Home NgopiToday Dangkal Sungainya atau Pejabatnya?

Dangkal Sungainya atau Pejabatnya?

by Redaktur Cirebon Plus
0 comment

Oleh: Kalil Sadewo

HARI-HARI lalu. Hujan deras, serentak. Dalam waktu yang lumayan lama. Berbagai penjuru Cirebon pun langsung banjir. Tapi, banyak orang menyebutnya, tergenang. Sebab, katanya, untuk dibilang banjir, airnya harus tinggi.

Ukuran tingginya, “menenggelamkan” dan dalam waktu yang cukup lama. Menenggelamkan apa saja. Bisa bangunan rumah, fasilitas umum, atau apapun termasuk setinggi bagian tubuh manusia yang membuatnya tak bisa  bergerak normal. Katanya bukan banjir, bila hujan reda air berlalu.

Standarisasi banjir di atas sekadar kira-kira. Definisi obrolan warung kopi. Meski demikian, saya cenderung setuju logika kira-kira itu. Walau setuju, karena kebanyakan kita kadung sepakat bahwa air yang menggenang itu disebut banjir, maka saya pakai kata itu.

Hujan merata yang menggenang Cirebon kemarin, ada hikmahnya. Dan seharusnya hikmah inilah yang bisa menjadi modal kita untuk memperbaiki aspek-aspek yang “dimunculkan” ke permukaan secara alamiah oleh air dari langit. 

Hujan deras itu, secara jelas telah menunjukkan kepada kita. Utamanya pemangku kebijakan. Lebih terutama lagi, pejabat yang punya kewenangan. Bahwa, sudah bisa dipastikan, titik-titik yang tergenang (banjir) adalah area yang bermasalah. Mulai yang kecil-kecil seperti masalah got penuh sampah. Saluran yang terurug bangunan atau tanah. Senderan rusak. Permukiman warga yang lebih rendah dari permukaan air sungai (tanggul). Jalan/permukiman yang tingginya rata dengan sungai. Hingga ragam masalah sungai itu sendiri.

Peta Banjir (Genangan)

Itu artinya, jika kita berpikir positif, hujan kemarin adalah “berkah”. Bagi pemangku kebijakan, utamanya. Dengan hujan sekaligus sekabupaten, kita jadi tahu titik mana saja yang bermasalah. Berkah bagi pemetaan area dan potensi banjir (tergenang). Tapi, entah apakah pejabat kita berpikir sampai ke sana? Berpikir bahwa banjir adalah masalah yang butuh solusi. Untuk tahu solusi butuh peta. Dan, untuk membuat peta butuh kesiapan perangkat dan alat pemerintah memotret masalahnya secara utuh.

Peta tidak sekadar titik area dan kuantitas debit air. Lebih dari itu, harus berupa “kepastian” masalah-masalahnya. Secara detil. Butuh survei dan identifikasi. Bukan kira-kira. Yang saya yakin, bila sekadar perkiraan, banyak salahnya.

Peta juga harus berisi detail solusi. Plan A, plan B atau plan C. Sebab perencanaan kan harus terkoneksi dengan kesiapan anggaran. Sehingga, pilihan plan itu juga harus detil. Jika misalnya plan A tidak bisa dilakukan dalam waktu segera, karena anggaran sudah dirawud Covid-19, maka lakukan plan B. Nah, pilihan plan B juga harus berupa solusi tepat. Meski solusi itu terbatas durasi waktu, karena kualitas penanganan yang bersifat sementara. Sambil merealisasikan plan B, tentu juga punya rancangan antisipatif bila solusi sementara (plan B) itu kedaluarsa atau habis masa berlakunya. Selain, mengawal persiapan realisasi plan A, karena bersifat permanen (solusi jangka panjang). Juga menyiapkan antisipasi lain, bila plan A masih tak bisa direalisasikan saat durasi plan B habis.

Kalau tidak salah, itu adalah teori dasar dalam pelajaran manajemen. Dan, sangat—paling dasar. Apalagi bagi pejabat, yang urusan kayak beginian sudah jadi makanan sehari-hari, bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. Belum lagi ditambah diklat-diklat. Makin komplet teori—praksis manajemennya.

Saya menduga, hal seperti itu tidak dilakukan oleh pejabat kita. Buktinya, di berita radarcirebon.com misalnya, Bupati Cirebon sepertinya “menyalahkan” sungai sebagai biang keroknya. Sungai yang dangkal atau menyempit. Sepertinya, laporan bawahannya memang demikian.

Padahal, sekalipun banjir karena kondisi sungai, maka pendangkalan bukanlah penyebab tunggal banjir di banyak titik Kabupaten Cirebon. Ya, masalah sungai itu beragam. Bukan lagi-lagi pendangkalan. Setiap ada luapan, selalu argumennya pendangkalan. Gak bupati, gak pejabat, gak kepala desa. Satu suara, pendangkalan. Kentara sekali, malasnya. Malas melakukan pemetaan secara konkret dan detil.

