kuping kiri

Dorong Penguatan Antikorupsi, Setelah UPG Pemkab Cirebon Susun Sistem Pelayanan Antisuap

Dorong Penguatan Antikorupsi, Setelah UPG Pemkab Cirebon Susun Sistem Pelayanan Antisuap

Cirebonplus.com (C+) – Tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI). Peringatan ini menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi terkait komitmen antikorupsi.

Hingga saat ini, korupsi masih marak. Terbukti masih banyak kasus yang diungkap dan ditangani penegak hukum, termasuk oleh lembaga khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Evaluasi yang sama juga harus dilakukan seluruh elemen di Kabupaten Cirebon, bil khusus pemerintah kabupaten (pemkab), terutama pasca penangkapan Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra oleh KPK. Langkah evaluasi dan perbaikan sepertinya ditunjukkan Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Dicky Saromi.

Kepada wartawan usai acara di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumber, Kabupaten Cirebon, Dicky mengatakan, setelah peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap bupati  nonaktif, Pemkab Cirebon melakukan beberapa langkah, terutama dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, termasuk di dalamnya gratifikasi.

Dalam rangka pencegahan korupsi, sambungnya, Pemkab Cirebon telah mengaktifkan Unit Pencegahan Gratifikasi (UPG). Tugasnya adalah melakukan pengendalian praktik gratifikasi di lingkungan birokrasi Pemkab Cirebon.

Dikatakan, unit ini berada di bawah koordinasi langsung bupati selaku penanggung jawab. Strukturnya, untuk ketua, sekretaris, dan beberapa posisi lainnya berasal dari pejabat Inspektorat.

Untuk memaksimalkan kinerja, tim unit juga dibantu para auditor, pejabat Bagian Hukum Setda, serta perwakilan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Siapapun bisa melaporkan dugaan kasus gratifikasi ke unit tersebut,” tegas dia seraya mengatakan, setelah laporan masuk, UPG akan menindaklanjutinya.

Selain itu, untuk membantu menekan praktik korupsi, pemkab juga akan menyusun beberapa sistem pelayanan yang dapat mencegah praktik gratifikasi.

Sebelumnya, lanjut dia, Pemkab Cirebon telah memulai upaya pencegahan korupsi dengan cara menggandeng KPK. Selain memberikan motivasi bagi birokrasi juga menjelaskan apa saja yang termasuk pelanggaran pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Ditambahkan, pihaknya juga berencana melakukan aksi daerah untuk pemberantasan korupsi. “Rencana ada aksi daerah untuk pemberantasan korupsi yang diinisiasi oleh Inspektorat,” sambung Dicky.

Berangkat dari kondisi di atas, menurut Dicky, peringatan HAKI jelas memiliki makna tersendiri bagi Pemkab Cirebon. Peringatan HAKI menjadi momentum untuk mengingatkan semua bahwa korupsi merupakan masalah serius.

Karena itu, Dicky mengajak seluruh elemen di Kabupaten Cirebon bisa bersatu untuk bersama-sama memberantas korupsi. (Alfajri/C+3)

Related posts