Home Headline Bersama, Mengawal New Normal Pesantren

Bersama, Mengawal New Normal Pesantren

by Redaktur Cirebon Plus
0 comment

CirebonPlus (C+) – Para pengasuh pondok pesantren (pontren) di Kabupaten Cirebon gamang menghadapi era New Normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Di satu sisi ingin agar aktivitas pesantren segera dibuka, namun di sisi lain banyak kekurangan sarana dan prasarana untuk menerapkan semua protokol kesehatan yang ditetapkan.

Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU) Kabupaten Cirebon, KH Badrudin Hambali mengatakan, hampir semua pesantren NU baik di Cirebon maupun daerah lainnya menginginkan agar aktivitas pengajian dan lainnya di pesantren segera dibuka. Sebagai lembaga atau asosiasi pesatren NU di tingkat Kabupaten Cirebon pihaknya banyak menerima curhatan soal itu.

Menurutnya, untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan New Normal, pesantren menghadapi berbagai kendala, antara lain kondisi sarana dan prasarana pesantren yang sebagian besar belum memenuhi standar kesehatan. Kebutuhan sarana dan prasarana tersebut meliputi Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) beserta tenaga dan alat medis, sarana MCK yang memenuhi standar protokol Covid-19, dan wastafel portable.

“Pesantren juga butuh penyemprotan disinfektan secara berkala, Alat Pelindung Diri (APD), alat rapit testhand sanitizer, dan masker. Juga kebutuhan penambahan ruang untuk ruang karantina, isolasi mandiri, ruang asrama, ruang kelas untuk memenuhi standar penerapan physical distancing, dan lainnya,” beber pengasuh Pontren Assalafiyah Bode, Plumbon, Cirebon itu seraya mengungkapkan bahwa berbagai kebutuhan itulah yang sejauh ini menjadi kendala.

Pihaknya mendapatkan kabar bahwa sejumlah pondok pesantren di luar Cirebon, terutama yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah bahwa pekan ini mulai membuka aktivitasnya. Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur misalnya telah membuka aktivitasnya sejak tanggal 7 Juni 2020.

Pesantren di Jombang, Jawa Timur meski belum buka, tetapi sudah memastikan kedatangan santri mulai tanggal 20 Juni dan paling lambat 27 Juni 2020. Demikian juga di Pesantren Kajen, Pati, Jawa Tengah kabarnya ada kepastikan akan dibuka pada 20 Juni.

Di Kabupaten Cirebon, sambungnya, sudah beberapa kali RMI NU serta pengasuh pesantren bertemu dengan Bupati Cirebon, H Imron dan jajaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Di antara pembicaraannya adalah terkait dengan kesiapan pesantren untuk membuka kembali aktivitasnya.

“Pak Bupati sudah ok atau setuju pesantren segera buka lagi. Tinggal menentukan timing yang tepat. Juga mempertimbangkan kesiapan pesantren, terutama dalam aspek protokol kesehatan Covid-19,” kata Kang Bad, sapaan akrabnya.

Hal lainnya yang menjadi bahan diskusi dengan bupati adalah soal peluang bantuan yang diberikan Pemkab Cirebon untuk pelaksanaan protokol kesehatan di pesantren. Juga terkait dengan pemberangkatan para santri dari Kabupaten Cirebon yang mondok mesantren di luar daerah terutama yang menjadi tujuan banyak santri seperti Lirboyo-Kediri, Jombang, dan lainnya.

“Kami ingin, mereka juga bisa dilakukan penanganan pra berangkat ke pesantren mereka. Kami sangat berharap mereka bisa dipastikan kondisi kesehatannya sejak di Cirebon, sehingga berangkat dalam kondisi benar-benar sehat. Misalnya mereka dilakukan rapid test atau uji swab,” papar Kang Bad kepada CirebonPlus, Rabu (10/6/2020).

Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) PCNU Kabupaten Cirebon, KH Aziz Hakim Syaerozi mengapresiasi respons pemerintah di semua tingkatan mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten yang men-support agar pesantren kembali dibuka aktivitasnya. Pihaknya ingin bersama-sama dengan pemerintah dapat mengawal proses transisi pesantren menuju New Normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Pihaknya sejauh ini telah mendorong lembaga yang berada di bawah koordinasi PCNU yakni RMI-NU Kabupaten Cirebon untuk menyiapkan teknisnya. Sebagai organisasi yang dibentuk para ulama pesantren, PCNU ingin mengawa aspirasi pesantren secara langsung.

