Home DesaKita Kuwu-kuwu di Kecamatan Kapetakan Tolak Bantuan “Corona” Provinsi, bila Jatahnya Tak Berubah

Kuwu-kuwu di Kecamatan Kapetakan Tolak Bantuan “Corona” Provinsi, bila Jatahnya Tak Berubah

by Redaktur Cirebon Plus
0 comment

CirebonPlus (C+) – Para kuwu di Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon mendatangi kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon di kawasan perkantoran Sumber. Mereka mempertanyakan jatah bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk warga miskin terdampak Corona yang dinilai jauh dari harpan.

Sebelum datang ke kantor Dinsos, mereka terlebih dulu menggelar rapat di kantor Kecamatan Kapetakan bersama camat, Pendamping Desa Hasan Ali, dan petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Sirojuddin. Tidak puas mendapatkan penjelasan dari camat, sejumlah kuwu berinsiatif mendatangi kantor Dinsos.

Di kantor Dinsos, para kuwu bertemu dengan Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon yang baru beberapa hari dilantik, Drs H Dadang Suhendra MSi. Dadang didampingi sejumlah bawahannya.

Perwakilan kuwu Kecamatan Kapetakan, Suyatno mengatakan, informasi yang ia dapat, data yang dikirimkan Kabupaten Cirebon hingga batas waktu input data sebanyak 95 ribu dari total 123 ribu lebih kuota yang diberikan pemprov. Angka tersebut jika dibagi rata 40 kecamatan, maka akan muncul kuota 2.375 kepala keluarga (KK)/kecamatan atau 230 KK setiap desanya.

Apalagi jika total kuota 123.000 untuk Kabupaten Cirebon tidak hangus karena keterlambatan data yang masuk ke Pempr Jabar, maka setiap kecamatan akan mendapatkan kuota 3.085 KK.

“Kapetakan masih jauh dari harapan, padahal kuota begitu melimpah. Nyatanya total se-Kecamatan Kapetakan hanya dapat jatah 1.073,” sambung kuwu Grogol tersebut.

Untuk dikaetahui, desa di Kecamatan Kapetakan yang paling banyak mendapatkan jatah bantuan sosial dari provinsi adalah Desa Karangkendal sebanyak 217, sedangkan yang paling kecil adalah desanya hanya 34 KK. Desa lainnya ada yang di bawah 200, bahkan ada yang di bawah 100.

Bila dilihat fakta di lapangan, warga miskin yang belum mendapatkan bantuan apapun masih banyak, jumlahnya ratusan bahkan ada yang seribuan, apalagi ditambah warga misikin baru sebagaimana yang diinginkan Gubernur Jawa Barat, HM Ridwan Kamil. “Kenapa kok jatahnya kecil sekali,” sambungnya.

Dengan nada tinggi Suyatno mengancam tidak akan membagikan bantuan kepada masyarakat bila bantun yang diterima kurang dari 200 KK. Alasannya, ia tidak mau menjadi bulan-bulanan warga miskin yang tidak dapat bantuan.

Pihaknya berharap Dinsos memperbaiki data warga miskin penerima, termasuk untuk desanya dan melengkapi kuota yang diinginkan Pemprov Jawa Barat. Jika data tak dilengkapi sesuai dengan kuota, maka apa gunanya ada dinas atau pemerintah daerah, yang tugas sesungguhnya adalah melayani masyarakat. “Sekali lagi kami sampaikan, jika jatah atau kuota tidak berubah, maka para kuwu se-Kecamatan Kapetakan menolak menerima bantuan tersebut. Lebih baik tidak dibagikan daripada hanya dapat jatah 34 KK,” tegas dia menolak. (Yasir/C+5)

Related Articles