kuping kiri

Meskipun Berhak Masuk DPT Pemilu 2019, KPU Kesulitan Data Orang Gila

Meskipun Berhak Masuk DPT Pemilu 2019, KPU Kesulitan Data Orang Gila

Cirebonplus.com (C+) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan orang gila (orgil) punya hak pilih. Dasar yang digunakan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Saefudin Jazuli MSI, Sabtu (24/11). Lalu oleh KPU undang-undang itu dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 dengan pilihan istilah penderita disabilitas mental.

Dalam ketentuan aturan tersebut penyandang disabilitas mental mempunyai hak politik. Saefudin mengatakan, dasar yang digunakan KPU untuk memastikan orgil memiliki hak pilih adalah karena pemilu berasas umum, sehingga semua orang yang punya hak harus diberikan haknya.

“Semua orang dianggap tidak gila, kecuali ada keterangan dari pihak berwenang yakni dokter jiwa yang menyatakan bahwa seseorang itu gila. Jadi hukum asal semua orang itu waras, kecuali ada surat keterangan dari dokter jiwa sebagai dasar tidak boleh memilih,” ujar dia.

Dari situlah kemudian orgil akan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berikutnya, meminta bantuan pihak berwenang untuk menyatakan apakah yang bersangkutan memiliki gangguan disabilitas mental.

“Dan orang disabilitas mental itu punya hak untuk memilih. Termasuk yang berada di sepanjang jalan. Selagi tidak punya surat keterangan dari dokter, kami masukkan ke DPT, kalau dia punya KK atau KTP,” tandasnya.

Di lapangan langkah ini menemui kesulitan. Apalagi banyak keluarga yang memiliki penyandang disabilitas sengaja menyembunyikan mereka. (Islah)

Related posts