kuping kiri

Sisi Etis Pemimpin Politik

Sisi Etis Pemimpin Politik

Buruknya citra politik, lebih disebabkan oleh hilangnya nilai etis para pemimpinnya dalam berpolitik. Padahal, sisi inilah yang paling dasar dan esensi. Sebagaimana tulisan Pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Demak, Nanang Qosim di media NU Online dengan judul Nilai Etis Seorang Pemimpin berikut ini:

_______________________________

KEPEMIMPINAN berkaitan dengan kemampuan memikul tanggung jawab. Seorang pemimpin sejatinya bekerja tanpa mengeluh, tanpa menuntut, dan tanpa pamrih yang irasional. Rakyat dalam konteks demokrasi merupakan pusat dari kekuasaan, pusat dari kesejahteraan, bahkan pusat dari segala penentu kebijakan.

Seorang pemimpin harus mampu mengokohkan martabatnya sebagai manusia. Martabat manusia terletak dalam kenyataan bahwa ia memiliki suara hati dan kebebasan penuh dari nafsu keserakahan. Kehadiran mereka di belantara politik mampu menghidupkan semangat rakyat. Seorang pemimpin dengan etos kepedulian dapat menciptakan semangat tolong menolong antarsesama. Juga, dapat menciptakan ikatan masyarakat yang teguh di tengah lemahnya bangunan struktural dan kultural.

Tak salah kiranya–meminjam bahasa Buya Syafi’i Ma’arif–bahwa bangsa kita cenderung menggunakan politik rabun ayam karena kebijakan yang dicetuskan tidak populis, tidak visioner, tidak reformatif, tidak revolutif, bahkan tidak memiliki semangat untuk maju. Coba saja kita lihat perilaku ayam yang berpandangan rabun. Ayam tidak akan pernah satu kali pun melihat dengan jelas segala sesuatu yang berada di hadapannya dari jarak sepuluh meter.

Begitu juga dengan kondisi bangsa kita saat ini. Setelah tujuan ideal reformasi diperjuangkan pada tahun 1998 dan berhasil menggulingkan pemerintahan otoritarian Suharto; ternyata tidak serta merta direspons dengan kerja transformatif. Akibatnya, dua belas tahun pasca reformasi berlalu kemajuan bangsa seakan menjadi sesuatu yang sulit diraih dan diwujudkan.

Utopiskah reformasi di negara ini? Tentu tidak kalau bangsa ini mampu mencetak (print out) generasi muda yang cakap dalam pelbagai ranah kehidupan; misalnya unggul dalam intelektual, anggun moral serta luhung amal perbuatan. Ketiga aspek tersebut semestinya menjadi titik pusat perhatian kaderisasi partai politik hingga mampu menelurkan generasi yang tidak rabun penglihatan karena modal utama memajukan bangsa ini adalah memiliki penglihatan yang futuristik.

Memang betul, carut-marut kondisi negara dalam berbagai aspek, telah menciptakan budaya yang dijibuni keputusasaan, ketidakpercayaan, sinis, pesimistis, skeptik, dan ateistik. Alhasil, banyak yang menderita ‘krisis kearifan’, hingga hidupnya dipandang sebagai ejawantah dari neraka duniawi. Bahkan meranggasnya laku lampah yang tidak mengindahkan etika-moral adalah wujud ‘gegar kepribadian’, yakni rusaknya ranah fungsional jiwa manusia ketika berinteraksi di medan sosial; antara dirinya dengan alam, Tuhan, diri sendiri dan manusia lainnya.

Gegar kepribadian adalah pabrik ketidakberfungsian budaya atau semacam anomali karya, karsa, dan cipta manusia dalam hidupnya. Hal ini terjadi akibat tata-aturan yang diwariskan berupa simbol dan norma budaya tidak lagi dijabarkan di alam nyata.

Etika sosial saling mengasihi (silih asih), saling menjaga (silih asuh) dan saling memberdayakan (silih asah) hanya milik kelompok berkepentingan saja; kesejahteraan juga tidak berlaku bagi rakyat, melainkan hak paten para pejabat.

Celakanya, demokrasi hanya berlaku ketika ‘hajatan besar’ pemilihan presiden atau kepala daerah berlangsung, ketika setiap rakyat diberi hak memilih sesuai pilihannya; namun ketika terpilih tuntutan hidup sejahtera terasa lamban dipenuhi. Akibatnya, muncul kontradiksi dan konfrontasi hingga memicu lahirnya kelumpuhan dasar-dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedikit-sedikit bangsa ini gampang bertindak amoral, kriminal, dan chaos. Inilah efek samping dari ‘gegar kepribadian’ yang memicu kerusakan di ranah sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, dan sebagainya.

Bagi para pemimpin yang mengidap ‘gegar kepribadian’, nilai-nilai etis tidak berfungsi ketika kemiskinan kian mengancam keutuhan negara-bangsa ini. Tak heran bila fenomena bunuh diri menggejala sebagai wujud dari merebaknya anomali hidup masyarakat.

Oleh karena itu seorang pemimpin harus kembali pada nilai-nilai etis sebagai pemimpin sesungguhnya; yaitu pertama, seorang pemimpin harus berguna bagi setiap yang dipimpinnya, jangan sampai ada pemimpin yang tidak peduli pada rakyatnya yang masih kelaparan. Kedua, pemimpin harus ramah, yang berarti menjaga hubungan kepada rakyat, jangan sampai pola hubungannya terkesan seperti bos dan anak buah, melainkan sebagai teman yang saling membantu satu sama lainnya.

Ketiga, pemimpin harus memiliki rasa asih (rasa kasih sayang). Jika pemimpin memiliki rasa sayang kepada yang dipimpinya, rakyat yang masih terbelakang akan segera ditolong lewat berbagai program yang mengedepankan kepentingan bersama.

Dan yang tidak kalah menarik atau membuka kemungkinan dibahas ialah sejauhmana khususnya para pemimpin yang sedang atau bertarung di tahun politik ini, nantinya mampu memanfaatkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakatnya sendiri. Tokoh-tokoh yang bisa mencapai derajat yang tinggi, akan menemukan bahwa masyarakat berada (mendukung dan membela) di belakang mereka. (*)

Related posts