kuping kiri

Hingga 2018 Ada 105.956 Pekerja Anak yang Dipulihkan Haknya

Hingga 2018 Ada 105.956 Pekerja Anak yang Dipulihkan Haknya

Cirebonplus.com (C+) – Hingga 2018, pemerintah telah menarik 105.956 pekerja anak. Mereka sebagian besar dikembalikan  ke dunia pendidikan.

Salahsatu yang ikut berperan dalam program tersebut adalah Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) melalui program Pengurangan Pekerja Anak (PPA) dalam rangka mendukung Program Keluarga Hrapan (PKH). Hal itu diakui Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri

Menurutnya, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya menanggulangi masalah pekerja anak, di antaranya program nasional PPA PKH tersebut. Program ini mengkhususkan pada pengurangan pekerja anak, terutama yang bekerja pada Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk  Anak (BPTA) dan pekerja anak yang putus sekolah dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Menaker Hanif menjelaskan, penanganan isu pekerja anak bukan perkara yang mudah. Dibutuhkan sinergi lintas kemeterian/lembaga serta peran aktif masyarakat untuk menjawab tangangan penghapusan pekerja anak.

“Upaya penarikan pekerja anak membutuhkan peran seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia Bebas Pekerja anak tahun 2022,” kata Menteri Hanif dalam rilis Biro Humas Kemnaker.

Selain itu, kata dia, untuk melindungi pekerja anak pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi ILO No 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO No 182 Tentang Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Pemerintah Indonesia juga telah memasukkan pengaturan terkait pekerja anak ke dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tak hanya itu, pemerintah pun telah melakukan pencanangan zona bebas pekerja anak di Kawasan Industri Makassar (KIMA), Karawang International Industrial City (KIIC), Modern Cikande Industrial Estate (MCIE), Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC).

Hanif juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan ruang kepada anak-anak agar bisa mengembangkan potensi diri dengan baik. Sebagai generasi penerus bangsa mereka harus diselamatkan dari pekerja anak, terutama dari jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak.

“Negara harus menjamin pemenuhan hak-hak anak Indonesia agar ke depannya mereka bisa berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Menaker  Hanif pada satu acara Peluncuran Buku dan Film tentang Anak yang Dilacurkan di Jakarta, Selasa (28/8). (*)

Laporan: Redaksi C+

Ilustrasi: Internet

Related posts