kuping kiri

Sistem Pakuwon (Kuwu) Bisa Menjadi Predikat Keistimewaan Cirebon dan Masuk UNESCO, Bagaimana Analisanya?

Sistem Pakuwon (Kuwu) Bisa Menjadi Predikat Keistimewaan Cirebon dan Masuk UNESCO, Bagaimana Analisanya?

 

CIREBON (Ci+) – Sebelum Kerajaan Islam yang dipimpin Sunan Gunung Jati terbentuk, Cirebon adalah sebuah wilayah Pakuwon. Pemerintahan masa lalu dengan jabatan tertinggi kuwu itu pertama kali dijabat Pangeran Cakrabuana atau Walangsungsang.

Sebagai penghargaan atas jasanya memimpin pembabatan hutan untuk membuat perkampungan di wilayah Cirebon, putra Prabu Siliwangi itu diberi gelar Mbah Kuwu Cirebon. Beliau adalah paman dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati.

Singkat cerita, istilah kuwu tersebut dipakai hingga saat ini. Pengganti istilah kepala desa itu hanya digunakan di Kabupaten Cirebon dan sebagian Indramayu.

“Jadi istilah kuwu itu merupakan karya khas peradaban Cirebon. Tidak ada di daerah lain. Artinya kuwu adalah keistimewaan Cirebon,” kata ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ksbupaten Cirebon, H Muis Syaerozie kepada cirebonplus.com, Rabu (25/3).

Muis menganggap dipertahankannya istilah kuwu hingga saat ini adalah bentuk penghormatan atas kesalehan lokal. Meskipun, sistem pemerintahannya sudah tercerabut oleh arus demokrasi masa kini.

ISNU, sambung dia, berkeinginan mengajukan khazanah kuwu sebagai kekayaan lokal ke UNESCO. Pasalnya, sistem pemerintahan lokal (pakuwon) yg dipimpin oleh kuwu itu memilki karakter dan kekhasan tersendiri, yang berbeda dengan sistem pemerintahan desa saat ini.

Ia mencontohkan sistem sabak di Bali. “Kami berkeinginan mengajukan sistem pemerintahan pakuwon (kuwu) yang murni karya masyarakat Cirebon masa lalu, sebagai salah satu warisan budaya dunia asli Cirebon yang diakui dunia,” ujar Muis.

Bahkan, lanjut dia, sistem pakuwon bisa diupayakan sebagai bentuk keistimewaan lokal yang dilindungi undang-undang (UU) agar mendapatkan perlakuan istimewa pula. Tetapi memang butuh proses lama dan tentu kemauan yang kuat dari semua unsur mulai dari legislatif, eksekutif, pemerintah desa dan masyarakat luas.

Hal yang paling utama, tukas dia, adalah mengembalikan sistem pemerintahan pakuwon yang sesuai dengan nilai-nilai sejarah masa lampau. Misalnya mulai dari masa jabatan seorang kuwu, proses pemilihan, tradisinya, hingga pakem-pakem budaya yang harus dijaga.

“Namun itu semua butuh kajian dan kesepakatan bersama semua pihak. Meskipun sulit, bukan berarti tidak mungkin,” pungkas dia. (*)

Laporan: Mahrus Ali

 

 

Related posts