kuping kiri

Masyarakat Kanci Kulon Tagi Janji CSR PT CEP Tiga Tahun Lalu

Masyarakat Kanci Kulon Tagi Janji CSR PT CEP Tiga Tahun Lalu

Cirebonplus.com (C+) – Tanggal 19 Oktober tiga tahun yang lalu, Aliansi Masyarakat Kanci Kulon  melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Cirebon Electric Power (CEP) selaku pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon di Grage Hotel Cirebon. Saat itu hadir sejumlah perwakilan warga, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang terkait.

Pertemuan dihadiri Direktur PT CEP Teguh Haryono,  Petrus Sihono selaku humas, dan Zelda Savitri juga dari PT CEP. Bertindak selaku mediator Kapolsek Astanajapura, AKP Subagyo dan dihadiri 22 perwakilan masyarakat Kanci Kulon.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi disepakatilah beberapa hal yang menjadi keputusan bersama soal dana Corporate Social Responsibility (CSR). Disepakati juga oleh kedua belah pihak untuk menggelar komunikasi lanjutan membahas detail teknisnya.

Tak hanya itu, PLTU juga akan melaksanankan review terhadap CSR agar sesuai dengan kebutuhan warga setempat. PLTU juga akan bersedia melihat bukti-bukti terkait lahan bagi warga yang memilikinya dan belum pernah dibebaskan.

Namun sayang, tiga tahun sudah PLTU tak kunjung merealisasikan hasil pertemuan itu. Seperti diakui Ketua Aliansi Masyarakat Desa Kanci Kulon, Sukasa.

“Kami Aliansi Masyarakat Kanci Kulon menunggu kurang lebih tiga tahun sudah cukup lama menunggu realisasi sesuai kesepakatan,” tandas Sukasa kepada Cirebonplus.com lewat pesan singkat, Kamis (21/2).

Sukasa menambahkan, masyarakat Kanci Kulon masih menjaga kondusivitas sesuai pertemuan kedua pada tanggal 26 Oktober 2016 sampai Februari 2019. “Kami masih menjaga komunikasi dan kondusivitas sejak pertemuan kedua 26 Oktober 2016 dan itu dibuktikan nyata sampai Februari 2019,” lanjut Sukasa.

Pihaknya juga mempertanyakan transparansi pengelolaan CSR, limbah dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PLTU. Lahan kepemilikan tanah juga diduga belum diselesaikan, sehingga beberapa masyarakat yang mempunyai hak kepemilikan lahan merasa dirugikan karena tidak bisa memanfaatkan lahan. Namun hal itu belum diindahkan oleh PLTU selama tiga tahun ini.

“Jadi pemilik lahan yang belum dibebaskan merasa rugi karena tidak bisa memanfaatkan. Kami juga ingin mengetahui transparansi dana CSR serta Amdal selama adanya PLTU. Itu yang harus dipertimbangkan. Janji mau segera diselesaikan tapi sampai sekarang selama tiga tahun belum ada tindak lanjut. Hanya janji,” beber Sukasa.

Jika tidak kunjung ada respons dari pihak PLTU, pihaknya akan lakukan aksi demo sebagai wujud hak menyampaikan aspirasi. (Muhamad Surya)

Related posts