kuping kiri

Kiai Wawan: Yang Paling Tinggi dari Demokrasi Adalah Pendidikan

Kiai Wawan: Yang Paling Tinggi dari Demokrasi Adalah Pendidikan

Cirebonplus.com (C+) – Sejak Indonesia merdeka bangsa Indonesia tetap berpegang teguh terhadap sistem demokrasi. Secara histori demokrasi Indonesia terus berevolusi, mulai dari parlementer, terpimpin, hingga demokrasi Pancasila.

Proses evolusi bergerak seiring tantangan yang muncul dalam setiap fasenya. Dan Nahdlatul Ulama (NU) selalu berada di garda terdepan ikut mengawal agar proses evolusi sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Proses politik praktis yang digerakkan politisi sebagai bentuk aplikasi dari demokrasi, dianggap tantangan paling dominan. Karena pelaksananya adalah manusia, maka sering kali kepentingan-kepentingan personal dan kelompok yang dominan memberikan citra miring terhadap demokrasi.

Poin-poin tersebut mencuat dalam pembahasan dialog terbuka dan silaturahmi kebangsaan yang diselenggarakan Yayasan Assyirbani dengan tema Pemuda dan Santri Sebagai Aktor Perubahan Mengawal Kehidupan Demokrasi di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Al Biruni, Ciwaringin, Cirebon.

Rois Syuriah PCNU Kabupaten Cirebon, KH Wawan Arwani Amin yang menjadi salahsatu narasumber kegiatan tersebut mengatakan, masalah-masalah yang muncul dalam lingkaran politik dan demokrasi sepenuhnya karena faktor manusianya. Karena itu, yang perlu diperbaiki adalah komitmen moral penggeraknya agar semua berjalan semestinya hingga tercapainya cita-cita demokrasi itu sendiri.

IMG_20180324_234812_325

Dalam pandangannya, yang paling dasar dari politik dan demokrasi adalah pendidikan. Kualitas pendidikan akan menentukan hasil dari proses demokrasi yang digerakkan.

Dalam makna yang lebih luas, penting untuk terus belajar (pendidikan) sebagai bekal menghadapi tantangan-tangan demokrasi yang muncul. “Menurut saya, pendidikan adalah politik tertinggi. Karena itu teruslah belajar,” kata pengasuh Buntet Pesantren di hadapan pegiat diskusi.

Kiai Wawan, sapaan KH Wawan Arwani Amin, juga meluruskan pemahaman terhadap negara Islam dan khilafah yang masih diperdebatkan. Baginya, negara Islam dan khilafah adalah mimpi belaka, karena dalam sejarahnya terutama pada zaman Rasulullah, tidak secara spesifik menyebut Negara Islam Madina.

Hal itulah, sambung dia, yang menjadi dasar bagi para ulama NU untuk berkomitmen terhadap Pancasila yang berisi prinsip-prinsip demokrasi. Bahkan setiap sila dalam Pancasila tidak ada ada yang bertengan dengan Islam, sebaliknya memiliki prinsip yang sama seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan.

“Sejak sebelum merdeka, pendiri NU almagfurlah KH Hasyim Asy’ari telah merancang Indonesia sebagai Darus Salam atau negeri yang dmai dan sentosa, bukan Darul Islam,” tuturnya. (*)

Laporan: Khoirun Yasir

Related posts