kuping kiri

UU Perintahkan Sistem Pencoblosan, Isu E-voting Dipastikan Fitnah terhadap Pemerintah

UU Perintahkan Sistem Pencoblosan, Isu E-voting Dipastikan Fitnah terhadap Pemerintah

Cirebonplus.com (C+) – Belakangan muncul isu pemungutan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menggunakan e-voting atau sistem elektronik. Penyebar informasi menduga, aplikasi e-voting sangat menguntungkan calon presiden petahana.

Tudingan tersebut buru-buru dibantah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Ia menegaskan bahwa pemilihan menggunakan e-voting tidak akan digunakan pada pemilu serentak tahun 2019.

“Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu sudah sangat jelas dan tegas bahwa suara sah adalah dengan cara mencoblos. Tidak diatur mengenai e-voting, jadi tidak mungkin Pemilu 2019 pakai e-Voting,” ungkap Mendagri dalam rilis Kemendagri yang diterima cirebonplus.com, Selasa (11/9).

Selain meluruskan mengenai e-Voting, mendagri juga menjelaskan informasi seputar sistem pemilihan menggunakan noken. Sistem ini diketahui sebagai mekanisme teknis yang digunakan dalam pemilu khusus untuk wilayah Papua.

Penggunaan sistem noken selanjutnya diakui dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), bukan oleh pemerintah. Sistem noken hanya berlaku untuk daerah atau Tempat Pemungutan Suara (TPS) tertentu dan hanya diperbolehkan pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Papua.

“Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu, tidak ada ruang untuk penggunaan noken. Sistem pada Pemilu 2019 adalah one man one vote, dengan cara mencoblos surat suara,” kata Tjahjo.

Mendagri menyesalkan munculnya informasi yang mengarah pada fitnah yang diarahkan kepada pemerintah. Ia meminta pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut untuk membaca Undang-Undang Pemilu secara utuh bukan sepotong-potong.

Untuk diketahui, dalam Pasal 353 UU Pemilu mengatur beberapa poin di antaranya pemberian suara untuk pemilu dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

Dalam poin b, disampaikan bahwa pemberian suara untuk pemilu dilakukan dengan mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Selanjutnya, pada Pasal 353 UU Pemilu, ayat 1 poin c, disebutkan bahwa mencoblos satu kali pada nomor, narna, atau foto calon untuk pemilu anggota DPD. (*)

Laporan: Redaksi C+

Related posts