kuping kiri

May Day 2019, Outsourcing Masih Jadi Hantu bagi Kaum Buruh

May Day 2019, Outsourcing Masih Jadi Hantu bagi Kaum Buruh

Cirebonplus.com (C+) – Setelah berorasi di kantor UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon dan Balaikota Cirebon, sekira pukul 15.45 WIB massa pengunjuk rasa dari Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) tiba di depan kantor bupati kompleks perkantoran Sumber. Kendati cuaca hujan turun rintik-rintik, namun tidak menyurutkan para demonstran untuk melakukan aksi yang sama.

Bahkan, mereka mengancam akan mengerahkan massa gabungan dari Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk melakukan aksi yang sama tahun depan jika aksi pada tahun ini Pemkab Cirebon tidak memenuhi tuntutannya. Pasalnya, aksi yang dilakukan setiap tahun di setiap momen May Day atau Hari Buruh masih belum membuat Pemkab Cirebon berpihak kepada kaum buruh. Salahsatunya adalah upah yang masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Sekretaris FSPMI Cirebon Raya, Moch Machbub mengatakan, tanggal 1 Mei merupakan Hari Buruh untuk mengaspirasikan semua tuntutan kepada pemerintah atas segala peraturan yang tidak pro terhadap pekerja. May Day juga sekaligus untuk memperingati pergerakan kaum pekerja demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

“Maka dari itu kami FSPMI Cirebon Raya hari ini (kemarin) melakukan aksi turun ke jalan dalam memperingati May Day 2019 dengan titik aksi di tiga lokasi yaitu di kantor UPTD Pengawas Ketenagakerjaan wilayah III Cirebon, kantor Walikota Cirebon dan kantor bupati Cirebon,” lanjut Machbub.

Tuntutan dalam aksi tersebut masih sama dengan aksi-aksi sebelumnya yakni menolak upah murah dan meminta dicabutnya PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Selain itu, massa juga menuntut pemerintah menaikkan komponen KHL menjadi 84 item.

“Turunnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 telah menghilangkan hak berunding buruh tentang upah,” tandas Machbub.

Tuntutan lainnya adalah meminta pemerintah menghapus outsourcing dan outsourcing yang berkedok pemagangan. Keduanya adalah salahsatu bentuk perbudakan modern, di mana pekerja tidak mempunyai ketetapan atau jaminan masa depan dari pekerjaannya karena status kerjanya yang tidak terlindungi.

Selain itu  FSPMI juga meminta pemerintah meningkatkan manfaat jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Negara harus menjamin kesehatan rakyatnya dan menaikkan jaminan pensiun pekerja sebesar 60 persen.

“Kami juga meminta stop pemberangusan serikat pekerja (union busting). Membentuk serikat pekerja adalah hak dari setiap pekerja yang telah diatur didalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2000. Maka kami meminta kepada seluruh pengusaha agar tidak melanggar aturan tersebut dan kepada pemerintah harus melakukan kontrol yang masif ke setiap perusahaan,” ucapnya.

Tuntutan lain yang kerap disuarakan FSPMI adalah pemberian hak-hak normatif kepada tenaga kerja sesuai UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di antaranya upah sesuai UMK Kabupaten Cirebon, serta jaminan sosial kepada tenaga kerja berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami juga menuntut diturunkannya tarif dasar listrik dan harga sembako. Karena turunnya daya beli pekerja disebabkan upah yang terbatas. Itu akibat peraturan pemerintah yang menyengsarakan nasib pekerja. Kenaikan upah tidak sebanding dengan kebutuhan primer pekerja yakni listrik dan sembako. Oleh karena itu pemerintah harus bertanggung jawab atas hal ini,” ujarnya seperti diberitakan Suara Cirebon. (Redaksi)

Related posts