kuping kiri

Honorer Ber-SK Bupati Cirebon Bakal Diikutkan Program BPJS

Honorer Ber-SK Bupati Cirebon Bakal Diikutkan Program BPJS

Cirebonplus.com (C+) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan siap melindungi pegawai honorer non Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu menjadi bahasan utama dalam Sarasehan Urgensi Program BPJS Ketenagakerjaan yang diadakan Koordinator Cabang Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Korcab MP BPJS) Cirebon di Hotel Sutan Raja Jl Tuparev, Kabupaten Cirebon, Senin (22/10).

Hadir dalam kegiatan itu Koordinator Nasional MP BPJS Hery Susanto, Asda Pemerintahan dan Kesra Pemkab Cirebon Beny Sugiarsa, Kadisnaker Abdullah Subandi, Sekdis Pendidikan Pahim, Kasi Jaminan Kesehatan Dinkes Mudiyono, Pos Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cirebon Fahmi Desrizan, dan Korcab MP BPJS Cirebon Fitrah Malik.  Sedangkan peserta kegiatan adalah pegawai honorer lintas SKPD di lingkungan Pemkab Cirebon.

Kornas MP BPJS, Hery Susanto mengatakan bahwa pegawai honorer harus dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Utamanya untuk dua program pokok yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Mereka dengan upah yang minim justru perlu mendapat proteksi negara melalui program BPJS Ketenagakerjaan,” lanjut Hery.

Menurut Hery, pemerintah daerah berkewajiban mensinergikan fungsi BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan kualitas program jaminan sosial. Isu utama dari urgensi program BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawai non ASN atau honorer adalahmenurunkan tingkat risiko eksternal  para pekerja karena risiko sosial, risiko kecelakaan kerja, risiko kematian, risiko hari tua, serta mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Asda I Pemkab Cirebon, Beny Sugriarsa mengatakan, pegawai honorer yang disahkan lewat Surat Keputusan (SK) Bupati Cirebon hanya berjumlah 180 orang. Sementara kebanyakan ada di tiap SKPD Pemkab Cirebon.

“Prinsipnya Pemkab Cirebon mendukung adanya perlindungan dan jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan, khususnya bagi pegawai honorer. Tentu saja pegawai honorer yang bekerja di tiap SKPD itu menjadi kewenangan masing-masing kadis,” kata Beny.

Di tempat yang sama, PPS Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cirebon, Fahmi Desrizan mengatakan, perlindungan yang diberikan untuk para pegawai pemerintah non pegawai negeri dan tenaga pendukung program ini meliputi seluruh program BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

“Pegawai honorer Pemkab  Cirebon masih sedikit yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kami terus menawarkan program tersebut ke Pemkab Cirebon,” ujar Fahmi.

Korcab MP BPJS Cirebon, Fitrah Malik mengatakan, sarasehan ini membahas perlindungan terhadap pegawai honorer di lingkungan Pemkab Cirebon. Diharapkan pihak BPJS Ketenagakerjaan terus meng-update data pegawai honorer yang bekerja di Pemkab Cirebon menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. (Ril/C+2)

Related posts