Home Hukum Bahaya Imunitas Pejabat Publik dalam Menangani Covid-19

Bahaya Imunitas Pejabat Publik dalam Menangani Covid-19

by Redaktur Cirebon Plus
0 comment

Oleh: Abdul Khoir

POTENSI penyebaran dan penularan Severse Acute Respiraroty Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2), atau masyarakat menyebutnya virus corona, di Indonesia menunjukkan kurva peningkatan jumlah penderitanya. Gugus Tugas Penanganan Virus Corona Nasonal melaporkan, sampai 17 April 2020 penderita yang dinyatakan positif terpapar berjumlah 5.923. Sebanyak 520 orang dikabarkan meninggal dunia, dan dinyatakan sembuh sebanyak 607 orang.

Wajar saja bila organisasi kemasyarakatan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan seluruh komponen otoritas keagamaan turut serta mengimbau masyarakat dengan menerbitkan fatwa keagamaan menghadapi atau paling tidak membuat instrumen panduan menyikapi pandemi berbahaya ini. Mulai dari mengganti ibadah salat Jumat dengan salat Duhur, anjuran beribadah dari rumah, hukum tentang social distancing, bahkan kegiatan keagamaan semacam doa bersama pun dilakukan secara daring.

Ikhtiar memutus mata rantai penyebaran pandemi berbahaya ini pun dilakukan pemerintah. Pada tanggal 31 Maret 2020 secara bersamaan diterbitkan empat pijakan hukum terkait penanganan dan/atau penyikapan terhadap pendemi a quo. Pertama, berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Aturan itu lazin disebut Perppu Corona. Kedua, Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Ketiga, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Sedangkan yang keempat, pada 16 Maret 2020 pada lembaran negara OJK menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak Peneyebaran Covid-19. Di Kabupaten Cirebon sendiri pada tanggal 6 April 2020 pemerintah daerah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 510/784/Disperdagin tentang Pembatasan Waktu Operasional Pusat Perbelannjaan, Toko Swalayan/Toko Modern dan Pasar Rakyat/Pasar Tradisional di Kabupaten Cirebon.

Dari sejumlah piranti hukum yang disajikan di atas, penulis memfokuskan pada Perppu tentang Corona. Sebagai sebuah ketentuan hukum, tentu regulasi tersebut dapat dijadikan sebagai aras pengambilan kebijakan pemerintah, terutama dalam melakukan pemulihan perekonomian, refocusing anggaran, dan memastikan stabilitas sistem keuangan terjaga ajeg. Pada salahsatu klausul dinyatakan bahwa seluruh kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi pandemi ini tidak dapat ditarik ke meja hijau, baik terkait persoalan hukum perdata atau pidana. Bahkan keputusan tersebut tidak dapat diuji melalui mekanisme tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu, seluruh kebijakan harus dimaknai sebagai upaya peneyelamatan perekonomian dan tidak dapat dikategorikan kerugian negara.

Narasi tersebut dapat dilihat secara jelas sebagaimana yang tercantum pada Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Selanjutnya, pada ayat 2 menyatakan; Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam ayat 3 berbunyi; Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Ancaman Negara Hukum

Dalam rangka menjamin keteraturan penyelanggaraan pemerintahan, Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar (UUD) RI 1945 sebagai rujukan utama yang tidak boleh diabaikan. Dalam konstitusi, secara gamblang ditegaskan bahwa Indonesia menjadikan hukum sebagai referensi utama setiap pengambilan kebijakan. Untuk mengukur konsistensi prinsip negera hukum, Indonesia membuat kanal penyelesaian dugaan pelanggaran hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara dengan sistem peradilan.

Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan, dalam negara demokrasi konstitusional seperti Indonesia, UUD 1945 adalah wujud esensial demokrasi itu sendiri. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum salahsatunya diukur dengan adanya UUD sebagai terjemahan kehendak seluruh elemen warga negara dalam bingkai hidup berbangsa dan bernegara. Dan, melalui rumusan yang tertuang dalam UUD pula, diharapkan tujuan bernegara yang paling krusial dapat terealisir. UUD 1945 disiapkan salahsatunya untuk memastikan bahwa pembuktian kebenaran setiap kebijakan publik yang ditetapkan pemangku kebijakan, diputus oleh lembaga peradilan yang telah disiapkan negara yakni peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

Dalam diskursus ketetatanegaraan klasik yang dikemukakan Aristoteles, sebagaimana dikutip Saldi Isra bahwa konsepsi negara hukum (rule of law) merupakan gagasan yang dikontradiksikan dengan konsep rule of man. Salahsatu ciri konstruksi negara hukum ditandai dengan adanya gagasan pembatasan kekuasaan.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pembatasan kekuasaan (limitation of power) erat kaitannya dengan pemisahan kekuasaan (separation of power) dan teori pembagian kekuasaan (division of power atau distribution of power). Munculnya ide pembatasan kekuasaan berawal dari praktik absolutisme kekuasaan yang dikendalikan oleh satu tangan penguasa. Segala bentuk cabang-cabang kewenangan negara menumpuk pada satu orang.

