kuping kiri

Dokumen Pencabutan Izin Fatwa PGTC Dianggap Belum Lengkap, Ini Kekurangannya

Dokumen Pencabutan Izin Fatwa PGTC Dianggap Belum Lengkap, Ini Kekurangannya

Cirebonplus.com (C+) – Warga Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon proaktif mengawal janji bupati soal pencabutan fatwa perizinan Pusat Grosir Tegalgubug Cirebon (PGTC). Setelah satu per satu prosedur pencabutan dikawal, Senin (9/10) perwakilan dari mereka bersama para pengacara dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) mendatangi Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu (DPPT).

Pantauan cirebonplus.com, kedatangan mereka membawa sejumlah berkas pencabutan sejumlah dokumen perizinan yang menjadi dasar terbitnya fatwa bupati. Mereka disambut Sekretaris DPPT Kabupaten Cirebon, Dede Sugiono beserta jajaran.

“Hari ini kami menyerahkan dokumen resmi pencabutan izin tetangga terkait penolakan PGTC dari warga, dari pengelola pasar, dan dari pemerintah desa untuk diserahkan kepada DPPT Kabupaten Cirebon. Ini ikhtiar kami mengawal kesepakatan bersama bupati,” papar perwakilan Paguyuban Pedagang Pasar Sandang Tegalgubug (P3ST), Muhlisin Irfan.

Senada dikatakan Bana SH, perwakilan dari LPBH NU. Kedatangannya sebagai pengacara warga Tegalgubug untuk terus mengawal janji bupati terkait pencabutan fatwa perizinan pembangunan PGTC.

“Sesuai UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 66 bahwa keputusan dapat dicabut apabila sudah memenuhi prosedur. Maka dari itu kami membawa dokumen ini untuk diserahkan kepada bupati melalui DPPT,” kata Bana.

Namun sayang, berdasarkan keterangan pejabat DPPT, masih ada kekurangan yaitu surat rekomendasi pencabutan izin dari camat. Mereka berjanji Selasa pagi akan mendatangi kantor kecamatan untuk memenuhi kekurangan tersebut. (*)

Laporan: Mahbullah

Related posts