kuping kiri

Hak Guna Kantor Kadin Diajukan sejak Bupati Sunjaya Dilantik, tapi Tak Kunjung Ditanggapi

Hak Guna Kantor Kadin Diajukan sejak Bupati Sunjaya Dilantik, tapi Tak Kunjung Ditanggapi

SUMBER (Ci+) – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Cirebon, H Ahmad Sudiono mengisyaratkan persetujuannya agar status hak guna aset pemerintah untuk tanah dan bangunan kantor Kadin, diperjelas sebelum dilakukan perbaikan. Upaya tersebut ternyata sudah lama ditempuh.

Sudiono menceritakan perjalanan status hak guna sejak dulu hingga kini. Menurutnya, pada saat kepemimpinan Bupati Sutisna, pernah dapat surat keputusan (SK) hak guna tanpa batas waktu.

Beberapa tahun kemudian ada perubahan aturan, Pemkab Cirebon meminta pengajuan ulang. Pihaknya pun sudah melayangkan surat pengajuan.

“Diminta buat pengajuan lagi, kami pun melakukannya. Kalau tidak salah sejak Januari 2014. Saat itu bupatinya dijabat Pjs Daud Achmad,” ungkap Sudiono kepada cirebonplus.com, Sabtu (4/2).

Dikatakan, pada saat Bupati Sunjaya Purwadisastra dilantik secara definitif, Kadin juga pernah rapat bersama Pemkab Cirebon, dalam hal ini diwakili Bagian Aset Setda. Tetapi, hingga saat ini surat kontraknya tak kunjung diterbitkan.

“Kami sudah beberapa kali rapat. Tapi sampau hari ini surat kontrak atau hak guna pakainya, alhamdulillah, belym keluar juga,” ujarnga.

Sebelumnya, mantan Sekretaris Asosiasi Pengusaha Mebeler Indonesia (Asmindo) Kabupaten Cirebon, H Solihin juga menyatakan keprihatinan yang sama melihat kondisi bangunan kantor Kadin. Ia bersama pengurus Asmindo pernah berkantor di bangunan tersebut antara tahun 2004-2012.

“Saat itu bangunan juga sudah keropos. Karena itu memastikan kondisinya saat ini lebih memprihatinkan,” ujar pengusaha yang bergerak di bidang furniture rotan itu kepada cirebonplus.com, Jumat (3/2).

Untuk status kepemilikian, saat itu masih aset Pemprov Jawa Barat. Ia tidak tahu kalau ada serah terima kepada Pemkab Cirebon.

Yang pasti, ia menyarankan agar rekan-rekan yang aktif di organisasi pengusaha, bila memungkinkan, lebih baik memperjuangkan agar kantor tersebut dihibahkan dihibahkan. Atau minimalnya Memorandum of Understanding (MoU) Guna Pakai dalam jangka waktu tertentu.

“Kalau sudah dibangun atau rehab lebih bagus, tapi status aset belum jelas termasuk kesepakatan penggunaannya, dikhawatirkan dialihgunakan untuk keperluan pemerintah,” jelas dia. (*)

Laporan: Mahrus Ali

Related posts