“Kami berkewajiban untuk mendorong agar kendala-kendala yang dihadapi pesantren dalam menjalankan AKB dapat diatasi. Meski para kiai pesantren terbiasa mandiri, namun PCNU berharap ada upaya pemerintah untuk meringankan beban pesantren,” tutur Kang Aziz, sapaan akrabnya.

Dikatakan, terakhir RMI PCNU Kabupaten Cirebon memfasilitasi rapat kordinasi antara pengasuh pesantren dengan mengundang bupati, kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dishub, Bagian Kesra, dan lainnya. Pertemuan tersebut menyepakati beberapa poin, yang utama pesantren akan segera membuka kembali pengajian dan pendidikannya secara tetap dengan menjaga protokol kesehatan.

Karena keterbatasan fasilitas dan biaya, penerapan protokol Covid-19 akan disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap pesantren. Namun prinsipnya pesantren akan tetap memaksimalkan upaya menjaga kesehatan sebagai landasan dalam proses memulai pembelajaran dan penerimaan santri baru sesuai kemampuan masing-masing pesantren.

“NU memandang bidang kesehatan di pesantren belum sepenuhnya bisa mandiri, oleh karena itu, melalui RMI PCNU pemerintah diminta untuk bersedia hadir salam memfasilitasi kesehatan di lingkungan pendidikan pesantren,” ujarnya.

Pemerintah, melalui Dinkes dan Bagian Kesra secara prinsip bersedia memfasilitasi protokol kesehatan di lingkungan pesantren. Sedangkan formulanya akan didiskusikan dalam waktu secepat mungkin. 

Alternatif formulanya, masih dirumuskan apakah membantu melakukan swab bagi santri-santri yang datang di pesantren atau membantu dalam bentuk lain misalnya menyediakan vitamin untuk imunitas bagi santri saat masuk pesantren dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Intinya, pemkab akan mencari formula bagaimana agar bisa hadir memfasilitasi pendidikan pesantren menghadapi New Normal dalam proses penerimaan santri baru dan kedatangan santri lama. 

“Tentu, jika kebutuhan untuk protokol kesehatan Covid-19 terlalu banyak dan tidak memungkinkan difasilitasi keseluruhan, pemkab akan hadir sesuai kemungkinan anggaran dan aturan. Selebihnya pesanten diminta untuk selalu berikhtiar dan  berusaha agar protokol kesehatan betul-betul diperhatikan, sehingga proses new normal di pesantren berjalan sesuai harapan,” paparnya.

Bupati Cirebon, H Imron mengapresiasi keinginan pesantren untuk menbuka kembali aktivitasnya setelah sejak Maret lalu diliburkan karena pandemi Covid-19. Pihaknya langsung setuju atas usulan PCNU dan pesantren, karena memang pesantren sudah harus membuka kembali kegiatan-kegiatannya.

Dikatakan, banyak muncul usulan di luar pesantren agar dibuka pembelajaran atau pengajiannya bersama dengan sekolah formal yang kemungkinan dibuka saat ajaran baru. Sebagai orang yang pernah mengenyam pendidikan pesantren Bupati Imron menegaskan bahwa banyak perbedaan antara aktivitas di lembaga formal dengan pesantren.

“Yang paling utama adalah banyaknya pelajaran yang harus terus diasah oleh para satri. Semua pelajaran di pesantren saling terkait satu sama lainnya, butuh pemahaman dengan penjelasan langsung oleh para kiai, dan tetap menjaga agar ilmu yang didapat tetap diingat. Jika lebih lama lagi, kita khawatir para santri lupa pelajaran berbagai keilmuan di pesantren,” ungkap Bupati Imron.

Secara teknis bupati mengaku telah mengumpulkan sejumlah instansi teknis terkait dengan rencana dibukanya kembali aktivitas pesantren dan penerapan protokol kesehatan. Pihaknya mengahak Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bagian Kesra, dan lainnya untuk berdiskusi langsung dengan PCNU dan perwakilan pesantren untuk merumuskan formulanya.

Imron menginginkan agar pesantren bisa menerapkan protokol kesehatan standar Covid-19 dengan konsisten bila nanti kembali dibuka. Pihaknya juga mengupayakan agar Gugus Tugas bisa melakukan rapid test atau uji swab kepada para santri saat datang ke pesantren.

