Home Ekobisnis Kebiri Bukan Hal Baru di Nusantara, Ini Cara yang Bisa Dipilih

Kebiri Bukan Hal Baru di Nusantara, Ini Cara yang Bisa Dipilih

by Redaktur Cirebon Plus
0 comment

CirebonPlus (C+) – Langkah pemerintah yang secara resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah langkah maju. PP diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang belakangan makin marak.

Menurut Apoteker Ika Puspitasari PhD yang juga Ketua Program Studi Profesi Apoteker, Farmasi UGM, sejak meningkatnya kasus pemerkosaan, kekerasan seksual dan pedofil terhadap anak-anak maka pemerintah Indonesia pada akhirnya mau tidak mau melirik hukuman sebagaimana yang sudah diterapkan di negara-negara lain yaitu kebiri. Kebiri sudah dikenal sejak lama, seperti dalam sejarah kerajaan di negeri Cina dan kerajaan di Nusantara di masa lalu dimana seorang laki-laki yang dijuluki sebagai Kasim adalah pembantu kerajaan yang sudah menjalani kebiri.

Ia dikenal sangat setia kepada keluarga Kerajaan dan merupakan penjaga bagi permaisuri dan putri-putri Raja karena tidak memiliki keinginan atau nafsu seksual. “Ini memang sengaja dilakukan untuk menjaga kehormatan para permaisuri dan putri Raja. Tidak heran jika seorang Kasim merupakan pembantu Raja yang diberi kedudukan sangat terhormat karena merupakan orang kepercayaan Raja,” katanya, Rabu (6/1) seperti diberitakan laman resmi kampus ternama tersebut.

Ika menjelaskan beberapa negara telah menjalankan kebiri baik secara fisik maupun kimia sebagai hukuman bagi pelaku pemerkosaan dan kekerasan seksual yang memakan banyak korban. Denmark dikenal sebagai negara pertama yang menerapkan hukuman kebiri fisik (bedah) pada tahun 1929 dan pada tahun 1973 menjalankan kebiri kimia. Kemudian Korea Selatan sebagai negara pertama di Asia yang menerapkan hukuman kebiri kimia di tahun 2011.

Ia jelaskan, kebiri adalah upaya menurunkan dorongan seksual biasanya dilakukan untuk pelaku kekerasan seksual dengan cara menurunkan kadar hormone androgen yaitu testosterone (T) pada pria. Testosteron ini adalah hormone utama yang diperlukan untuk libido/hasrat seksual dan fungsi seksual (sexual behavior).

Beberapa penelitian menyebutkan tingginya kadar hormone androgen utamanya testosterone pada pelaku kekerasan seksual dibandingkan pada pria normal bukan pelaku kekerasan seksual. Ada pula penelitian yang menyebutkan adanya korelasi antara tingginya kadar hormon androgen terhadap agresivitas kekerasan seksual.

“Sehingga hal tersebut membuat para peneliti mulai melirik kemungkinan melakukan penurunan angka kekerasan seksual dengan cara menurunkan kadar testosterone pada jumlah tertentu pada pelaku kekerasan seksual sehingga diharapkan nafsu seksual/libidonya pelaku menjadi sangat rendah atau bahkan hilang untuk sementara waktu atau malah sepanjang waktu yang diharapkan. Awal mula munculnya praktik penurunan testosterone ini terjadi pada tahun 1944 saat para ahli menemukan telah terjadi penurunan kadar testosterone yang sangat bermakna pada pasien pria yang mendapatkan terapi disetilstilbesterol,” ucapnya.

Selain dengan cara memanipulasi penurunan kadar testosterone, kata Ika, penggunaan obat-obat juga dilakukan untuk kebiri secara kimia. Obat-obat seperti medroksiprogesteron asetat dan cyproteron asetat digunakan di Amerika, Eropa dan Kanada untuk melakukan hukuman kebiri kimia.

