kuping kiri

Mau Jadi Penyelenggara Pemilihan Bupati Cirebon? Ini Ketentuannya

Mau Jadi Penyelenggara Pemilihan Bupati Cirebon? Ini Ketentuannya

SUMBER (Ci+) – Pemilihan Bupati (Pilbup) Cirebon 2018 makin dekat. Tahun ini dipastikan seluruh instrumen penyelenggara pilbup seperti PPK, PPS, dan KPPS, dibentuk. Apa saja syaratnya?

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon, Saefudin Jazuli melalui Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, Husnul Khatimah Abdul Malik menjelaskan, semua masyarakat bisa menjadi penyelenggara pilbup. Tetapi ada persyaratan normatif yang harus dipenuhi.

Menurut Husnul, persyaratan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatn (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) diatur dalam Pasal 18 ayat 1 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, serta KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan/atau Wakil Walikota.

Syarat-syarat tersebut, lanjut Husnul, antara lain warga negara Indonesia, berusia paling rendah 25 tahun, serta setia kepada Pancasila sebagai dasar negara Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia  1945 dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945. Berikutnya, mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

Lalu, sambungnya, berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS, mampu secara jasmani dan rohani, berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Kesepuluh, tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP kabupaten/kota atau DKPP dan dan kesebelas belum pernah menjabat dua kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS.

Dikatakan, untuk ketentuan angka 11 yakni belum pernah menjabat dua kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS dijelaskan dalam Surat Edaran 183/KPU/IV/2015 (27 APRIL 2015) Periode pertama 2005-2009 dan periode kedua 2010-2014. Pada periode pertama, terdapat Pilgub 2008, Pilbup 2008, Pileg 2009, Pilpres 2009 dan pada periode kedua terdapat Pilgub 2013, Pilbup 2013, Pileg 2014, Pilpres 2014.

“Jika ada warga pernah menjadi panitia di dua periode tersebut, baik sebagian atau seluruhnya maka dihitung sudah dua periode. Berarti tidak bisa mendaftar. Dan jika ada warga ada yang pernah menjadi panitia di salah satu periode tersebut, baik sebagian atau seluruhnya maka dihitung satu kali dan bisa mendaftar menjadi calon anggota PPK, PPS, dan KPPS,” paparnya kepada cirebonplus.com, Kamis (16/2).

Untuk kebutuhan personel, setiap kecamatan membutuhkan 5 calon anggota PPK, setiap desa membutuhkan 3 calon anggota PPS, dan setiap TPS membutuhkan 7 calon anggota KPPS ditambah 2 Linmas, serta untuk PPDP diperlukan 1-2 orang. Sedangkan untuk tahapan pembentukan PPK yakni pengumuman pendaftaran, penerimaan pendaftaran, penelitian administrasi, seleksi tertulis, wawancara, dan pengumuman hasil seleksi.

Ditambahkan, ketentuan di pasal 28 mengenai materi seleksi tertulis mencakup pengetahuan tentang pemilihan yaitu tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, rekapitulasi penghitungan perolehan suara, dan pengetahuan kewilayahan. Sedangkan materi wawancara meliputi rekam jejak, pengetahuan tentang pemilihan tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan Klarifikasi. Demikian pula halnya dengan pembentukan PPS.

Selain itu, kata dia, melalui Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor 324/KPU/VI/2016 tertanggal 14 Juni 2016 tentang Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, KPU/KIP kabupaten/kota harus melakukan pengumuman kepada publik melalui sarana yang mudah diakses atau yang tersedia mengenai pembukaan pendaftaran PPK, PPS, dan KPPS. Juga pendaftar yang memenuhi/lolos seleksi administrasi untuk mendapat masukan dari publik, serta mengumumkan hasil seleksi PPK, PPS, dan KPPS.

“Selanjutnya dalam pembentukan PPS, kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa selain menyampaikan usulan calon anggota PPS juga menyampaikan pendaftar calon anggota PPS beserta data dukungannya kepada PPK atau KPU/KIP kabupaten/kota. Dan untuk PPK atau KPU/KIP kabupaten/kota melakukan tes wawancara dan seleksi tertulis untuk mengetahui penentuan kualitas dan integritas,” pungkas dia. (*)

Laporan: Abdurohim

Related posts