kuping kiri

Pasangan Azis-Eti Dilantik, Tokoh Muda Kota Cirebon Titip Sembilan Poin Ini

Pasangan Azis-Eti Dilantik, Tokoh Muda Kota Cirebon Titip Sembilan Poin Ini

Cirebonplus.com (C+) – Walikota dan Wakil Walikota Cirebon terpilih, H Nasrudin Azis-Hj Eti Herawati dilantik dan diambil sumpah hari ini (12/12). Keduanya akan dilantik oleh Gubernur Jawa Barat, HM Ridwan Kamil (Kang Emil) di Gedung Sate.

Sejumlah harapan disampaikan untuk duet kepemimpinan Azis-Eti untuk lima tahun mendatang. Salahsatunya dating dari tokoh muda Kota Cirebon, Akbarudin Sucipto. Sedikitnya ada Sembilan poin yang dititipkan ketua Dewan Kesenian Cirebon Kota (DK Ciko) ini.

Pertama, menurutnya, kepala daerah yang telah dilantik harus berani melakukan reposisi sumber daya manusia (SDM) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah itu harus mengacu pada kekuatan kompetensi, profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas kinerjanya, sehingga bisa memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

“Yang kedua menata kembali pola komunikasi dan koordinasi yang baik dilingkungan Pemkot Cirebon, baik internal kedinasan, antardinas, maupun masyarakat. Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung meningkatnya capaian hasil kerja dengan memasyarakatkan budaya malu, bersedia jujur, dan komitmen pada tegaknya supremasi hukum dan perundang-undangan yang ada,” papar pendiri grup musik tradisi, Amparanjati ini.

Berikutnya, lanjut Akbar, walikota dan walikota harus bersedia melibatkan semua unsur di masyarakat  agar ikut berpartisipasi dalam menjaga dan mengawal pembangunan kota. Tidak hanya sebagai objek, tetapi pelibatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

“Keduanya harus membuka ruang dialog seluas-luasnya yang mengacu pada prinsip keterbukaan informasi secara proporsional,  konstruktif, fokus, terarah, dan bertanggung jawab,” sambung dia kepada cirebonplus.com, Rabu (12/12).

Yang keempat, ujar dia, pemimpin daerah yang baru hendaknya dapat menyiapkan ikon Kota Cirebon. Juga menggali khazanah keunggulan nilai tradisi dan budaya Cirebon sebagai penguatan terbangunnya rasa cinta dan bangga masyarakat dengan daerahnya.

Untuk yang kelima, Akbar meminta agar walikota dan wakilnya dapat memberi penegasan arah politik anggaran yang prorakyat. Sehingga ada kejelasan dan pertanggungjawaban yang jelas soal ke mana arah Anggaran Pendapat dan Belanja Daerag (APBD) Kota Cirebon.

“Keenam, yang bisa dilakukan Pemkot Cirebon adalah menata, meninjau kembali dan merekonstruksi rencana tata ruang wilayah (RTRW), zonaisasi kawasan permukiman dan lingkungan. Yang tak kalah penting adalah rekayasa lalulintas yang baku, konsistensi penggunaan trotoar, dan penataan pasar tradisional,” ungkap dia.

Sebagai komitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, sebagaimana poin ketuju yang diusulkan Akbar, membuang dan mengubur budaya pungli, jual beli jabatan, dan setor “upeti”. Antisipasinya, dengan lebih mengedepankan pola pendelegasian serta penempatan pekerjaan secara proporsional dan professional, sehingga terbangun sistem kerja yang kondusif, produktif, dan mengarah pada kepentingan terbaik bagi masyarakat Kota Cirebon.

Ke delapan, kata dia, menjalin koordinasi yang baik dengan daerah sekitar maupun pemerintah provinsi dan pusat, juga kalangan swasta serta masyarakat. “Yang terakhir, (pasangan Azis-Eti) harus berani memberi sanksi tegas bagi yang melanggar dan bersalah, serta sanggup memberi penghargaan bagi yang berprestasi,” tutup dia. (Dewo/C+2)

Related posts