kuping kiri

Defisit Rp13,8 M Dapat Ditanggulangi, Pemkot-DPRD Sepakat Tak Terulang Lagi

Defisit Rp13,8 M Dapat Ditanggulangi, Pemkot-DPRD Sepakat Tak Terulang Lagi

Cirebonplus.com (C+) – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon resmi menandatangani Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) di gedung dewan. Kedua lembaga tersebut bersepakat agar defisit anggaran bisa dihindari, caranya dengan melakukan efisiensi dan prioritas program.

Atas kesepakatan itu, Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota DPRD Kota Cirebon saat ini. “Kami ucapakan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Cirebon,” kata Azis, Senin (29/7).

Menurutnya, DPRD sejauh ini memberikan dukungan dan jalinan kerjasama yang sangat baik, khususnya dalam setiap proses pembahasan rancangan KUA PPAS perubahan tahun 2019. Sehingga bisa disepakati bersama.

Atas kerjasama yang baik itulah, lanjut dia, defisit anggaran sebesar Rp13,8 miliar bisa ditanggulangi. Caranya yaitu dengan mendahulukan program yang lebih penting. Termasuk dengan melakukan efisiensi dan pergeseran terhadap alokasi yang sudah ada.

“Tapi tetap tidak berpengaruh kepada sejumlah program strategis yang sudah dirancang sebelumnya,” sambung Azis.

Ada pun tujuan dalam penetapan prioritas di dalam KUA PPAS tersebut, ujar Azis, yaitu terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya. Sehingga alokasi sumber daya dapat digunakan dan dimanfaatkan secara ekonomis, efisien serta efektif, sekaligus mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program dengan lebih realistis.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi menyampaikan, pihaknya berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan melakukan efisiensi agar terjadi keseimbangan. Sehingga defisit Rp13,8 miliar saat awal pembahasan tidak terjadi dan kini sudah bisa diseimbangkan.

“Selanjutnya, KUA PPAS ini menjadi pedoman pagu indikatif dalam penyusunan RKA SKPD yang ada di Kota Cirebon,” ungkap Edi.

Nantinya akan didistribusikan ke semua dinas yang ada di Kota Cirebon. Setelah RKA SKPD terbangun dan terbentuk, maka disampaikan dalam bentuk RAPBD yang disampaikan pada 1 atau 2 Agustus mendatang. Sedangkan penetapan dilakukan pada 5 Agustus 2019 sebelum pelantikan anggota baru DPRD Kota Cirebon. (Dewo/Ril)

Foto: Pemkot Cirebon

Related posts