kuping kiri

Guru Honorer Jauh dari Sejahtera, PGRI Minta Bupati Naikkan Status Jadi Pegawai Daerah

Guru Honorer Jauh dari Sejahtera, PGRI Minta Bupati Naikkan Status Jadi Pegawai Daerah

CIREBON (Ci+) – Ironis. Ternyata guru honorer di Kabupaten Cirebon, terutama yang masuk daftar Kategori 2 (K2), kurang sejahtera. Honor yang mereka terima setiap bulannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kondisi tersebut terungkap saat audiensi perwakilam guru honorer K2 dan PGRI Kabupaten Cirebon dengan Komisi IV DPRD. Ikut hadir dalam forum hearing perwakilan dari Dinas Pendidikan (Disdik).

Pantuan cirebonplus.com, dari unsur Komisi IV tampak ketuanya Bejo Kasiyono bersama jajarannya seperti H Muntakhobul Fuad. Tampak pula Kepala Disdik H Asdullah dan Ketua PGRI Kabupaten Cirebon, H Dadang Daud.

Dalam kesempatan itu, Ketua PGRI H Dadang Daud mengatakan, kedatangannya bersama perwakilan guru honor untuk menyampaikan aspirasi agar pengajar diberikan insentif. “Kami berharap rekan-rekan guru honor dapat insentif,” tandas Dadang, Kamis (23/3).

Menurutnya, jumlah guru honorer di Kabupatem Cirebon tercatat ada 6.449 orang. Jumlah itu terdiri dari guru honorer biasa atau umum yang digaji Rp200 ribu/bulan, guru honorer satu atap (satap) atau daerah tertinggal digaji Rp300 ribu/bulan, dan guru honorer K2 digaji Rp600 ribu/bulan.

Besaran honor itu, sambungnya, tak sebanding dengan tugas dan kewajiban mereka dalam mencerdaskan anak bangsa di daerahnya. Masih sangat jauh dari layak.

‘Insentif segitu satu bulan cukup untuk apa? Harusnya pemerintah daerah menganggarkan kesejahteraan para guru honorer ini,” paparnya

Dikatakan, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 24 Ayat 3, pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata. Tujuannya, untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan usia dini di jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.

Ada juga dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda pada Pasal 12 ayat 1. Kemudian PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, serta Perda Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 25 ayat 1 dan 2, Pasal 27 ayat 1.

Atas dasar ketentuan itu, pihaknya meminta bupati Cirebon menerbitkan keputusan tentang pengangkatan pendidikan dan tenaga kependidikan, dengan status kepegawaian sebagai pegawai pemerintah daerah. Tentu dengan perjanjian kerja PPDPK yang dibiayai APBD Kabupaten Cirebon.

Bupati Cirebon juga diharapkan memberikan honorarium bagi PPDPK pendidik dan tenaga kependidikan, minimal sesuai dengan UMK Kabupaten Cirebon tahun 2017. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

“Kalau sekarang, honorer pendidik dan tenaga kependidikan menerima honor yang sagat murah dan tidak manusiawi,” ujarnya.

Dadang juga menjelaskan, belum lama ini pihaknya melakukan studi banding bersama perwakilan Disdik, dewan, Dewan Pendidikan, dan perwakilan pemkab ke Disdik Kota Magelang. Di kota itu, apa yang menjadi aspirasinya, telah diterapkan dan kesejahteraan para guru honorer pun sangat jauh dari kondisi di Kabupaten Cirebon. (*)

Laporan: DK Priyansa

Related posts