kuping kiri

Deal, Akhirnya Bupati Sunjaya Tanda Tangani Kesiapan Mencabut Fatwa Perizinan PGTC

Deal, Akhirnya Bupati Sunjaya Tanda Tangani Kesiapan Mencabut Fatwa Perizinan PGTC

 Cirebonplus.com (C+) – Sesampainya di depan kantor bupati Cirebon, massa dari Tegalgubug langsung merapatkan barisan. Mereka langsung dihadang barikade puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di depan pagar masuk Sekretariat Daerah (Setda).

Hanya ada beberapa anggota polisi yang berjaga di luar, mayoritas anggota Bhayangkara yang bersenjata gas air mata diplot untuk menjaga pagar masuk Setda dari dalam. Hanya dalam waktu beberapa menit ribuan massa yang menolak pembangunan Pusat Grosir Tegalgubug Cirebon (PGTC) dan aparat pun siaga penuh.

Diawali dengan orasi penyemangat dari mobil komando yang diselingi yel-yel tolak PGTC, satu persatu perwakilan tokoh masyarakat, pedagang, aktivis pemuda, mahasiswa, dan lainnya berorasi. Semuanya satu suara, minta Bupati Sunjaya Purwadisastra segera mencabut fatwa perizinan pembangunan PGTC.

Sejumlah poin alasan penolakan disampaikan para orator antara lain akan mematikan usaha kecil yang dikelola mayoritas warga, melanggar Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang mengatur zonasi di mana Tegalgubug merupakan daerah pengembangan usaha kecil mikro (UKM), bukan pusat bisnis dengan modal besar.

Selain itu, pembanguann PGTC dianggap akan menghancurkan Pasar Tegalgubug yang telah dikelola dan dikembangkan sejak puluhan tahun yang lalu. Juga dianggap akan mematikan tradisi yang telah dibangun leluhur masyarakat Tegalgubug sejak lama, terlebih dalam konsep pengembangannya akan dibangun sejumlah tempat hiburan dan hotel.

Setelah sekitar satu jam, akhirnya perwakilan pengunjuk rasa ditemui perwakilan Setda yang meminta beberapa perwakilan masyarakat Tegalgubug untuk bertemu Bupati H Sunjaya Purwadisastra. Awalnya massa menolak dan meminta agar bupati menemui mereka langsung.

Namun, setelah bernegosiasi akhirnya disepakati 20 perwakilan pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi kepada bupati. Ke-20 orang tersebut merupakan perwakilan dari ulama, pedagang, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mahasiswa, dan Pemerintah Desa Tegalgubug.

Kepada perwakilan masyarakat, bupati mengaku, pembangunan PGTC masih jauh dan belum masuk ke tahap pembangunan. Tetapi, kami akan meninjau rencana pembangunan tersebut.

“Saya baru mengeluarkan fatwa masih jauh untuk pembangunannya. Tapi kami juga akan meninjau kembali ke dinas terkait perizinan,” paparnya.

Di depan bupati, warga tetap ngotot minta agar bupati mencabut fatwa perizinan yang menjadi dasar bagi pengembang PGTC untuk menempuh perizinan. Sejumlah alasan dan tuntutan warga secara resmi dibacakan perwakilan pemuda, Khusni Muhammad.

Akhirnya, bupati menyampaikan kesediannya untuk segera mencabut fatwa izin PGTC. Ia mempersilahkan masyarakat mengawal proses pencabutannya.

“Mulai sekarang saya akan mencabut resmi fatwa lokasi izin yang sudah dikeluarkan, asalkan bapak-bapak semua mengawal dan bersatu membuat surat perjanjian penolakan PGTC,” kata Sunjaya yang disambut tepuk tangan perwakilan warga.

Bupati juga bersedia menandatangi surat penolakan PGTC dan pencabutan fatwa yang disodorkan perwakilan warga, seraya memerintahkan Kuwu Tegalgubug, H Supriyatno mencabut tanda tangan yang sudah dikeluarkan terkait izin lokasi/tetangga. (*)

Laporan: Mahbullah

Related posts