kuping kiri

Wacana Nama Provinsi Pasundan Ditentang, Ini Alasannya Menurut Ketua DKC

Wacana Nama Provinsi Pasundan Ditentang, Ini Alasannya Menurut Ketua DKC

Cirebonplus.com (C+) – Wacana mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan ditentang Ketua Dewan Kesenian Cirebon Kota, Akbarudin Sucipto. Ia berharap ide itu tidak diteruskan dan harus ditinjau kembali.

Menurutnya, secara historis para elit di Provinsi Jawa Barat harus berkaca kepada sejarah, salahsatunya ketika beberapa wilayahnya ada yang melepaskan diri dan memproklamirkan menjadi provinsi baru yaitu Banten. Alasannya saat itu, pembagian kue pembangunan yang dianggap tidak merata oleh pusat pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate.

“Belum lagi perasaan yang sama, diduga sekarang ditemukan dan menjadi fakta baru di beberapa wilayah seperti Cirebon (Ciayumajakuning, red) dan Bogor-Bekasi Raya. Walaupun dari sisi alasanya menjadi sangat kompleks, apakah benar karena kurangnya pemerataan pembangunan atau justru politis semata?” paparnya.

Untuk menguatkan argumentasinya, pegiat di Komunitas Amparanjati Cirebon itu menyampaikan ilustrasi dengan Jawa Barat. Dalam pandangannya, secara geografis Jawa Barat bisa dipastikan menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara atau daerah yang menjadi gerbang utama menuju ibu kota.

Pada posisi ini, sambungnya, Jawa Barat mestinya mampu “menghibur” Jakarta untuk menyiapkan sarana dan prasarana atau infrastruktur pendukung serta penunjang ibu kota. Tetapi pada persoalan ini, ketersediaan yang muncul hanya di wilayah Bandung Raya, sehingga memicu kecemburuan daerah-daerah lain di wilayah Jawa Barat.

“Keterlanjuran ini tentunya lebih beralasan pada hal atau aspek-aspek yang bersifat praktis dan pragmatis. Dan bagi beberapa daerah di wilayah Jabar yang jauh dari Bandung, tentunya ini menjadi catatan tersendiri,” ungkapnya.

Jawa Barat, sepanjang pengamatannya, telah melupakan dan melalaikan beragam bangunan karakter dan kearifan lokal khas Jawa Barat. Sebut saja seperti silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangikeun.

Sebagai ilustrasi, pusat administratur Pemerintahan Provinsi Jawa Barat berada di Gedung Sate dan berhenti di pagar halamannya. Karena di luar halaman Gedung Sate adalah daerah yang masuk wilayah hukum administrasi atau milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

“Tetapi kemudian apa yang terjadi, kebutuhan infrastruktur dan mungkin sampai ke suprastrukturnya mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pemprov Jawa Barat, sehingga percepatan pembangunannya sampai merepotkan kondisi alam dan lingkungan di sekitarnya atau dalam bahasa lain, Bandung kini tidak seindah dan sedingin dulu lagi,” lanjut dia.

Dalam khasanah yang lebih tua lagi, tambah dia, Pemprov Jawa Barat melalaikan pesan-pesan karuhun. Misalnya Prabhu Terusbawa seorang raja besar di era Salakanagara-Tarumanagara yang mempertimbangkan untuk tidak memusatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakatnya pada satu wilayah, tapi menyebarkannya menjadi Sunda dan Galuh.

Begitupula ketika era Prabhu Niskala Wastu Kancana, keadilan sosial, tatanan peradaban dan relasi manusia dengan alam betul-betul terjaga seperti digambarkan di naskah Carita Parahiyangan. Kemudian di era Sri Baduga Maharaja, Jawa Barat menjadi satu kesatuan wilayah yang disegani dan berhasil menjadi daerah yang kemakmurannya merata dengan dukungan terbangunnya pola komunikasi politik yang baik antar daerahnya seperti Banten, Sundakelapa (Jakarta), Sumedang Larang, Galuh dan Cirebon.

“Jadi nama Provinsi Jawa Barat haruslah tetap menjadi Jawa Barat, karena ini merupakan komitmen bersama yang telah tercatat dalam sejarah, bahwa Jawa Barat adalah rumah bersamanya orang Sunda, orang Cirebon dan orang Melayu Betawi,” kata dia.

Karena itu, kata dia, Pemprov Jawa Barat harus mampu dan sanggup mengarifi ini. Sehingga tidak terjebak pada isu-isu politik yang kontraproduktif, serta rasa primordialisme yang sempit. “Tetaplah Jawa Barat yang silih asah, silih asuh, silih asih dan silih wangikeun,” tutup dia. (Dewo)

Related posts