kuping kiri

Bawaslu Kabupaten Cirebon Temukan 14 Pelanggaran Pilkada, Terungkap saat Sosialisasi Hasil Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Cirebon Temukan 14 Pelanggaran Pilkada, Terungkap saat Sosialisasi Hasil Pengawasan

Cirebonplus.com (C+) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cirebon mengadakan Sosialisasi Hasil Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018, Selasa (21/8). Bertempat di Hotel Aston Jalan Brigjen Darsono By Pass Cirebon, agenda tersebut dihadiri oleh berbagai stakeholders di Kabupaten Cirebon.

Pantauan cirebonplus.com, sejumlah elemen hadir dalam sosialisasi. Mereka antara lain perwakilan eksekutif, legislatif, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda), partai politik, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, dan kalangan jurnalis.

Dalam pemaparannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Abdul Khoir mengatakan, dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu ada sejumlah pelanggaran yang ditemukan. Total terhitung ada 14 pelanggaran.

“Rinciannya, 9 pelanggaran dari pelaporan masyarakat dan 5 merupakan temuan dari jajaran Panitia Pengawasan di lapangan,,” kata dia.

Dari perjalanan pesta demokrasi daerah lima tahunan itu Khoir mengajar kepada seluruh stakeholders dan masyarakat untuk ikut aktif mengawasi jalananya Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

“Jadi, mari kita bersama-sama mengawasi penyelenggaraan pemilu agar tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi,” tandas dia.

Senada disampaikan Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Loli Suheti. Pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu.

Menurutnya, sejumlah permasalahan yang biasa muncul dalam pelaksanaan pemilu antara lain logistik, kinerja penyelenggara, dan daftar pemilih. Karena itu, harus menjadi perhatian bersama agar dapat meminimalisir masalah yang muncul.

“Beberapa permasalahan yang harus diwaspadai di antaranya logistik, DPT, dan lemahnya kinerja KPPS. Untuk diketahui, sekarang di tingkat provinsi bisa memutuskan dan membatalkan keputusan,” pungkasnya. (*)

Laporan: Kustano

Related posts