Home Headline 5 Nama di Kantong Mega

5 Nama di Kantong Mega

by Redaktur Cirebon Plus
0 comment

Diajukan DPD PDIP Jabar untuk Posisi Wakil Bupati Cirebon Pendamping Imron

CirebonPlus (C+) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga kini belum merekomendasikan nama-nama calon wakil bupati (cawabup) Cirebon untuk disodorkan ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon untuk. Namun, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Barat memastikan di tangan DPP sudah ada lima nama.

Kepastian itu disampaikan Sekjen DPD PDIP Jabar, I Ketut Sustiawan dalam satu kesempatan awal pekan ini. “Kami DPD PDI Perjuangan Jawa Barat sudah mengusulkan lima nama kader ke DPP untuk posisi wakil bupati Cirebon yang akan mendampingi Bupati Imron Rosyadi,” ujarnya.

Ia berharap tak lama lagi prosesnya selesai dan nama yang direkomendasi DPP PDIP segera turun. Kapan waktunya? Ketut mengaku tak bisa memastikan, semua diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, tak menutup kemungkinan turun bersamaan dengan pengumuman calon kepala daerah untuk Pilkada serentak 2020. Yang pasti, partainya melakukan seleksi yang ketat guna memilih kader yang dianggap layak.

“Posisi wakil bupati itu sangat penting. Meskipun bupatinya bias bekerja sendiri, tetapi harus tetap harus ada (segera) agar menunjang kinerja daerah,” sambungnya.

Sebelumnya, dikutip dari gesuri.id, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono berharap wakil bupati (wabup) Cirebon terpilih nanti bukanlah kroni yang terkait kasus korupsi mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi. Baginya, siapapun wabupnya asal bukan kroni koruptor, karena ia ingin Kabupaten Cirebon bebas dari korupsi.

Dalam pandangan Ono, Kabupaten Cirebon perlu wabup yang mempunyai integritas tinggi dan tidak ada catatan kasus korupsi. Juga harus bias mengembalikan kejayaan suara PDI Perjuangan di Kabupaten Cirebon pada Pemilu 2024 nanti.

“Wabup itu kriterianya sederhana, mampu mengembalikan suara PDIP pada Pemilu nanti dan bukan kroni Sunjaya yang berkaitan dengan kasus korupsi. Kita ingin Kabupaten Cirebon bebas korupsi,” jelas Ono saat itu.

Lalu siapa saja lima nama yang diajukan DPD ke DPP PDI Perjuangan? Berdasarkan informasi yang dihimpun dan prediksi TheCirebonPlus, lima nama yang  berpeluang diajukan DPD Jawa Barat antara lain H Kiagus Abdul Azis Muslim, Sophi Zulfiah, H Mustofa, Hj Wahyu Tjipnaningsih, dan dr H Ahmad Qoyyim.

Nama Kiagus Abdul Azis Muslim muncul dalam prediksi beberapa kader internal yang duduk di jajaran pengurus. Mencuatnya nama Kiagus salahsatunya disampaikan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, HA Handiwiyono.

Menurutnya, nama Kiagus Azis mencuat karena dianggap memiliki kedekatan secara khusus dengan keluarga besar almarhum H Taufik Kiemas, suami Megawati. Sinyelemen itu muncul lantaran Kiagus adalah profesional asli dari Palembang, daerah asal Taufik Kiemas.

Sophi Zulfiah juga berpeluang masuk lima besar yang diajukan. Selain karena posisinya sebagai sekretaris DPC PDIP Kabupaten Cirebon, juga karena ia tidak terpilih menjadi anggota DPRD. Sebab, mayoritas posisi strtategis structural partai bisanya memiliki jabatan di eksekutif atau legislatif.

Mantan ketua DPC PDIP H Mustofa juga masih punya peluang. Bisa jadi DPD PDIP Jabar memasukkan namanya sebagai politik akomodatif dalam rangka kondusivitas partai, sebab Mustofa dianggap memiliki barisan yang solid-militan di PDIP.

Meski Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono “menolak” wabup yang berasal dari krooni eks Bupati Cirebon, Sunjaya, namun Hj Wahyu Tjiptaningrum juga dianggap punya peluang. Kemungkinan pertimbangannya adalah semacam “hadiah hiburan” dari musibah yang dialami suaminya.

Terakhir ada nama dr Ahmad Qoyyim. Selain karena berlatar belakang birokrasi yang bersih, Qoyyim juga dianggap salahsatu pendaftar cawabup yang dianggap paling aman bila dipasangkan dengan Bupati Imron. Aman dalam arti tidak akan “macam-macam” atau mengganggu Imron, sebagaimana terjadi di banyak daerah di mana wakil bupati sering menjadi batu sandungan.

