Home Ekobisnis Menawarkan Unlocking Kesejahteraan Penduduk untuk Atasi Kemiskinan Jabar

Menawarkan Unlocking Kesejahteraan Penduduk untuk Atasi Kemiskinan Jabar

by Redaktur Cirebon Plus
0 comment

CIREBONPLUS – Guru Besar Fakultas Farmasi yang juga Direktur Utama Institut Pembangunan Jawa Barat (Injabar) Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Keri Lestasi, M.Si., Apt., memaparkan konsep unlocking kesejahteraan penduduk Jabar untuk bisa bangkit dari situasi pandemi Covid-19.

Menurutnya, pandemi Covid-19 berdampak pada hilangnya momentum pertumbuhan dari tingkat kesejahteraan penduduk Jabar. Sehingga pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cenderung melambat. Padahal, sejak 2013, pertumbuhan IPM Jabar cukup cepat dan mampu melebihi angka nasional pada 2019.

“Walaupun demikian, pertumbuhan di 2020 sekitar 0,06 poin, atau masih lebih tinggi daripada angka nasional (0,02 poin),” ungkap Prof. Keri dalam diskusi Satu Jam Berbincang Ilmu “Unlocking Kesejahteraan Jawa Barat: Bangkit dari Covid-19” secara virtual, Sabtu (17/4).

Selain itu, Jabar juga masih dihadapkan pada tantangan internal. Prof. Keri menjelaskan, disparitas masih menjadi isu sentral di Jabar. Data BPS menunjukkan, sekira 51 persen kota/kabupaten di Jabar masuk ke dalam quintil tertinggi kesejahteraan nasional.

Sayangnya, masih ada sejumlah kabupaten yang masuk ke dalam quintil terendah nasional dalam 10 tahun terakhir. Ini berarti, potensi pertumbuhan dan potensi stagnasi bercampur sehingga menimbulkan fenomena Jabar yang unik.

“Gap kesejahteraan penduduk antar daerah di Jabar memang berkurang pada 10 tahun terakhir. Namun, tetap saja ketertinggalan daerah di tingkat nasional menjadi persoalan serius,” tuturnya.

Konsep Unlocking

Diperlukan upaya maksimal dalam mengatasi tantangan di Jabar. Untuk itu, melalui Injabar Unpad, Prof. Keri menawarkan konsep unlocking kesejahteraan penduduk Jabar. Poin utama dari konsep ini adalah mengefektifkan APBD provinsi dan kabupaten/kota sehingga menjadi bersinergi.

Pada konsep ini, jelas Prof. Keri, yang menjadi bagian dari provinsi tidak lagi beririsan dengan kota/kabupaten. Ada satu komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten yang mampu membagi untuk menangani permasalahan yang ada di daerah.

“Kita upayakan pembagian tugas untuk pendanaan yang dilakukan pemerintah betul-betul sinergis,” kata Prof. Keri.

Prof. Keri melanjutkan, sinergi dan kolaborasi APBD provinsi dengan kab/kota merupakan fondasi penting untuk membuka sinergi dan kolaborasi dengan kegiatan pemangku kepentingan (stakeholders) di Jabar.

Dengan demikian, sinergi ini didorong untuk memberikan motivasi kepada pemangku kepentingan untuk membantu kondisi masyarakat di daerah.

Konsep selanjutnya, berdasarkan data yang ada, Prof. Keri menekankan perlu adanya pemimpin saintifik yang bisa melihat kondisi berbasis data. Dari pengamatan tersebut kemudian melahirkan keputusan yang sesuai dengan policy brief yang diberikan.

“Policy brief yang diberikan dapat ditampilkan dengan mudah, mudah dicerna, bisa diimplementasikan, dan terukur capaiannya,” kata Prof. Keri.

Selain itu, kolaborasi juga dilakukan untuk membangun kembali potensi unggulan Jawa Barat, yaitu pariwisata dan pertanian.Prof. Keri menjelaskan, sektor pariwisata perlu dibangun kembali setelah terdampak pandemi, sedangkan sektor pertanian yang masih maju perlu dipertahankan.

Pada akhirnya, pembangunan potensi ini melahirkan ekosistem. Di dalam ekosistem, sektor yang sudah mampu diharapkan bisa menopang sektor yang terdampak.

Konsep terakhir adalah menguatkan kolaborasi berbagi antardaerah, sehingga setiap kabupaten dan kota saat ini sudah nirbatas (borderless). Nantinya, pembangunan fasilitas akan menjadi milik bersama, sehingga nilai ekonominya menjadi lebih besar. (UNPAD)

Related Articles