kuping kiri

Versi KPK, Skor Manajemen ASN Pemkab Cirebon 52% Masuk Kategori Rendah

Versi KPK, Skor Manajemen ASN Pemkab Cirebon 52% Masuk Kategori Rendah

Cirebonplus.com (C+) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pendalaman terhadap kasus tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Bupati Cirebon nonaktif, H Sunjaya Purwadisastra. Lantaran kasus dugaan jual beli jabatan atau gratifikasi melibatkan banyak pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, sedikit banyaknya membuat kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak tenang.

Memahami kondisi tersebut, Gubernur Jawa Barat, HM Ridwan Kamil pekan lalu turun langsung ke Sumber untuk memberikan motivasi kepada para ASN untuk bekerja lebih baik lagi. Gubernur tidak mau operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Sunjaya Purwadisastra mengganggu kinerja pemerintahan di Kabupaten Cirebon.

Tak hanya gubernur, KPK juga ikut melakukan “terapi” terhadap para ASN di lingkungan Pemkab Cirebon. Dipimpin Ketua Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi KPK Wilayah Jabar, Tri Budi Rochmanto, komisi antirasuah memberikan penyuluhan kepada para ASN di kantor Setda Kabupaten Cirebon, akhir pekan lalu.

Dengan kejadian OTT, tim dari KPK meminta para ASN untuk melakukan perbaikan-perbaikan kinerja. “Secara legowo kita harus melakukan perbaikan, sehingga Kabupaten Cirebon menjadi lebih baik,” kata Tri Budi Jumat (23/11).

Tri Budi menilai, manajemen ASN masuk dalam kategori delapan titik fokus pencegahan korupsi. Untuk Kabupaten Cirebon manajemen ASN masuk dalam kategori rendah. Persentasenya hanya 52.

Ia berharap ASN tidak larut dalam kejadian OTT KPK seraya menyarankan agar tetap pada posisi netral dan tidak terbelah. Pihaknya juga meminta ASN untuk tidak menerima uang setoran, praktek suap, dan gratifikasi.

Ia memperkirakan hal seperti itu masih terjadi, sehingga semua pihak harus mendorong agar tidak terjadi. “Hal-hal seperti itu kemungkinan besar masih terjadi. Ini yang terus didorong dan dicegah,” sambung Tri Budi.

Untuk meminimalisasi praktik seperti itu, pihaknya juga meminta Inspektorat agar lebih berperan dalam mendeteksi korupsi secara dini. Selain itu, agar tidak sungkan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Dicky Saromi memberikan pesan kepada para ASN di lingkungan Pemkab Cirebon dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam pandangannya, ada enam poin yang hal guna menghindari praktik itu.

Menurutnya, enam poin itu antara lain perencanaan yang baik, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, melakukan pengawasan, pemanfaatan barang-barang daerah, dan mengoptimalkan pendapatan daerah. Keenamnya harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Langkah tersebut dilakukan, lanjut dia, agar tak ada lagi pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon yang kembali berurusan dengan penegak hukum karena kasus korupsi. (Anshari/C+3)

Related posts