kuping kiri

Kemendesa PDTT Dorong Kejaksaan Punya Metode Pencegahan Penyimpangan Dana Desa

Kemendesa PDTT Dorong Kejaksaan Punya Metode Pencegahan Penyimpangan Dana Desa

Cirebonplus.com (C+) – Pemahaman regulasi penggunaan Dana Desa sangat dibutuhkan agar tidak terjadi penyimpangan. Permasalahan realisasi Dana Desa muncul kebanyakan akibat minimnya pemahaman terhadap aturan yang ada.

Atas dasar itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus menerus melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Metode Pencegahan Penyimpangan Dana Desa. Diharapkan dengan kegiatan itu dapat meningkatkan pemahaman kepala desa, pemerintah daerah, termasuk para jaksa mengenai peruntukan prioritas penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Hukum Kemendes PDTT, Undang Mugopal dalam rilis yang diterima cirebonplus.com, Rabu (23/5). Sejumlah forum yang diselenggarakan paling utama mendiskusikan metode pencegahan penyimpangan dana desa yang akan dilakukan oleh Kejaksaan.

“Kita dorong agar penggunaan aplikasi IT (informasi dan teknologi) dapat ditingkatkan,” ujar Undang.

Ia berharap aparat kejaksaan dapat mendeteksi secara dini adanya indikasi-indikasi penyimpangan pada tata kelola dana desa. Sementara para kepala desa juga dapat mencermati koridor peraturan yang berlaku agar tata kelola dana desa dapat berjalan dengan baik.

“Deteksi dini ini menjadi upaya preventif yang efektif dalam mengawal dana desa. Komunikasi antar pihak harus terus dilakukan,” sambungnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal yang diwakili oleh Kepala Biro Humas dan Kerjasama, Bonivasius Ichtiarto mengapresiasi forum sosialisasi ini sebagai upaya meningkatkan pengawasan pemanfaatan dana desa.

Semakin banyak yang memahami dan mengawasi dana desa, lanjutnya, maka pemanfaatannya akan semakin optimal untuk pembangunan desa. Pihaknya juga terus mendorong partisipasi masyarakat desa untuk turut serta mengawal dana desa.

“Kami membuka kanal Call Center di 1500040 dan SMS Center di 081288990040/ 087788990040. Satgas Dana Desa juga melakukan audit acak ke desa-desa. Kolaborasi juga dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia,” ujarnya. (*)

Laporan: Al Fajri

Related posts