Soal rapid test atau uji swab, lanjut bupati, Gugus Tugas juga telah merencanakan untuk melakukannya secara masal terhadap para santri dari Kabupaten Cirebon yang menempuh pendidikan di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Informasinya, ada sekitar 500 santri rencananya berangkat beberapa hari ke depan yang akan di-rapid test atau uji swab pada Kamis-Jumat (11-12/6/2020).

Para santri, kata Imron, dapat melihat hasilnya 1 hingga 2 hari berikutnya. Saat ini bisa diketahui hasilnya lebih cepat karena laboratorium PCR untuk mencek swab sudah ada di Cirebon.

Bupati Imron ingin para generasi muda penerus ulama tersebut sehat semuanya, sehingga bisa melanjutkan menuntut ilmu agama Islam di pesantren dengan tenang. “Kita sama-sama berdoa agar semuanya sehat dan bisa berangkat ke pesantren yang dituju denan tenang,” ajak dia.

Itikad baik terhadap pesantren juga ditunjukkan Pemerintah Provinis Jawa Barat, terutama untuk mengawal proses transisi menuju New Normal. Akhir pekan lalu, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum berdiskusi bersama para kiai/ulama pengasuh pondok pesantren (pontren) via video conference. Pembahasannya tentang protokol kesehatan New Normal atau AKB di lingkungan pesantren.

Puluhan pimpian pontren di Jawa Barat mengikuti agenda tersebut. Diskusi yang dipimpin wagub akhirnya merumuskan poin-poin penting yang dibutuhkan dalam protokol kesehatan new normal atau AKB. Hal itu merespons aspirasi dari para pengasuh pontren dan ormas Islam, termasuk sejumlah ketua Tanfidziyah PCNU di Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning) sehari sebelumnya.

Alhasil, diskusi tersebut menyepakati 10 poin protokol kesehatan yang akan menjadi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk pesantren. Poin pertama, semua santri di lingkungan pesantren harus memakai masker. Kedua, santri harus secara berkala mengecek suhu tubuhnya, sehingga saat ditemukan santri dengan gejala mirip Covid-19 bisa segera ditindaklanjuti. 

Poin yang ketiga, santri diharuskan rutin mencuci tangan setiap hendak beraktivitas. Keempat, pengelola pesantren dapat menyiapkan fasilitas cuci tangan/hand sanitizer di setiap tempat. 

Berikutnya, poin kelima, pesantren rutin mengecek kesehatan para pengajar, pengurus pondok, dan kiai. Keenam, warga pesantren diharapkan sering mengonsumsi vitamin guna mendukung imunitas atau daya tahan tubuh. 

Untuk poin yang ketujuh, rutin membersihkan fasilitas pesantren dengan disinfektan dan kedelapan pesantren harus menyiapkan ruang isolasi proporsional, disesuaikan jumlah santri. Hal itu sebagai tindakan pertama bila ditemukan kasus untuk menghindari penularan kepada warga pesantren lainnya. 

Kesembilan, jika ada kasus, segera hubungi layanan kesehatan. Kesepuluh, yakni mengimbau para kiai untuk selalu memimpin doa atau selawat. 

“Ini rancangan bagi kami untuk membuat keputusan. Di mall, masjid, sudah ada SOP. Tapi untuk pesantren tidak bisa gegabah, tidak bisa membuat keputusan tanpa terima masukan dari kiai atau ulama karena mereka yang paham situasi kondisi pesantrennya,” ujar Wagub Uu.

Pihaknya mencatat seluruh masukan, keluhan, dan aspirasi dari para pengurus ponpes. Ia berharap, pemerintah daerah kabupaten/kota masing-masing ikut memperhatikan kondisi ponpes. Sementara Pemda Provinsi Jabar, lanjutnya, akan mengupayakan bantuan kepada pondok pesantren.

“Terhadap permintaan dari para kiai, bupati/wali kota juga diharapkan memberikan perhatian. Beberapa pesantren menyatakan tidak sanggup melakukan semua protokol, pemerintah diharapkan membantu,” kata dia.

Kepada para wali murid, Wagub Uu mengimbau agar terus memperhatikan anak-anaknya selama di rumah agar kebiasaan selama di ponpes tidak luntur. “Jangan dilepas begitu saja. Dan banyak orang tua yang sudah ingin mengantarkan anaknya kembali ke pesantren, saya mohon sabar dulu, akan ada keputusannya,” pesan dia. (Dewo)

Related Articles