kuping kiri

Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK, Siapa yang Salah?

Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK, Siapa yang Salah?

Cirebonplus.com (C+) – Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para kepala daerah, namun sepertinya tidak membuat kepala daerah lain jerah. Buktinya masih saja terjadi penangkapan kepala daerah karena terlibat korupsi.

Siapa yang salah, partai politik atau personalnya? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, terkait banyak jumlah kepala daerah dan DPRD tersangkut tindak pidana korupsi sebenarnya lebih bersumber pada masing-masing individu, bukan permintaan partai politik. Hal itu disampaikan saat menghadiri Diklat Kepemimpinan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Ketua DPRD di Kantor BPSDM, Senin (12/11).

“ Dalam arti saya sampaikan tidak ada satu partai yang minta kepala daerah, termasuk DPRD-nya untuk melakukan tindak pidana korupsi,” tandas kader PDIP itu.

Dikatakan, jika dalam hal pembahasan anggaran ada oknum anggota DPRD menekan kepala daerah soal perencanaan anggaran yang akhirnya berpotensi pada tindak pidana korupsi, maka bukan permintaan atau perintah partai.

“Soal pembahasan anggaran harusnya antara kepala daerah dan DPRD duduk bersama bahas secara baik-baik. Karena kepala daerah didukung partai dan DPRD perpanjangan tangan partai-partai yang mendukung kepala daerah sampai terpilih, demikian juga DPRD menjaga kehormatan partai politik,” ujar Tjahjo.

Saat ini Kemendagri telah memberikan pemahaman dan pelatihan, termasuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Pihaknya tidak henti-hentinya selalu menyerukan dalam berbagai forum yang dihadiri  kepala daerah dan DPRD untuk pahami area rawan korupsi, mulai dari perencanaan anggaran, hibah dan bansos, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, serta jual beli jabatan dan perjalanan dinas.

Tjahjo juga meminta kepada seluruh jajarannya di Kemendagri dan pemerintah daerah agar pencegahan terhadap potensi yang menimbulkan persoalan hukum dari tindak pidana korupsi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama. Selain itu diharapkan tidak bosan untuk saling mengingatkan berkenaan dengan area rawan korupsi. (Ril/C+1)

Related posts