Kelima nama tersebut semuanya mendaftarkan diri sebagai bacawabup, baik di tingkat DPC maupun DPD Jawa Barat. Namun, tidak menutup kemungkinan DPD Jabar mengusulkan nama lain yang tidak mendaftarkan diri tapi memiliki kelayakan, sebut saja H Tarmadi.

Selain dianggap sebagai kader loyal, Tarmadi juga dianggap memiliki kedekatan dengan Ketua DPD PDIP Jawa Barat dan sejumlah pengurus DPP. Siapa yang akhirnya direkom? Semua tergantung sang ketua umum DPP PDIP.

Bupati Capek Jadi Jomblo

LIMA nama bakal calon wakil bupati (cawabup) Cirebon telah dikirim DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ke DPP. Selanjutnya, tinggal menunggu kajian DPP PDP dan pertimbangan Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri.

Apakah sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon, Bupati Imron Rosyadi tahu lima nama yang diajukan DPD ke DPP? Ternyata, Imron mengaku tidak tahu nama-nama calon pendampingnya yang diajukan ke DPP. Apalagi nama yang akan direkom DPP.

“Belum tahu nama-namanya. Saya serahkan semuanya kepada DPP, karena memang kewenangannya ada di DPP PDIP,” ujarnya seraya percaya siapa yang akan dipilih DPP atau Megawati adalah yang terbaik.

Yang pasti, sambungnya, ia hanya berharap nama calon wakil bupati Cirebon yang direkom segera muncul dan segera dipilih dewan. Pasalnya, untuk mengelola daerah seluas Kabupaten Cirebon butuh parter untuk berbagi tugas.

“Banyak sekali pekerjaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon. Semuanya tidak bisa dilakuakn sendirian, butuh wakil bupati. Capek juga bekerja sendirian,” kata dia.

Untuk diketahui, setelah bupati sebelumnya, Sunjaya Purwadisastra tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Imron diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) bupati. Selanjutnya, pada Oktober tahun 2019, Imron Rosyadi dilantik oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menjadi Bupati Cirebon untuk masa tugas 2019-2024.

Tidak Baik One Man Show

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, H Raden Hasan Basori (RHB) menginginkan agar Bupati Cirebon, H Imron bisa segera mendapatkan partner kerja, dalam hal ini wakil bupati. Sejauh ini pihaknya memang belum melihat efek negatif dari kekosongan jabatan wabup, baru sebatas dampak psikologis.

Meskipun demikian, mempengaruhi ritme kerja eksekutif di semua lini. Kekosongan posisi wabup di tahun pertama kepemimpinan Bupati Imron, tidak bisa dipungkiri membuat kerja eksekutif tidak maksimal.

Karena itu, struktur pimpinan daerah diharapkan bisa segera lengkap satu paket bupati dan ada wakil bupati. Pihaknya juga berharap eksekutif melakukan upaya maksimal agae posisi wabup segera terisi.

Politisi PKB itu ingin eksekutif dalam hal ini Bupati Imron bisa memaksimalkan kinerja di tahun pertama kepemimpinannya. “Di luar ada atau tidaknya konteks politik, kami hanya ingin kinerja eksekutif di tahun pertama periode kepemimpinan Bupati Imron lebih maksimal,” tandas anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) VII yang meliputi Greged, Beber, Astanajapura, Susukanlebak, Sedong, Astanajapura dan Mundu ini, Jumat (28/2/2020).

Sepenting apakah posisi wabup? Jika dianalogikan yang lebih mikro dalam kehidupan rumah tangga, baginya jabatan wabup adalah posisi penting kedua dalam struktur rumah tangga setelah suami. Karena itu, ia kembali menegaskan agar Komisi I memberikan dukungan moril kepada Baupati Imron agar segera ada partner-nya.

“Jika dalam batas waktu tertentu wabup masih kosong, Komisi I akan gelar rapat. Sedangkan untuk (konsultasi) ke Kemendagri saya tak bisa berkomentar, karena ada beberapa hal yang harus diperjelas dulu konteks masalahnya,” kata Basori.

Hasan ingin bupati tidak bekerja one man show. Bupati harus bersama-sama wabup berkolaborasi memaksimalkan ritme dinas-dinas untuk dapat mengeksekusi kegiatan lebih cepat. (Tim)

Foto: Internet

Related Articles