kuping kiri

FKKC Bakal Uji Materi UU Desa, Siapkan Argumentasi untuk 4 Poin Tuntutan

FKKC Bakal Uji Materi UU Desa, Siapkan Argumentasi untuk 4 Poin Tuntutan

CIREBON – Pengurus Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) dalam waktu dekat akan mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. Mereka berencana mengajukan uji materi (judicial review) pasal-pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014.

Rencana tersebut disampaikan Ketua FKKC Kabupaten Cirebon, H Mohamad Carkim melalui Sekretaris II, Drs Sunardi. Menurutnya, ada empat poin penting yang menjadi tuntutan para kuwu sebagaimana rumusan FKKC.

“Keempat tuntutan yang akan diuji materi antara lain, pertama tentang pejabat kuwu. Kami meminta membatalkan aturan bahwa pejabat desa harus dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujar kuwu Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon itu, Senin (6/2).

Kedua, sambung Sunardi, untuk pencalonan kuwu FKKC meminta agar diperbolehkan calon tunggal dalam pemilihan kuwu (pilkuwu). Hal itu merujuk pada ketetapan pemerintah yang memperbolehkan satu calon di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

Untuk poin ketiga yang akan diuji materi adalah tentang pasal pembatasan calon kuwu maksimal lima orang. Tuntutan FKKC, aturan itu dibatalkan dan memperbolehkan berapa pun calon kuwu yang ada secara kondisional.

Yang terakhir, FKKC akan menguji materi pasal yang mengatur tentang masa jabatan kuwu. Berdasarkan UU Desa masa jabatan kuwu hanya 6 tahun dan bisa diperpanjang 6 tahun berikutnya bila terpilih lagi. 

“Kami akan mendorong menjadi 8 tahun untuk lama jabatan kuwu. Juga untuk periode kerja dari dua menjadi paling lama tiga periode,” kata dia kepada cirebonplus.com.

Dikatakan, untuk di tingkat Kabupaten Cirebon sudah clear. Saat audiensi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon telah menyetujui empat tuntutan tersebut.

“Sesuai hasil audiensi dengan Pemkab Cirebon beberapa hari lalu, intinya Pak Bupati setuju. Hanya saja pemkab terbentur dengan UU dan menyarankan agar diuji materi ke MK,” paparnya.

Ia berharap 4 tuntutan tersebut bisa dikabulkan dalam sidang judicial review di MK nanti. “Kami minta dukungan para kuwu dan masyarakat Kabupaten Cirebon agar MK mengabulkan tuntutan kami,” tutur dia. (*)

Laporan: DK Priyansa

KETERANGAN FOTO: Sekretaris II FKKC, Drs Sunardi menyampaikan rencana uji materi UU Desa, Senin (6/2).

Related posts