kuping kiri

Rencana Judicial Review UU Desa Perlu Dikaji Ulang, Jangan Sampai Dimanfaatkan Penguasa

Rencana Judicial Review UU Desa Perlu Dikaji Ulang, Jangan Sampai Dimanfaatkan Penguasa

CIREBON (Ci+) – Wakil Ketua Pengembangan Masyarakat Desa Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Cirebon, Affan Hidayat SPsi pesimis upaya Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) untuk judicial review pasal-pasal Undang-Undang (UU) Desa bakal berhasil. Ia melihat dari empat tuntutan, mayoritas menguntungkan kepala desa.

Affan mencontohkan terkait masa jabatan kuwu dari 6 menjadi 8 tahun. Selain menguntungkan kuwu, sebenarnya masa jabatan 6 tahun merupakan produk dari uji materi UU Desa.

Juga periodesasi, tuntutan FKKC yang menginginkan kuwu boleh menjabat 8 tahun selama tiga periode juga tidak rasional. Apalagi dalam jabatan kepemimpinan di Indonesia, dalam aturannya mayoritas dua periode, bukan tiga periode sebagimana “keistimewaan” kuwu dalam permendagri.

“Menurut saya harus ditinjau kembali, mesti kuat dan argumentatif secara hukum. Sehingga energi untuk judicial review tidak sia-sia,” kata Affan kepada cirebonplus.com, Senin (20/2).

Yang paling memungkinian adalah soal pasal yang tidak memperbolehkan calon tunggal. Karena ada referensi dalam penyelenggaraan pilkada.

Berikutnya, soal pembatasan calon kuwu, juga sudah argumentatif untuk ditinjau kembali (judicial review). Sebab pembatasan sama saja membatasi hak politik masyarakat.

Pertanyaannya, kata dia, apakah FKKC mampu memgawal sampai tuntas tuntutan tersebut, yang hanya bermodalkan persetujuan bupati? Dia khawatir persetujuan hanya langkah politik memberikan angin surga agar FKKC bisa mendukung Bupati H Sunjaya Purwadisastra maju Pilkada 2018.

“Harus dikaji lebih matang. Apalagi kabarnya banyak kuwu yang tidak sejalan dengan gagasan itu,” pungkas Affan. (*)

Laporan: Mahrus Ali

Related posts