Home Ekobisnis Kabupaten Cirebon Dapat Jatah Bantuan “Corona” Terbesar Kedua dari Pemprov Jabar

Kabupaten Cirebon Dapat Jatah Bantuan “Corona” Terbesar Kedua dari Pemprov Jabar

by Redaktur Cirebon Plus
0 comment

CirebonPlus (C+) – Kabupaten Cirebon mendapatkan jatah terbesar kedua dari rencana skema bantuan terdampak virus Corona yang akan digulirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Untuk terbanyak pertama adalah Kabupaten Garut.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Dra Hj Yuningsih MM yang mengikuti rapat penanggulangan ekonomi dampak Corona bersama Gubernur HM Ridwan Kamil dan jajaran Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat, kemarin. Menurutnya, total warga miskin calon penerima bantuan dari Pemprov Jabar sebanyak 1.618.480 Kepala Keluarga (KK).

“Dari jumlah tersebut untuk Kabupaten Cirebon calon penerimanya sebanyak 123.413 KK. Ini terbanyak kedua setelah Kabupaten Garut,” ujar anggota DPRD Jawa Barat asal Gebang itu kepada CirebonPlus, Jumat (3/4/2020).

Yuningsih meminta semua pihak mengawasi bantuan tersebut mulai dari proses pendataan hingga distribusinya. Ia juga berharap data yang dikirim disampaikan secara transparan kepada publik atau diberikan ruang untuk verifikasi data oleh masyarakat, sehingga penerima benar-benar yang berhak.

Yuningsih menyampaikan, bantuan Pemprov Jabar diberikan dalam bentuk bahan pangan antara lain beras 10 kg senilai Rp128.000, makanan kaleng 4 senilai Rp43.000, gula pasir 1 kg seharga Rp12.500, minyak goreng 2 liter Rp22.000, terigu 1 kg Rp8.650, Vitamin C sebanyak 1 paket Rp97.450, dan mie instan 16 pcs senilai Rp38.400. Totalnya, Rp350.000, sisanya Rp150.000 diberikan dalam bentuk tunai.

Siapa saja yang mendapatkan bantuan? Berdasarkan hasil rapat, kata Yuningsih, Pemprov Jabar memberikan kriterianya antara lain mereka dari kalangan pekerja di bidang perdagangan dan jasa, serta pekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya, dan tangkap. Kategori ketiga pekerja di bidang pariwisata, keempat pekerja bidang transportasi, kelima pekerja di bidang industri, dan kelompok terakhir bekerja sebagai pemulung.

Yuningsih meminta pemprov dan pemerintah daerah (pemda) dapat memastikan bahwa pemberian bantuan bagi keluarga rawan miskin baru terdampak Covid-19 dilakukan secara tepat sesuai data yang valid, merata, dan tidak ada tumpang tindi atau ganda. Ketua Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jawa Barat itu juga berharap ada porsi bantuan bagi warga miskin terdampak Corona yang diambil dari APBD Kabupaten Cirebon. Pasalnya, bantuan dari Pemprov Jawa Barat hanya meng-cover 25-40 persen saja dari warga yang belum ter-cover PKH. Jika PKH hanya mem-back up 25 persen warga miskin, maka artinya ada 35-50 persen lagi yang belum ter-cover, sehingga diharapkan sebagiannya bisa ditangani Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon.

Yuningsih juga meminta semua pihak mengawasi bantuan tersebut mulai dari proses pendataan. Ia juga berharap data yang dikirim disampaikan secara transparan kepada publik atau diberikan ruang untuk verifikasi data oleh masyarakat, sehingga penerima benar-benar yang berhak. (Yasir/C+5)

Related Articles