kuping kiri

Bila Terbukti Korupsi dan Usulan KPK Disetujui, Hak Politik Sunjaya Bisa Dicabut

Bila Terbukti Korupsi dan Usulan KPK  Disetujui, Hak Politik Sunjaya Bisa Dicabut

Cirebonplus.com (SC) – Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, lebih banyak melibatkan tokoh politik baik di pucuk pimpinan eksekutif maupun para anggota legislatif. Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai aksi kejut, ternyata tidak memberikan efek jera secara masif, buktinya para politisi terus saja berurusan dengan hukum karena tersangkut kasus korupsi.

Salahsatu lembaga anti rasuah, KPK terus mencari upaya agar korupsi bisa ditekan seminim mungkin. Bersamaan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun ini, medorong sejumlah usulan strategis pemberantasan korupsi, salahsatunya mendorong agar semua pelaku korupsi dicabut hak politiknya, terutama kalangan politisi.

Hal itu disampaikan KPK melalui juru bicaranya, Febri Diansyah. KPK, kata dia, berharap bila terbukti bersalah melakukan praktik korupsi, majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman di antaranya mencabut hak politik para politisi, baik memilik maupun dipilih.

KPK memandang, pencabutan hak politik menjadi salahsatu cara memberikan efek jera kepada politikus yang koruptif. “Pencabutan hak politik sangat penting, kami berharap ini bisa menjadi standar di seluruh kasus korupsi yang melibatkan aktor politik‎,” ungkap Febri Diansyah akhir pekan lalu.

Pencabutan hak politik seluruh aktor politik, baik kepala daerah maupun anggota dewan yang korup dilandasi oleh tindakan mereka yang dianggap telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Karena itu wajar bila diberikan sanksi tambahan selain pidana pokok dengan cara pencabutan hak politik dalam batas tertentu tergantung tingkat korupsinya.

Data yang dihimpun cirebonplus.com, dalam catatan KPK hingga akhir tahun ini, ada 26 terpidana korupsi yang telah dicabut hak politiknya. Mayoritas berlatar pejabat eksekutif dan legislatif.

Sejumlah nama politisi yang dicabut hak politiknya akibat kasus korupsi antara lain mantan Ketua DPR Setya Novanto yang dicabut selama 5 tahun, Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari selama 5 tahun, Walikota nonaktif Kendari Adriatma Dwi Putra selama 2 tahun, mantan Walikota Kendari Asrun selama 2 tahun. Nama lainnya, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam 5 tahun, mantan Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif selama 3 tahun, mantan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi 5 tahun.

Terbaru, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta selain memvonis 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti melakukan suap terhadap anggota DPRD Jambi, juga mencabut hak politik Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola selama 5 tahun.

Jika usulan KPK agar semua politisi yang terbukti bersalah melakukan tindakan koruptif dicabut hak politiknya, maka Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra juga akan mendapatkan tambahan hukuman yang sama, bila dalam siding putusan dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan korupsi.

Untuk diketahui, Sunjaya terjaring dalam OTT KPK bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Cirebon, Gatot Rachmanto pada tanggal 24 Oktober lalu. Keduanya ditangkap terkait dugaan kasus gratifikasi jual beli jabatan.

Sejauh ini KPK telah memeriksa sejumlah pejabat birokrasi baik terkait dugaan jual beli jabatan maupun suap proyek. Terakhir, anggota DPR RI dari PDIP Nico Siahaan mengembalikan uang sebesar Rp250 juta yang diduga merupakan sumbangan Sunjaya untuk acara Hari Sumpah Pemuda. Namun hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka baru. (Dewo/C+)

Related posts