupiah sebesar total Rp385.965.000 dengan rincian Rp116 juta dan Rp269.965.000 dalam pecahan Rp100 ribu serta Rp50 ribu rupiah. Selain itu, bukti transaksi perbankan berupa slip setoran dan transfer senilai Rp6.425.000.000.

KPK menduga pemberian oleh Gatot kepada Sunjaya melalui ajudan bupati sebesar Rp100 juta terkait fee atas mutasi dan pelantikan GAR sebagai sekretaris DPUPR Kabupaten Cirebon.

Diduga Sunjaya sebagai Bupati juga diduga menerima pemberian Iainnya secara tunai dari pejabat-pelabat di lingkungan Pemkab Cirebon sebesar Rp125 juta melalui ajudan dan sekretaris pribadi bupati. Modus yang diduga digunakan adalah pemberian setoran kepada bupati setelah pejabat terkait dilantik. Nilai setoran diduga telah diatur mulai dari jabatan lurah, camat hingga eselon III.

Selain pemberian tunai terkait mutasi jabatan, diduga Sunjaya juga menerima fee total senilai Rp6.425.000.000 yang tersimpan dalam rekening atas nama orang lain yang berada dalam penguasaan bupati yang digunakan sebagai rekening penampungan terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Cirebon tahun anggaran 2018.

Sunjaya adalah petahana yang memenangi Pemilihan Bupati (Pilbup) Cirebon 2018. KPK juga mengindentifkasi uang suap yang diterima oleh Sunjaya untuk kepentingkan pilbup. (Tim C+)

Foto: Net

Related posts