Kedua obat ini adalah hormone antiandrogen yang bekerja pada tahap sintesis testosterone maupun reseptor androgen di dalam sel Leydig di testis. Sementara dalam PP No 70 tahun 2020 pasal 1 tidak disebutkan zat kimia apa yang akan diberikan untuk kebiri kimia.

“Dalam PP tersebut hanya dituliskan bahwa kebiri kimia yang dimaksud adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang dimulai dengan penilaian klinis oleh tenaga medis dan psikiatri, pada pasal 7, dan tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun , demikian bunyi pasal 5,” paparnya.

Sedangkan obat lain yang juga digunakan untuk menekan produksi testosterone yang bekerja secara langsung pada GnRH adalah obat analog GnRH (histrelin asetat) dan GnRH agonis (goserelin, leuprolid, triptorelin). Masuknya obat mirip GnRH akan menyebabkan makin banyaknya jumlah GnRH  yang seiring dengan waktu menyebabkan GnRH di otak akan memproduksi testosterone dalam jumlah makin banyak tetapi jumlah testosterone yang banyak ini akhirnya akan menyebabkan feedback negative terhadap GnRH akhirnya testosterone juga turun. 

Penggunaan obat GnRH agonis ini di beberapa penelitian dianggap yang menjanjikan tujuan penurunan testosterone secara lebih baik dibandingkan dengan penggunaan obat lainnya. Obat lain yang juga masuk dalam golongan obat penghambat sintesis testosterone adalah ketokonazol, dan ketokonazol ini menghambat konversi kolesterol menjadi progesterone.

“Selama ini ketokonazol dikenal sebagai obat jamur, tapi mungkin dibutuhkan penggunaan ketokonazol jangka panjang untuk mencapai kadar testosterone yang turun secara bermakna,” terangnya.

Ika menjelaskan dengan tersedianya banyak pilihan dalam hukum kebiri kimia, pemerintah Indonesia tinggal memilih jenis obat mana yang akan digunakan apakah yang bekerja secara langsung pada GnRH atau yang bekerja dalam hambatan sintesis maupun reseptor androgen. Apa pun yang dipilih tentunya perlu mempertimbangkan adanya efek samping obat (ESO) yang timbul pada penekanan jumlah testosterone pada pria pelaku kekerasan seksual.

Sebagaimana mekanisme kerjanya yang menghambat jumlah testosterone secara bermakna, maka ESO yang akan timbul tentu dapat diprediksikan dari turunnya hormone estrogen dalam tubuh sebagai konsekuensi turunnya kadar testosteron. Beberapa penyakit seperti osteoporosis, peningkatan kadar kolesterol dan glukosa, munculnya penyakit jantung coroner serta gangguan fungsi dari otak sangat terkait dengan rendahnya hormone estrogen.

“Di beberapa negara pernah diberlakukan pemberian kastrasi kimia ini bahkan sampai 5 tahun sehingga kemungkinan munculnya ESO sangat besar,” ungkapnya.

Menyitir World Federation of Societies of Biological Psychiatry, ia  menyarankan upaya hukum kebiri tidak hanya dilakukan secara farmakologi karena melibatkan obat, namun yang tidak dapat ditinggalkan adalah edukasi dan konseling oleh psikiatri sebagai upaya mengembalikan para pelaku hukum kebiri ke tengah masyarakat mengingat efek dari obat-obat ini dapat saja reversible setelah obat dihentikan pemberiannya kepada pelaku. Artinya, pelaku dapat kembali memiliki hasrat seksual yang harapannya dapat dikendalikan setelah menjalani hukum kebiri kimia selama masa waktu tertentu sesuai penilaian para klinisi.

“Karenanya sesuai dalam PP No 70 tahun 2020, yang akan diterapkan di Indonesia, kebiri kimia dilakukan selama jangka waktu 2 tahun dan diikuti upaya rehabilitasi jika sudah 2 tahun. Rehabiltasi yang dilakukan untuk pelaku antara lain rehabilitasi psikiatrik, social dan medik,” tuturnya. (C+/06)

Ilsutrasi: riau1.com

Related Articles