kuping kiri

SK Siap, Seragam Siap, Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Cirebon Tinggal Tunggu Jadwal Gubernur

SK Siap, Seragam Siap, Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Cirebon Tinggal Tunggu Jadwal Gubernur

Cirebonplus.com (C+) – Tanggal 19 Maret 2019 merupakan akhir masa jabatan (AMJ) bupati Cirebon untuk periode 2014-2019. Menyeruak pertanyaan apakah jabatan Penjabat (Pj) Bupati Cirebon yang saat ini dijabat Dicky Saromi akan diperpanjang atau akan ada pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih periode 2019-2024, H Sunjaya Purwadisastra-H Imron Rosyadi?

Informasi Cirebonplus.com dari berbagai sumber menyebutkan, langkah-langkah menuju persiapan pelantikan telah ditempuh pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda). Prosedur koordinasi baik ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Gubernur Jawa Barat, HM Ridwan Kamil telah dilakukan.

Bahkan, kabarnya pelantikan tinggal menunggu jadwal dari Gubernur Ridwan Kamil. Kabar tersebut ternyata tak dibantah Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon, Dodi Mulyono.

Kepada para wartawan Selasa (5/3), Dodi mengungkapka bahwa kabar rencana pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih diketahui pihaknya setelah melakukan koordinasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Dodi pun berani memastikan bahwa SK penetapan bupati dan wakil bupati terpilih sudah ada. Karena itu, berdasarkan rencana pelantikan akan dilakukan bulan Maret. Tinggal menunggu jadwal final pelantikan dari gubernur.

Dengan demikian, hingga saat ini belum ada kepastian tanggalnya. Sehingga jadwal pelantikan menyesuaikan dengan kondisi gubernur.

Dikatakan, jika yang akan menjadi acuan Gubernur Ridwan Kamil adalah AMJ bupati tanggal 19 Maret, maka bisa jadi pelantikan akan dilakukan sebelum atau pas pada tanggal itu.

Meskipun jadwal pelantikan belum ada kepastian, persiapan yang dilakukan Setda tetap berjalan seperti menyiapkan baju seragam bupati dan wakil bupati Cirebon terpilih. Sehingga kapan pun pelantikannya sudah siap.

Jika pelantikan digelar, bagaimana dengan posisi bupati terpilih yang sedang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Menurut Dodi, merujuk pada pengalaman daerah lain yang kondisinya sama, Pemprov Jabar bisa meminjam tahanan KPK tersebut untuk dilantik dan kemudian dinonaktifkan lagi.

Berikutnya, sambil menunggu putusan hukum tetap (inkracth) dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (KPK), maka tugas-tugas bupati akan dilaksanakan oleh pelaksana harian dalam hal ini wakil bupati Cirebon terpilih, H Imron Rosyadi.

Barulah saat status hukum Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya berkekuatan hukum tetap sesuai hasil vonis, maka bisa langsung pemberhentian tetap. Selanjutnya, pengangkatan wakil bupati menjadi bupati. (Dewo)

Related posts