kuping kiri

Nama DPRD Dicatut dalam Perbup Kesbangpol, Mustofa: Bupati Cirebon Harus Minta Maaf

Nama DPRD Dicatut dalam Perbup Kesbangpol, Mustofa: Bupati Cirebon Harus Minta Maaf

Cirebonplus.com (Ci+) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon meminta Bupati Dr H Sunjaya Purwadisastra MM MSi meninjau kembali Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 104 Tahun 2016. Aturan tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) itu dianggap salah kaprah.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Mustofa SH  menyampaikan, pada 18 Agustus 2016 silam bupati telah melakukan mutasi, rotasi, dan promosi pengisian jabatan dan eselon yang melanggar peraturan yang berlaku. Terutama untuk posisi perangkat daerah di Kesbangpol, karena status kelembagaannya menyalahi aturan yang lebih tinggi.

Menurutnya, telah disepakati dan disahkan bersama yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. Dalam Bab III Bagian 2 paragraf 4 pasal 7 menyatakan, Badan Kesbanglinmas diubah menjadi Kantor Kesbangpol.

“Hal itu merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pembagian kewenangan. Poin utamanya, Linmas adalah kewenangan daerah, sementara Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya, Rabu (25/4).

Hal yang mendasari badan menjadi kantor, kata dia, karena hanya terdapat dua bidang sebagaimana dituangkan pada pasal 7 ayat 2 huruf d. Sementara perbup justru sebaliknya, kantor diubah lagi menjadi badan.

“Nah perubahan kelembagaan dari kantor menjadi badan dalam Perbup Nomor 104 Tahun 2016 yang diterbitkan bupati, jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi untuk melakukan perubahan perda kelembagaan perlu ada rekomendasi dari Kemendagri,” paparnya.

Ditambah lagi, sambung Ketua DPC PDI Perjuangan, Kemendagri Nomor 061/2417/OTDA tertanggal 17 April 2017 memperingatkan bahwa perubahan kantor menjadi badan tidak dibenarkan. Sehingga otomatis perbup itu ilegal.

Pihaknya juga sangat menyayangkan pencatutan nama lembaga DPRD yang menyatakan persetujuan terhadap Perbup No 104 Tahun 2016. “Maka dari itu DPRD meminta bupati juga meminta maaf terkait hal itu,” tegasnya.

DPRD merekomendasikan agar bupati meninjau kembali perbup itu. Mengingat Perbup Kesbangpol telah dibatalkan oleh surat Dirjen Bina Otonomi Daerah Kemendagri nomor 061/2417/OTDA tertanggal 7 April 2017 lalu. (*)

Laporan: DK Priyansa

Related posts