kuping kiri

Cirebon Timur Tidak Masuk Daerah Prioritas Pemekaran

Cirebon Timur Tidak Masuk Daerah Prioritas Pemekaran

Cirebonplus.com (C+) – Cirebon Timur sepertinya tidak menjadi prioritas dalam rencana pemekaran yang akan diperjuangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari daerah-daerah prioritas yang disodorkan Pemprov Jawa Barat untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum bahwa minimal tiga daerah yang bisa diajukan untuk pemekaran tahap awal adalah Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Sukabumi Selatan, dan Kabupaten Bogor Barat. Menurutnya, pembentukan DOB di Jawa Barat tidak bisa ditawar lagi, karena bisa menjadi solusi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah-daerah di Jawa Barat, terutama yang memiliki jumlah penduduk paling banyak.
“Solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat demi pemerataan pembangunan. Juga untuk meratanya hal-hal yang lain sudah tidak bisa ditawar lagi tentang adanya DOB,” kata Wagub Uu usai menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI Komite I, Eni Sumarni di Gedung Sate, Bandung, Selasa (15/1).
“Minimal yang sudah didorong dari sejak awal untuk direalisasi, nggak apa-apa tidak 12 atau 13 DOB baru. Minimal tiga saja Kabupaten Bogor Barat, Sukabumi Selatan, dan juga Garut Selatan. Itu yang sudah memenuhi dan sudah dibahas,” ujarnya seperti dilansir situs resmi Pemprov Jabar.
Dikatakan, menjadi ironi tersendiri, karena Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia namun memiliki daerah otonomi lebih sedikit, hanya 27 kabupaten/kota. Sementara provinsi lain yang jumlah penduduknya lebih sedikit dari Jabar memiliki daerah otonomi lebih banyak.
Dalam pandangannya, ada beberapa kerugian bagi Jabar apabila daerah otonominya tidak bertambah. Dari sisi politik misalnya, dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, keterwakilan masyarakat Jabar di DPR tidak akan maksimal.
“Artinya lebih banyak provinsi lain anggota DPR RI-nya, anggota DPD RI-nya dibandingkan dengan kita yang jumlah penduduknya lebih banyak. Sementara yang namanya politik perlu gundukan, semakin banyak anggota dewan yang mendukung kepada pembangunan di Jawa Barat, semakin mudah kebijakan anggaran dan kebijaksanaan masuk ke Jawa Barat,” papar dia.
Untuk itu, Uu mendorong DPR RI dan pemerintah pusat agar segera mengeluarkan undang-undang tentang pembentukan DOB di Jawa Barat. Apabila diperlukan, Uu menuturkan pihaknya akan melakukan demontrasi ke Jakarta. (Dewo/C+1)

Related posts