kuping kiri

Pilkada; Menimbang Money Politics Sebagai Salahsatu Strategi Pemenangan

Pilkada; Menimbang Money Politics Sebagai Salahsatu Strategi Pemenangan

Catatan Lepas: SUTRIJA

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun 2017 diikuti oleh 101 daerah terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Adapun ketujuh provinsi tersebut yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Dikarenakan banyaknya daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah ini, maka pada pelaksanaan tentunya sangat menyibukkan dan membutuhkan konsentrasi penuh bagi partai politik yang mengusung para kandidat kepala daerah masing-masing dengan target kemenangan. Disamping itu, pihak penyelenggara sudah pasti membutuhkan anggaran yang besar dalam pelaksanaannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai yang punya hajat tentu harus menyiapkan aturan yang jelas agar pada tahap pelaksanaannya tidak terjadi permasalahan hukum yang muncul pasca hari pemilihan.

Pada tahap pelaksanaannya, pilkada tidak hanya membutuhkan anggaran pemerintah yang besar, tetapi dibutuhkan kesiapan anggaran dan kapasitas yang mumpuni bagi para pasangan calon kepala daerah itu sendiri, untuk meraih konstituen sebanyak mungkin agar dapat keluar sebagai pemenang, sebagaimana diharapkan oleh partai politik yang mengusungnya. Dalam hal pengusungan pasangan calon, ada beberapa model pengusungannya yaitu; pertama partai politik mengusung kandidat kepala daerah dari kalangan dalam atau kadernya sendiri, kedua parpol mengusung kandidat kepala daerah dari luar kader atau simpatisan dan yang ketiga parpol mendukung kandidat yang diusung partai lain atau koalisi beberapa partai.

Strategi pengusungan ini lazimnya dilihat dari besarnya suara partai atau jumlah anggota DPRD baik di daerah tingkat I maupun daerah tingkat II, dari hasil pemilihan umum sebelumnya. Jika suaranya cukup besar atau memenuhi kuorum, maka satu partai dapat mengusung kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah sendiri atau single partai. Akan tetapi apabila tidak cukup, dibutuhkan koalisi beberapa partai untuk dapat mengusungnya sampai memenuhi syarat kuorum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Partai politik dalam mengusung kandidat pasangan calon kepala daerah ada pula yang menggunakan sistem konvensi, yaitu menampung beberapa kandidat kemudian diuji kelayakannya sebagai calon kepala daerah dari partai tersebut. Namun demikian ada juga parpol yang langsung menunjuk atau merekomendasikan paslonnya dengan tidak melalui sistim konvensi dalam.

Pengusungan pasangan calon kepala daerah sudah tentu harus memenuhi syarat-syarat yang diberlakukan oleh partainya, sampai tahap ini ada beberapa persyaratan yang menarik untuk disimak yaitu; popularitas, elektabilitas, kapasitas, akseptabilitas, dan yang terakhir adalah isi tas. Popularitas menduduki peringkat pertama, karena sangat dimengerti seorang kandidat tanpa dikenal oleh masyarakat, maka mustahil untuk dipilih.

Adapun elektabilitas adalah tingkat keterpilihan kandidat pada pilkada karena populer belum tentu dipilih oleh kontituen. Berikutnya kapasitas atau kecakapan kandidat dalam memimpin apabila terpilih sebagai kepala daerah dan akseptabilitas atau kemampuan kandidat untuk masuk dan diterima oleh semua strata masyarakat atau konstituen. Dan yang terakhir paling menentukan adalah isi tas, di sinilah letak dari semua permasalahan pilkada dari tingkat konvensi sampai dengan election atau pemilihan, karena tanpa adanya isi tas (uang) mustahil kandidat dapat diusung oleh partai politik untuk menjadi kandidat kepala daerah sekaligus dipilih rakyat.

Melihat fenomena di atas, sudah tiba saatnya bahwa money politics adalah salahsatu bagian dari strategi pemenangan pilkada yang tidak perlu dilarang lagi. Mengapa demikian? Karena rakyat di desa-desa sudah terbiasa dengan politik uang. Hal ini sudah biasa dan lazim dilakukan pada setiap kali pemilihan kepala desa.

Pada pemilihan kepala desa kebiasaan menggunakan uang sudah turun temurun dilakukan oleh para calon kepala desa, bahkan sudah membudaya. Kekuatan uang pada pemilihan kepala desa seakan menjadi acuan dalam strategi pemenangannya. Akan tetapi, hal itu tidak pernah diungkap apalagi dilarang. Oleh sebab itu sudah semestinya pada tingkat pemilihan kepala daerah tingkat II (pasangan calon bupati dan walikota) serta pilkada tingkat I (gubernur dan wakil gubernur) sudah sering ditemukan dan bukan menjadi rahasia umum lagi dan lumrah dilakukan. Oleh karena itu Undang-Undang (UU) Pilkada tidak perlu ditinjau ulang atau direvisi agar tidak lagi memasukkan pasal melarang politik uang.

Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Non Government Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sudah tutup mata, tutup telinga, dan tutup segalanya melihat kondisi ini. Tokoh agama yang seharusnya menyerukan bahwa menerima dana pilkada atau money politics itu haram dan masuk neraka. Akan tetapi dalam hal ini tidak banyak komentar dan hanya berdiam diri saja. Padahal dalam momen pilkada sudah tersosialisakan dengan sendirinya bahwa banyak golongan masyarakat atau konstituen yang pandai memanfaatkan momen tersebut dengan mau menerima bingkisan dari pasangan calon kepala daerah.

Tidak putus sampai di sini bahkan masyarakat terkotak-kotak di antaranya, pertama masyarakat yang mau menerima dan mau memilih yang memberikan uang. Tipe kedua adalah masyarakat yang hanya mau memilih kandidat yang memberikan uang paling banyak.

Untuk ketiga dan paling berbahaya adalah masyarakat yang mau menerima pemberian uang dari semua pasangan calon kepala daerah, tetapi tidak mau memilih salahsatu dari pasangan calon kepala daerah pemberi uang. Untuk itu apakah money politics dilarang atau dilegalkan, jawabanya tentu hanya Tuhan dan masyarakat. (*)

Penulis Adalah Tokoh Masyarakat Cirebon dan Pejabat di Kemenpora RI

Related posts