kuping kiri

Pengeras Suara Masjid-Musala Sudah Diatur Sejak 1978, Ini Isinya

Pengeras Suara Masjid-Musala Sudah Diatur Sejak 1978, Ini Isinya

Cirebonplus.com (C+) – Di tengah hingar binger dan kemeriahan Asian Games, Indonesia dihebohkan dengan kasus penistaan agama yang berawal dari keluhan pengeras suara azan yang menjadikan Meiliana sebagai terdakwah. Bahkan, Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara telah memvonis Warga Tanjungbalai, Sumatera Utara itu 18 bulan atau 1,5 tahun penjara oleh majelis hakim, Selasa lalu (21/8).

Di luar persoalan penistaan agama, terkait pengeras suara di masjid/musala, sering muncul menjadi polemik di masyarakat. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah ikut membahas serius persoalan ini.

Lalu sebenarnya adakah regulasi yang mengatur pengeras suara di masjid/musala? Kementerian Agama (Kemenag) mengungkap adanya ketentuan yang mengatur masalah itu, bahkan sudah ada sejak tahun 1978 dalam bentuk Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/101/1978.

Karena itu, Kemenag meminta jajarannya untuk kembali menyosialisasikan aturan tentang penggunaan pengeras suara di masjid. Permintaan itu tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam nomor B.3940/DJ.III/HK.00.07/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018.

Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin dalam press realease di website-nya menjelaskan, aturan tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid, langgar, dan mushalla sudah ada sejak 1978. Aturan itu tertuang dalam Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/101/1978.

“Hingga saat ini, belum ada perubahan,” kata Muhammadiyah Amin di Jakarta,  Jumat (24/08).

Menurutnya, Instruksi Dirjen Bimas Islam ini antara lain menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian penggunaan pengeras suara di masjid, langgar, dan musala. Salahsatu keuntungannya adalah sasaran penyampaian dakwah dapat lebih luas.

Namun, penggunaan pengeras suara juga bisa mengganggu orang yang sedang beristirahat atau penyelenggaraan upacara keagamaan. “Untuk itu, diperlukan aturan dan itu sudah terbit sejak 1978 lalu,” tegasnya.

Dalam instruksi tersebut, lanjut mantan Rektor IAIN Gorontalo itu, dipaparkan bahwa pada dasarnya suara yang disalurkan keluar masjid hanyalah azan sebagai tanda telah tiba waktu salat.

“Pada dasarnya suara yang disalurkan keluar masjid hanyalah adzan sebagai tanda telah tiba waktu salat. Demikian juga sholat dan doa pada dasarnya hanya untuk kepentingan jemaah ke dalam dan tidak perlu ditujukan keluar untuk tidak melanggar ketentuan syariah yang melarang bersuara keras dalam salat dan doa. Sedangkan dzikir pada dasarnya adalah ibadah individu langsung dengan Allah SWT karena itu tidak perlu menggunakan pengeras suara baik kedalam atau keluar,” demikian Amin membacakan salinan instruksi.

Hal lain yang diatur dalam instruksi ini terkait waktu penggunaan pengeras suara. Amin mengatakan, instruksi Dirjen secara jelas dan rinci sudah mengatur waktu-waktu penggunaan pengeras suara.

“Misalnya, pengeras suara bisa digunakan paling awal 15 menit sebelum waktu Salat Subuh, dan sebagainya,” jelas Muhammadiyah.

Melaui surat edaran yang diterbitkan hari ini,  Muhammadiyah Amin meminta Kanwil Kemenag untuk kembali mensosialisasikan instruksi Dirjen Bimas Islam 1978. “Kami meminta segenap jajaran, dapat mensosialisasikan kembali aturan tersebut,” katanya, seraya meminta Kantor Urusan Agama (KUA) maupun penyuluh agama di seluruh Indonesia untuk ikut mensosialisasikannya.

Hal itu misalnya dilakukan dengan menggandakan instruksi Dirjen tentang penggunaan pengeras suara pada masjid, langgar, dan musala  lalu membagikannya kepada masyarakat sambil dijelaskan substansinya. Instruksi tersebut juga agar dijadikan sebagai bahan pembinaan keagamaan yang dilakukan kepada masyarakat.

Dengan disosialisasikan kembali aturan penggunaan pengeras suara, Muhammadiyah Amin berharap masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang aturan tersebut.

Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara telah memvonis Meiliana 18 bulan atau 1,5 tahun penjara oleh majelis hakim, Selasa (21/8) lalu. Warga Tanjungbalai, Sumatera Utara, itu dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 156 KUHP tentang penghinaan terhadap suatu golongan di Indonesia terkait ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Informasi yang dihimpun cirebonplus.com dari Kompas.com, kasus bermula saat Meiliana mengeluhkan pengeras suara azan dari Masjid Al Maksum Tanjungbalai, Sumatera Utara, pada Juli 2016. Dia menyatakan merasa terganggu karena pengeras suara azan saban hari dinyalakan.

Meiliana disebut sempat menyampaikan keluhan itu ke tetangganya lalu memintanya untuk menyampaikannya kepada BKM masjid yang berjarak 7 meter dari rumahnya itu agar mengecilkan volume azan. Tanggal 29 Juli 2016, tetangganya tersebut menyampaikannya kepada pengurus masjid dan malam hari itu juga, pengurus masjid mendatangi rumahnya untuk berdialog. Suami Meiliana juga sempat mendatangi masjid dan meminta maaf.

Cerita tentang keluhan Meiliana sudah menyebar di antara warga dan memicu kemarahan. Rumah Meiliana, sejumlah kelenteng dan vihara sempat menjadi objek kemarahan pemuda Tanjungbalai pada 29 Juli 2016 malam.

Meiliana akihirnya dilaporkan ke polisi dan ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama pada Maret 2017. Perkara Meiliana dibawa ke meja hijau hingga akhirnya majelis hakim PN Medan yang dipimpin oleh Wahyu Prasetyo Wibowo menjatuhkan vonis 18 bulan penjara.

“Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan ini menyatakan perbuatan terdakwa atas nama Meiliana terbukti melakukan unsur penistaan agama sehingga hakim memutuskan Meiliana dengan hukuman penjara selama 1,5 tahun dan denda sebesar Rp 5.000,” tandas Wahyu. (*)

Laporan: Redaksi C+

Related posts