kuping kiri

Dua Kaki Demokrat, Dongkrak Suara Pileg atau Sebaliknya?

Dua Kaki Demokrat, Dongkrak Suara Pileg atau Sebaliknya?

Cirebonplus.com (C+) – Partai Demokrat memberikan kebebasan kepada sejumlah kader di daerah untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Dengan kata lain, kader di daerah direstui untuk mendukung calon presiden (capres) yang yang tidak diusung secara resmi oleh DPP Partai Demokrat yakni pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

Kecenderungan strategi seperti ini dituding banyak pihak sebagai politik dua kaki Demokrat. Tak hanya menjadi bahan pembicaraan di kubu Jokowi-Ma’ruf Amin, apa yang dilakukan Demokrat juga disentil karib sekoalisi.

Direktur Pencapresan PKS, Suhud Aliyuddin misalnya, tegas-tegas meminta kepada Partai Demokrat untuk menyolidkan kadernya di seluruh daerah tanpa terkecuali guna memberikan dukungan penuh kepada Prabowo-Sandiaga. Jika tidak, maka dianggap mengganggu upaya pemenangan secara umum.

Lalu apa untung rugi manuver Demokrat ini? Seperti dilansir tirto.id, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto menyampaikan bahwa sikap abu-abu partainya memberikan dispensasi kepada kader yang mendukung Jokowi-Ma’ruf di saat dukungan resmi diberikan kepada Prabowo-Sandiaga, adalah bagian upaya memenangi pilpres tanpa mengorbankan pileg.

“Karena kami juga dalam pemilu legislatif harus sukses betul, jangan sampai ada hal menjadi kendala di pemilu legislatif,” ujar Agus dalam satu kesempatan di Jakarta, Senin (10/9).

Dikatakan, untuk daerah seperti Papua, lebih dari 90 persen warganya mendukung Jokowi-Ma’ruf dan masih menggunakan sistem noken. Karena itu, dispensasi bagi kader di daerah ini adalah jalan paling realistis menyelamatkan suara Demokrat di ujung timur Indonesia itu.

Senada disampaikan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief. Menurutnya, kebijakan Demokrat membebaskan sejumlah kadernya di daerah untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf adalah bagian dari strategi pemilu yang kali ini digelar secara bersamaan antara pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres), tetapi bukan politik dua kaki.

Soal “serangan” dari internal koalisi yang menganggap langkah Demokrat sebagai politik dua kaki, Andi kembali membantah. Sebaliknya, riwayat dua kaki justru pernah dilakukan dua teman koalisi lainnya PAN dan PKS.

PAN, kata dia, dalam Pilpres 2014 lalu mengusung Prabowo, namun ternyata setelah kalah justru memasukkan nama-nama untuk posisi menterinya Jokowi. Demikian halnya dengan PKS, pernah ikut dalam kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun faktanya di parlemen justru melawan.

Bagaimana pandangan pengamat terhadap kecenderungan politik Demokrat? Peneliti Populi Centre, Rafif P Imawan mengatakan, sikap abu-abu Demokrat dikhawatirkan akan membingungkan caleg dan konstituen di daerah dalam menentukan visi dan misi.

Sikap Demokrat yang mendua, ujarnya, bisa membuat mereka semakin susah untuk meraih suara maksimal di Pilpres 2019. Pemilih juga bisa melihat bahwa seolah-olah Demokrat punya masalah internal, yang berujung pada ketidakpercayaan masyarakat. Sikap Demokrat juga berpotensi kisruh di internal partai koalisi Prabowo-Sandiaga. (*)

Laporan: Redaksi C+

Foto: Istimewa Dok. Kepresidenan

Related posts