kuping kiri

Serunya Pilbup Cirebon bila Sunjaya Tak Naik Banteng

Serunya Pilbup Cirebon bila Sunjaya Tak Naik Banteng

Catatan: Kalil Sadewo

BAKAL calon bupati (bacabup) Cirebon petahana, Dr H Sunjaya Purwadisastra MM MSi tak direkomendasi PDIP di Pemilihan Bupati (Pilbup) 2018 nanti. Demikian optimisme beberapa orang, termasuk mereka yang pernah berada di struktur PDIP. Jika itu terjadi, maka diperkirakan Pilbup Cirebon bakal lebih menarik. Kok bisa?

Ilustrasinya akan saya awali dari pengalaman PDIP, terutama dalam beberapa kali pilbup. Meski selalu saja ada debat kecil, terutama tentang apa dan siapa yang paling berperan dalam setiap kemenangan calon Banteng, tapi mayoritas setuju bahwa “peran” partai sangat besar dibanding individu calon.

Dari kesimpulan ini, mungkin-mungkin saja PDIP percaya diri dan tidak memunculkan petahana. Kepercayaan diri PDIP untuk mengusung calon lain, meski bila survei hari ini tingkat popularitas dan elektabilitas di bawah incumbent, bisa bertambah bila melihat realitas politik jelang pilbup per hari ini. Saya lebih suka menggunakan bahasa hari ini, karena melihat sifat politik yang dinamis.

Jika PDIP mencerai Sunjaya di Pilbup 2018, maka ada beberapa irisan politik yang kemungkinan akan membentuk poros koalisi atau paket calon. Pertama, tentu irisan Sunjaya dengan partai pengusungnya nanti. Bukan tak mungkin juga sang bupati akan maju lewat jalur independen.

Kedua irisan PDIP, baik mengusung satu paket calon dari internal kader atau berkoalisi dengan partai/calon lain untuk wakilnya. Ketiga, irisan PKB dengan kemungkinan H Muhamad Luthfi sebagai calon bupati bersama rekan koalisinya. Keempat, irisan koalisi turunan Pilkada DKI Jakarta, yakni Partai Gerindra dan PKS dengan kemungkinan gabungan paket calon H Kalinga, H Satori, Junaedi ST, atau lainnya.

Lalu bagaimana dengan partai lain seperti Golkar, Demokrat, Nasdem, Hanura, dan lainnya? Bila melihat gerakan dan manuvernya, partai-partai tersebut cenderung menjadi penyangga dari empat poros tersebut. Bisa menjadi mitra koalisi strategis, dengan menyodorkan calonnya sebagai wakil. Bisa juga menjadi mitra koalisi pasif, sebagai penopang paket yang ada. Tetapi, bukan tidak mungkin membuat poros tersendiri untuk mengusung calon bupati dan wakilnya.

Sekarang kita hitung kekurangan dan kelebihan poros-poros tersebut. Sunjaya, bila dicalonkan partai lain, tentu tidak sestrategis saat menggunakan kendaraan PDIP. Terutama keuntungan dari faktor loyalitas dukungan simpatisan Banteng serta pengalaman dan kekuaan tim sukses. Itu yang membuatnya harus ekstra keras mengatasi kendala tersebut. Tetapi, keleluasaannya memilih siapa wakilnya lebih terbuka.

Untuk paket calon yang diusung PDIP, kekurangannya tentu tidak memiliki “modal” sebagaimana yang dipunya petahana. Tetapi, memiliki aset loyalitas simpatisan, pengalaman, dan tim sukses. Meskipun, terutama untuk aspek pengalaman dan tim sukses, sedikit pincang bila tanpa instrumen kekuasaan (incumbent). Dalam pengalaman beberapa kali Pilbup Cirebon, faktor kekuasaan eksekutif berpengaruh besar, sebab bisa menjadi sumber daya politik untuk menggerakkan dukungan. Pilbup 2013, saat penguasa eksekutif memiliki jago sendiri, calon PDIP harus kerja ekstra keras untuk menang. Bahkan sampai harus menurunkan regional players, untuk meneruskan tradisi kemenangan di Kabupaten Cirebon.

Berikutnya, poros PKB bersama rekan koalisinya. Melihat realitas di tingkat lokal Kabupaten Cirebon, sulit menyatukan koalisi PKB dengan PDIP. Kemungkinan ada deadlock menentukan siapa calon bupatinya, sebab PKB dengan Luthfi yang digadang-gadang sebagai calon bupati, tidak akan berkenan untuk jadi calon wakil bupati. Sedangkan PDIP sebagai partai pemenang, nyaris mustahil mau di posisi wakil bupati.

Luthfi mengandalkan modal popularitas dan elektabilitas yang pernah didapat di Pilbup 2013. Tetapi ia harus kerja ekstra keras untuk menciptakan loyalitas simpatisan dan kekuatan tim sukses agar sejajar dengan PDIP. Terutama menarik dukungan sebesar-besarnya dari basis suara PKB, yakni warga Nahdlatul Ulama (NU) yang belakangan cenderung diaspora dalam politik. Juga harus ekstra keras mengatasi kelebihan yang dimiliki petahana dalam modal politik, baik logistik maupun barisan loyalis birokrasi.

Irisan yang terakhir adalah Gerindra-PKS. Siapapun yang direkomendasi, bila koalisi dua partai yang sukses menggulingkan incumbent di DKI Jakarta terwujud, diyakini bakal mendapatkan support yang besar dari atas. Apalagi paket koalisi dua partai itu kabarnya akan diupayakan juga di Pilkada Jawa Barat, sehingga lebih mudah dalam kerja-kerja politiknya.

Banyak yang memprediksi, koalisi Gerindra-PKS akan mengusung nama Kalinga. Ia dikenal memiliki loyalis di kalangan birokrasi. Penyokongnya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan lebih, baik jaringan maupun logistik.

Sama seperti Luthfi, ia harus berusaha keras agar kelebihan yang dimiliki incumbent bisa diimbangi dengan nilai plus lainnya yang tidak dimiliki Sunjaya. Juga harus mampu menyusun kekuatan tim sukses yang loyal seperti PDIP. Beruntung ada PKS, siapapun calonnya, dikenal memiliki barisan tim sukses yang militan.

Tetapi, kultur pemilih di Kabupaten Cirebon relatif berbeda dengan DKI Jakarta yang bisa digerakkan menggunakan bangunan isu seperti ibu kota. Sehingga harus mencari cara lain agar dukungan floating mass dari kultur nasionalis dan agamis yang didominasi warga NU, bisa ditarik.

Melihat gambaran tersebut, jika Sunjaya tidak dicalonkan PDIP, maka persaingan akan lebih sengit. Termasuk bila Golkar, Demokrat, Nasdem, Hanura, dan lainnya membuat poros sendiri. Pasalnya, kekuatannya nyaris seimbang dan akan ditentukan oleh ketepatan pilihan strategi. Berbeda bila petahana masih diplot PDIP, hanya melihat dari jumlah pasang calon, tak sulit menganalisa siapa yang bakal memenangi persaingan memperebutkan kunci pendopo bupati untuk periode 2019-2024.

So, itu sekadar analisa berdasarkan realitas perspektif penulis. Dan, kodrat politik adalah dinamis, bisa berubah kapanpun. (*)

Penulis Adalah Pemimpin Redaksi Portal Berita cirebonplus.com

Related posts