Moh Mahfud MD mengaskan, sejarah pembatasan kekuasaan menghendaki pembagian kekuasaan negara ke dalam berbagai organ atau lembaga. Praktik pembatasan kekuasaan yang dikenal dalam sistem demokrasi konstitusional sejatinya menghendaki penyelenggaraan pemerintahan yang diwarnai check and balances antarlembaga negara. Selain itu, kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga negara harus merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam situasi ini, tidak dibenarkan sebuah lembaga negara mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Menurut Philipus M Hadjon, istilah kewenangan dan wewenang berhubungan erat dengan konsep hukum publik. Istilah kewenangan dan wewenang sering disejajarkan dengan istilah hukum Belanda, bevoegdheid. Wewenang dalalm hukum tata negara dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum.

Terkait pengertian wewenang, Bagir Manan berpendapat, dalam bahasa hukum tidak bisa disamakan dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya mengilustrasikan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sementara dalam wewenang mengandung arti hak dan kewajiban sekaligus.

Urip Santoso berpendapat bahwa wewenang dideskripsikan sebagai bentuk kekuasaan yang diamanatkan ketentuan hukum. Aspek wewenang bukan merupakan sesuatu hal yang berdiri sendiri, namun berkaitan dengan pengaturan yang bersinggungan dengan kehidupan publik. Konsep kewenangan atau kompetensi dimaknai sebagai hak untuk bertindak atau suatu kekuasaan untuk membuat keputusan atau memberikan perintah terhadap orang lain. 

Philipus M Hadjon melanjutkan, kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan didapatkan melalui 3 (tiga) mekanisme, pertama, atribusi, kedua, berdasarkan delegasi, dan ketiga, merupakan kewenangan mandat. Selanjutnya, terkait pengertian ketiga kewenanagan tersebut dikemukakan oleh Ridwan HR yang menyatakan bahwa atribusi diartikan sebagai pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan tertentu. Sementara delegasi dimaknai pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Dan mandat adalah kewenangan yang dijalankan organ pemerintahan berdasarkan izin dan dijalankan oleh organ lain atas nama organ pemerintahan yang memberikan mandat.

Merujuk beberapa landasan teoritik di atas, pemerintah mempunyai kewenangan guna mengaplikasikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perppu tentang Corona tersebut, termasuk klausul pasal 27 ayat 1 yakni dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional. Sampai norma ini sejatinya tidak ada yang perlu dipersoalkan dalam konteks negara hukum. Hanya saja lanjutan pasal serupa yang menyatakan bukan merupakan kerugian negara, tidaklah senafas dengan prinsip negara hukum. Sebagaimana diketahui bersama bahwa guna menakar terjadi penyelewengan penggunaan keuangan negara atau tidak mestinya menggunakan parameter audit yang baku. Bukan malah mengunci dugaan kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian peruntukan dalam penggunaan anggaran dengan pasal tersebut.

Selanjutnya ayat 2 menyatakan Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan menggunakan ketentuan ini, seluruh pengambil kebijakan dapat “terbebas” dari jerat perdata maupun pidana sepanjang kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan iktikad baik dan adanya keselarasan dengan peraturan yang ada. Ketidakjelasan pasal ini terletak pada pelepas jerat perdata dan pidana bagi pengambil kebijakan penanganan Covid-19 yang mendasarkan kebijakannya pada iktikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan a quo. Menjadi rancu memang sebuah kebijakan dianggap baik dan tidak salahsatunya dilihat dari iktikad baik.

Terakhir, mengenai pembatasan objek tata usaha negara melalui klausul pasal 27 ayat 3 Perppu ini. Padahal seluruh kebijakan tata usaha negara mestinya dapat diuji keabsahannya melalui peradilan tata usaha negara. Sebagai penutup, penulis menilai terbitnya Perppu tentang Covid-19 bisa diartikan sebagai respons cepat pemerintah dalam menghadapi kemungkinan keterpurukan atau lesunya perkonomian nasional akibat wabah ini, hanya saja tidak dibenarkan menerjang kepatuhan prinsip negara hukum yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. (*)

Penulis Adalah Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik

Related Articles