kuping kiri

Prof Ramudi: Penerapan Sistem Perkoperasian Banyak yang Salah Kaprah

Prof Ramudi: Penerapan Sistem Perkoperasian Banyak yang Salah Kaprah

Cirebonplus.com (Ci+) – Rangkaian kegiatan Hari Koperasi tingkat Kabupaten Cirebon ditutup dengan kegiatan seminar perkoperasian, Senin (17/7). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) Kabupaten Cirebon, Drs H Erus Rusmana MM.

Seminar dengan tema Koperasi Kuat Menjamin Pemerataan Ekonomi Mewujudkan Keadilan Sosial menghadirkan narasumber tunggal Guru Besar Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) Bandung, Prof Dr HR Ramudi Arifin dan dipandu moderator Kalil Sadewo, Pemimpin Redaksi Portal Berita Cirebonplus.com.

Hadir sebagai peserta para pengelola koperasi di Kabupaten Cirebon, baik yang berada di lingkungan instansi pemerintah, kelompok profesi, komunitas, maupun yang merekrut anggota secara umum. Tampak pula sejumlah pengusaha dari kalangan usaha kecil mikro (UKM).

Dalam sambutan pembuka Kepala Dinkop UKM, Drs H Erus Rusmana MM menyampaikan kembali semangat awal berdirinya koperasi. Dilanjutkan dengan tujuan koperasi, masalah dan tantangan koperasi saat ini, dan motivasi kepada para pengelola untuk terus mengembangkan koperasi.

Sementara itu, narasumber Prof Dr HR Ramudi Arifin dalam paparannya kembali mengingatkan para peserta tentang hal-hal dasar dalam koperasi. Sejauh ini ia melihat masih banyak yang salah kaprah dalam penerapannya.

Misalnya koperasi itu didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Selama ini memahami kesejahteraan anggota banyak yang kurang tepat.

Ia juga mengkritik sejumlah prinsip-prinsip dasar dalam mengaplikasikan koperaasi di Indonesia hingga saat ini mulai dari definisi koperasi, pemilihan istilah sisa hasil usaha (SHU), pengelolaan koperasi secara produktif, hingga memosisikan antara anggota dan bukan anggota. Ia juga memaparkan regulasi-regulasi perkoperasian di Indonesia yang masih butuh penyempurnaan.

Soal penekanan pada anggota koperasi dianggaap sangat penting. Karena itu dalam pengelolaan koperasi yang didahulukan adalah pelayanan yang memberikan nilai tambah kesejahteraan bagi anggota, setelah itu sisanya baru dikelola lebih produktif untuk pihak eksternal.

“Tetapi antara internal dan eksternal juga harus dibedakan dalam aplikasinya. Kepada anggota atau internal yang digunakan tentu transaksi sistem koperasi. Sedangkan kepada eksternal tetap berlaku sistem pasar,” papar pria berdarah keratin Cirebon itu.

Lebih jauh tentang relasi anggota dan koperasi secara lembaga, Ramudi menjelaskan, koperasi bertanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat anggotanya. Sebaliknya, masyarakat anggota bertanggungg jawab keberlangsungan hidup atau maju mundurnya koperasi.

Tanggung jawab timbal balik tersebut, sambungnya, merupakan konsekuensi dari penerapan sistem koperasi secara benar. Karena itu membangun kapabilitas anggota anggota baik dalam posisi sebagai pemilik maupun pengguna jasa koperasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan,” kata dia. (*)

Laporan: Mahbullah

Related posts