kuping kiri

Pembentukan AKD Dituding Salahi Prosedur, Fraksi PDIP Desak Kocok Ulang

Pembentukan AKD Dituding Salahi Prosedur, Fraksi PDIP Desak Kocok Ulang

Cirebonplus.com (C+) – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus mempersoalkan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon. Fraksi PDIP menuding AKD yang telah disusun ilegal, karena prosesnya dianggap tidak sesuai dengan prosedur.

Tudingan itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Aan Setiawan SSi. Menurutnya, berdasarkan ketentuan yang ada, pembentukan AKD seharusnya dimulai dari rapat pimpinan pasca pelantikan pimpinan DPRD definitif. Rapat inilah yang akan menyusun jadwal kerja Pansus Tata Tertib (Tatib) DPRD.

Untuk penjadwalan sendiri, sambungnya, harus disusun oleh lembaga Badan Musyawarah (Bamus). Sedangkan saat itu Bamus belum terbentuk. Karena kondisinya seperti itu, maka jadwal haarus disusun melalui rapat pimpinan yang akan disahkan dalam rapat paripurna. Barulah membentuk pansus tatib.

“Aturan main dewan kan Tatib DPRD. Semua aturan mulai dari PP, UU, Perpres dan lainnya mengatur itu. Jadi seharusnya pembentukan AKD setelah tatib terbentuk,” ujarnya, Kamis (24/10) seraya menegaskan, jika pembentukan AKD tidak sesuai aturan, maka saa saja ilegal sehingga harus dibentuk ulang.

Menurutnya, salah besar anggapan kubu fraksi lainnya yang mengatakan penyusunan AKD sudah on the track. Tafsir tersebut bersifat subjektif, bukan normatif aturan. Karena yang berhak menafsirkan adalah Biro Hukum.

Pihaknya menantang Fraksi PKB dan lainnya untuk mengonsultasikan keabsahan pembentukan AKD ke Biro Hukum. Pihaknya sendiri bersama Fraksi Partai Gerindra sudah konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Barat dan menyimpulkan bahwa pembentukan AKD tidak sesuai aturan.

“Dalam Undang-undaang (UU) No 32 jelas mengatakan bahwa pembentukan AKD diatur melalui Tatib DPRD. Kan sekarang tatibnya saja belum ada,” lanjut dia. (Dewo)

Related posts