kuping kiri

Awasi Petahana agar Tidak Memanfaatkan Birokrasi untuk Kepentingan Pilbup Cirebon!

Awasi Petahana agar Tidak Memanfaatkan Birokrasi untuk Kepentingan Pilbup Cirebon!

KARANGWARENG (Ci+) – Kabupaten Cirebon merupakan daerah yang potensial. Wilayahnya luas serta sumber daya alam dan manusianya juga tak kalah dengan daerah lain.

Karenanya, butuh pemimpin yang punya kemampuan untuk mengelola potensi tersebut untuk sebesar-besarnya kemajuan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Demikian pendapat pemerhati sosial dan politik Cirebon, Mamang Haerudin kepada cirebonplus.com, Kamis (26/1).

Mumpung tahun politik menjelang Pemilihan Bupati (Pilbup) Cirebon tahun 2018, kata Mamang, penting bagi politisi atau tokoh masyarakat berhasrat maju pilbup untuk merenungkan kembali apa makna hakiki politik kekuasaan.

Menurutnya, hasrat politik dan kekuasaan mesti diimbangi integritas dan komitmen memberdayakan masyarakat. Bahwa politik itu bagian sendi kehidupan adalah benar, tetapi tanpa integritas dan komitmen memberdayakan, politik kekuasaan hanya akan berjalan di tempat dan justru bisa melukai masyarakat.

“Hal pertama yang mesti ditegaskan adalah komitmen anti politik uang. Bukan rahasia umum bahwa ongkos yang harus dikeluarkan hanya sekadar untuk menjadi calon bupati butuh dana bermiliar-miliar,” ujar Khadimul Ma’had Pesantren Bersama Al Insaniyah Kubangdeleg, Karangwareng.

Politik uang, sambungnya, tak ubahnya praktik membeli jabatan dan pembodohan masyarakat. Masyarakat harus cerdas dan dapat memastikan bahwa Pilbup 2018 bebas politik uang.

Dikatakan, politik uang mendorong orang menghalalkan segala cara. Janji-janji saat berkampanye yang irasional pun diobral. Praktik-praktik kampanye pun cenderung kotor.

Kepada pertahana, lanjutnya, harus dikawal. Sehingga tidak dengan bebas memanfaatkan birokrasi untuk melanggengkan kekuasaan.

“Para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon harus netral. Anggaran Pemda seperti bantuan yang rentan diselewengkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik kekuasaan, juga mesti dipantau ketat.

Hal lainnya, sambung dia, untuk memastikan pilbup berintegritas, diperlukan debat para kandidat yang disiarkan dan diberitakan langsung semua media lokal. Dari momen debat ini masyarakat bisa menyeleksi dan membedakan mana kandidat yang hanya mengobral janji dan mana yang berkomitmen.

Berikutnya, memastikan semua calon mempunyai komitmen reformasi birokrasi. APBD dan semua aset daerah harus dibuka secara luas ke hadapan publik melalui website.

“Komitmen untuk membenahi kinerja semua pegawai di berbagai dinas-dinas. Memberikan sanksi tegas terhadap pejabat-pejabat yang korup dan tidak serius melayani kepentingan masyarakat,” tegas dia.

Yang tak kalah penting, tambah dia, turun ke jantung masyarakat. Karena pemimpin adalah pelayan yang tugasnya melayani.

“Pemimpin yang berkomitmen hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan. Kita tidak butuh pemimpin yang hanya sibuk pada kegiatan-kegiatan formalitas, duduk manis di kantor dengan ruang ber-AC, berpakaian serba mahal dan hidup mewah,” pungkasnya. (*)

Laporan: Mahrus Ali

Related posts