kuping kiri

Awasi Pilkada, Cari Pemimpin Berilmu

Awasi Pilkada, Cari Pemimpin Berilmu

Catatan: Bakhrul Amal

PROSES Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) itu, laksana pria yang hendak meminang wanita, butuh mahar. Agar sang belahan jiwa tertarik, agar tujuan tercapai, maka sebagai konsekuensi tidak ada yang gratis, mahar perlu diakui memang dibutuhkan sebagai tanda serius untuk memikat.

Tetapi Pilkada itu bukan pernikahan. Pilkada melebihi hingar bingar semalaman suntuk itu. Pilkada bukan cuma janji setia pada satu pasangan. Pilkada tidak hanya melibatkan satu dua orang, satu dua keluarga, tetapi ribuan jiwa.

Sebab keterlibatan itu luas, maka mahar dalam politik dalam Pilkada pun besar. Sudah kita sepakati bersama, baik dalam kitab suci, atau pun juga petatah petitih bijak bestari, yang lebih besar dari uang itu (baca: harta) adalah ilmu. Mutatis mutandis, melihat tanggung jawab dan pengaruhnya yang besar, maka mahar yang pantas untuk dijadikan nilai tukar di dalam ruang-ruang politik, dalam proses-proses menjadi kepala daerah adalah ilmu.

Ilmu tentu banyak spesialisasinya, tergantung kepada kebutuhan. Daerah yang potensial di bidang pertanian membutuhkan pemimpin lihai dalam memanfaatkan lahan, tahu apa yang perlu ditanam, dan kapan memanen. Daerah yang perlu pembangunan modern membutuhkan pemimpin yang visioner dengan kemampuan membaca situasi dan membaca generasi, dan banyak lagi.

Hal tersebut bukanlah suatu yang baru. Kita bisa memandang ke belakang; dimulai dari Hatta yang kemudian menjadi pemimpin karena keahliannya di bidang ekonomi. Soekarno dipercaya menahkodai puluhan hingga ratusan juta manusia oleh karena kehebatannya dalam hal meramu pandangan bangsa (sinkretik dan ekletik). Gus Dur yang bisa menjadi presiden, tanpa modal kapital, disebabkan kecerdikannya mengikat perasaan rakyat.

KEADAAN HARI INI

Malang bukan kepayang, nyatanya hari ini politik justru jatuh pada kubangan materialistik dengan pragmatisme yang akut. Ilmu yang derajatnya tinggi ternyata terkikis oleh uang. Akibatnya, untuk  berpolitik dan terlibat di dalam jabatannya lebih sering yang dilihat adalah isi dompet bukan isi kepala.

Ada beberapa hal yang membuat kenapa politik kemudian terpleset pada kelicinan itu. Setidaknya itu bisa diakibatkan oleh tiga hal, pertama disebabkan pola pikir yang berorientasi pada hasil, kedua terjebak pada tren, dan yang ketiga adalah mandegnya proses pengkaderan.

ORIENTASI HASIL

Politik hari ini cenderung menihilkan “proses menuju” dan lebih mengarusutamakan pada hasil.  Ketidakinginan rugi tersebut kemudian membuat adanya dinding lebar yang memisahkan ideologi dan kemenangan. Selama dirasa mungkin menang, sekalipun berlawanan dengan ideologi, maka lebih baik memudarkan warna partai daripada harus kalah, meskipun dengan cara yang terhormat.

Bawaslu, dalam Buku Indeks Kerawanan Pemilu, mencatat bahwa politik uang memeroleh skor 5 atau tingkat kerawanan tertinggi. Parahnya, kerawanan tersebut tercatat setidaknya pada 7 provinsi yang pada 2018 ini akan mengadakan Pilkada serentak.

Proses jual beli suara melalui politik uang ini adalah akibat memandang bahwa tujuan politik adalah memeroleh hasil. Kebutuhan akan hal tersebut, membayar dengan istilah “serangan fajar”, hanya bisa diwujudkan oleh orang-orang yang mempunyai modal kapital yang besar. Inilah yang kemudian berimbas pada desas desus tempo hari perihal mahar-mahar wani piro?

TERJEBAK PADA TREN

Ideologi, kata Hegel, terikat pada era. Akan tetapi keterikatan pada era tersebut bukan berarti menghilangkan subtansi.

Yang terjadi hari ini adalah era didahulukan lebih daripada ideologi. Semisal ada publik figur yang terkenal, dicintai, dan memiliki banyak followers didaulat menjadi calon meskipun gagasan serta tujuannya tidak sama dengan ideologi partai politik.

Pada posisi tersebut, diksi “terjebak pada tren” kemudian menemui  relevansinya.

MANDEKNYA PENGKADERAN

Pemilihan akan proses-proses instan tersebut tidak lain dan tidak bukan tentulah akibat dari mandeknya pengkaderan. Atau, tidak ada kader yang siap dan sesuai dengan kebutuhan.

PENUTUP

Bawaslu, sebagai badan yang diberi kekhususan untuk mengawasi prosesi Pemilihan Umum (Pemilu), menjadi representasi harapan-harapan masyarakat untuk memperbaiki keadaan politik hari ini. Masyarakat, bersama Bawaslu, memiliki tugas untuk mengembalikan politik pada narasi yang seharusnya.

Politik adalah wahana tindakan untuk kebaikan bersama. Bukan wahana menghambur-hamburkan uang. Politik merupakan alam dialektik yang mencetak manusia-manusia yang cerdas. Dengan begitu, dengan upaya pengembalian itu, istilah mahar yang konotasinya negatif itu bisa hilang dan kembali pada semestinya, mahar politik untuk menjadi kepala daerah adalah ilmu pengetahuan.

Penulis adalah Pemerhati Politik Tinggal di Cirebon

Related posts