Masalah sungai itu banyak sekali bos. Dari hulu hingga hilir. Luapan air sungai bisa karena banyaknya bangunan ilegal berdiri di area sungai. Sehingga ruang yang seharusnya untuk air “dirampas”. Dibiarkannya penanaman pohon-pohon kecil—besar di area sungai. Jadi tempat nyangkroge (nyanggrok) aneka sampah yang menahan arus air. Jebolnya tembok—tanggul penahan air. Bisa karena usang. Bisa juga usianya baru beberapa bulan atau tahun. Tapj jebol. Penyebabnya apalagi kalau bukan “penggarap” rakus yang “makan” semen dan batu. Penyempitan sungai di kawasan muara juga bisa timbulkan luapan. Tak berfungsinya dam karet juga bisa. Udah deh pokoknya banyak. Bukan bisanya cuma bilang pendangkalan.

Saya kasih bukti deh. Sampel saja. Aliran sungai kecil di sekitar Bayalangu, Keacamatan Gegesik itu rajin diekeruk. Tapi setiap hujan besar dan intens, pasti meluap, eh banjir. Dan itu berlangsung terus-terusan. Hampir tiap musim hujan. Karena keseringan, maka wajar gak sih kalau kita salahkan pejabat bawah hingga atasannya.

Saya hampir sering lewat jalur Panguragan hingga Bakung. Sebelum musim hujan. Tepatnya sebelum hujannya kerep. Sungai yang menembus permukiman di sejumlah desa Kecamatan Suranenggala, juga dinormalisasi di sejumlah titik. Tapi, banyak muncul di pemberitaan media, desa-desa di kiri—kanan aliran sungai itu terendam. So, apakah karena pendangkalan? Butuh survei dan cek lapangan bos. Yang detail. Bukan sekadar kunjungan ke daerah genangan. Sekadar oyok-oyokan, kata orang Cirebon bagian utara sih.

Perda—Perdes Saluran/Permukiman

Saya berani taruhan. Dari sekian banyak titik genangan di Kabupaten Cirebon, mayoritas karena buruknya aliran air. Saluran kecil maupun besar. Got, ceboran, drainase, selokan, anak sungai, hingga sungai. Di banyak desa. Kondisi salurannya bermasalah. Bisa karena onggokan sampah. Bangunan di atas dan bantaran saluran. Ada bangunan rumah, warung kaki lima permanen, toko, dan akses jalan yang dibuat sekarep dewek. Di permukiman, saluran banyak yang “dimatikan”. Bangunan rumah baru, oleh egoisme pemiliknya, menutupi saluran air. Menimbunnya. Dengan alasan, saluran itu ada di lahan miliknya. Yang begini-begini, menurut saya, paling banyak dan paling berkontribusi pada terjadinya genangan (banjir) di banyak titik.

Poinnya adalah. Kita butuh regulasi untuk mengatur. Tak sekadar mengatur permukiman di perumahan KPR dan non KPR. Tapi juga hingga tingkat RT. Tak sekadar saluran utama. Jalur utama. Tapi hingga saluran penghubung antarrumah warga. Tak hanya aturan di atas kertas dan tumpul. Tapi aturan yang ditegakkan dengan adil tanpa pandang bulu alias tajam. Tak hanya diberlakukan untuk bangunan-bangunan perusahaan. Tapi juga rumah di kampung-kampung.

Kalau memang aturannya sudah ada, ya ditegakkan dong. Kalau memang ada tapi belum lengkap—detail, ya dilengkapi dan didetailkan dong. Kalau belum ada peraturan daerahnya ya dibuat dong. Ini tugas eksekutif dan legislatif. Semuanya bisa berinisiatif. Jangan sekadar koar-koar di media cari panggung—citra. Seolah-olah tahu masalah dan solusinya. Tapi malas untuk menyusun legislasi yang solutif.

Satu lagi, melihat keruwetan persoalan itu terjadi hingga di tingkat desa, maka regulasi yang mengatur saluran antarrumah menjadi sangat urgen. Jika memang dihendaki ada peraturan desa (perdes), maka segera dorong agar terwujud. Semua harus ada aturannya. Tak bisa mengandalkan kesalehan sosial—budaya masyarakatnya. Sudah bergeser bos. Mayarakat kita saat ini makin individualis. Kalaupun masih kuat memegang budaya peduli kepentingan bersama, tetap harus dibuat aturannya. Sebab, perlu antisipasi terhadap segala kemungkinan.

Wis lah semono bae. Semoga banjir (genangan) segera ada solusinya. Sehingga tak menjadi masalah yang terulang. (*)

Penulis Adalah Peminat Sosial Politik

Ilustrasi: kabar24.bisnis.com

Related Articles