Home Headline Menggugat Perbup (Cirebon) PSBB

Menggugat Perbup (Cirebon) PSBB

by Redaktur Cirebon Plus
0 comment

Oleh: Abdul Khoir

DALAM rangka ikhtiar memutus mata rantai Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan menghentikan penyebaran virus yang disebut-sebut mengancam kesehatan, bahkan menjadi penyebab kematian terhadap penderitanya, pemerintah secara serius mengambil langkah-langkah kebijakan secara sigap dan cepat. Kegesitan pengambil kebijakan dalam merespons penyakit yang mewabah hampir diseluruh dunia ini patut diapresisi dan didukung oleh setiap warga negara Indonesia. Kehadiran dokumen hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Selanjutnya, Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia (RI) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Kepres RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional merupakan gambaran mendasar atas keseriusan pemerintah. 

Regulasi Bukti Keseriusan Pemerintah

Sikap serupa juga diambil pemerintah daerah,  Kabupaten Cirebon misalnya,  pada tanggal 4 Mei 2020 menerbitkan regulasi terkait upaya menghentikan penyebaran Covid-19 ini.  Peraturan Bupati (Perbup) No 24/2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Cirebon dapat dimaknai upaya serius pengambil kebijakan Kabupaten Cirebon guna melindungi warganya dari paparan virus mematikan tersebut.

Kehadiran regulasi yang secara khusus diterbitkan dalam rangka memformulasikan strategi penanganan pandemik virus Corona baik dari aspek penanganan medis, mekanisme pencegahan penyebaran virus, pemulihan sistem perekonomian dan keuangan negara melalui refocusing anggaran, penanganan jaring sosial ekonomi warga terdampak dengan penyaluran beragam bantuan, serta dukungan anggaran yang cukup fantastis merupakan penanda paling mudah melihat perlindungan negara terhadap keberlangsungan hidup dan nyawa warga negara. Mendukung kebijakan penyelenggara pemerintahan dan memberikan apresiasi terkait kebijakan tersebut memiliki alasan cukup yang mendasarinya. 

Catatan Kritis atas Perbup

Sebagaimana diutarakan penulis sebelumnya, ketentuan hukum tentang PSBB yang diterapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon patut diapresiasi dan memperoleh legalitas publik. Melaksanakan dan mematuhi rambu-rambu klausul hukum yang tertera dalam perbup a quo merupakan pilihan sikap yang harus ditampilkan masyarakat dalam rangka memberikan dukungan nyata terhadap keputusan bupati Cirebon. Sebagai dokumen hukum,  Perbup tentang PSBB yang mulai efektif diterapkan pada tanggal 4 Mei 2020, mestinya memegang teguh prinsip-prinsip doktrinal hukum seperti kepastian hukum,  kemanfaatan hukum dan prinsip keadilan hukum. Selain itu, aspek yang tidak boleh luput dari perhatian pembuat regulasi adalah adanya keselarasan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 

Sebelum mengulas lebih lanjut, penulis menilai masih dijumpai kesalahpahaman masyarakat terkait penggunaan istilah dalam masa pendemik virus Corona ini, terutama terkait PSBB dan karantina wilayah yang lazim dibahasakan lockdown. Istilah PSBB dan karantina wilayah pertama kali dicantumkan dalam UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 1 ayat 10 dan 11 UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan: Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Dalam ayat 11 menerangkan: Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Karakteristik PSBB adalah pertama, membatasi pergerakan orang atau barang tertentu, kedua batasan memasuki atau keluar dari wilayah tertentu, ketiga tidak ada sanksi hukum pidana dalam penerapan PSBB dan pemerintah hanya mengalokasikan anggaran bantuan sebagai stimulus bagi masyarakat terdampak. Adapun Karantina Wilayah menghendaki pertama, membatasi pergerakan orang secara utuh,  kedua batasan keluar dan masuk dari wilayah secara penuh, ketiga ada ancaman pidana bagi pelanggar ketentuan karantina wilayah dan keempat pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 

Dalam konstruksi logika hukum, jika dibaca secara cermat, Perbup PSBB di Kabupaten Cirebon terdapat beberapa ketentuan atau frasa klausula pasal yang cukup “mengganggu” perhatian. Catatan kritis terhadap Perbup terkait PSBB di Kabupaten Cirebon setidaknya terdapat 8 poin:

  1. Tidak disebutkan secara jelas institusi atau pihak yang menerbitkan waktu penerapan PSBB dan tidak ditentukan dalam bentuk dokumen hukum apa penentuan waktu pelaksanaan PSBB. Dalam Perbup PSBB idealnya disebutkan misalnya ditulis “jangka waktu pelaksanaan PSBB diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan yang ditetapkan bupati”. Tanpa penyebutan secara jelas dalam Perbup PSBB tersebut selain mengabaikan prinsip kepastian hukum juga berakibat fatal dalam konteks penerapan kebijakan publik. Perbup yang telah diterbitkan Bupati pada tanggal 4 Mei 2020 hanya mengcover pelaksanaan PSBB di Kabupaten Cirebon. Sehingga kepastian sejak kapan diterapkan PSBB dan berakhir tidak mempunyai referensi hukum. Celakanya, jika bupati mengeluarkan surat keputusan tentang batas waktu pelaksanaan PSBB, maka dapat disebut dokumen tersebut menjadi batal demi hukum. Karena setiap kebijakan yang diambil melekat kewenangan atributif dan distributif yang mendasarinya.
  2. Gugus Tugas Covid-19 diberikan kewenangan penegakan hukum: Perbup PSBB di Kabupaten Cirebon sejatinya merupakan produk hukum turunan dari PP No. 21/2020 dan UU No. 6/2018. Dari dua aturan hukum yang disebutkan terakhir tidak ditemukan satu kalusul yang meletakan kewenangan penegakkan hukum pada Gugus Tugas Covid-19. Gugus Tugas mempunyai kewenangan untuk mengkoordinasikan penanganan penyebaran virus,  menyediakan informasi perkembangan virus,  menyiapkan aksesibitas informasi bagi masyarakat dan penambahan kriteria cakupan pelaksanaan PSBB. Dengan kata lain kewenangan gugus tugas covid-19 yang ditegaskan Perbup PSBB patut dipersoalkan secara nalar hukum.
  3. Penerapan sanksi dikaitkan dengan unsur etika dan moral: Isi Perbup PSBB menjelaskan bahwa penerapan sanksi bagi para pelanggar selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan juga mempertimbangkan aspek moral dan etika. Pada poin di atas,  penulis persoalkan “spirit moral dan etika” dalam penegakan hukum. Pasalnya,  moral dan etika merupakan entitas nilai sementara hukum adalah norm
  4. Pemberlakuan jam malam yang ditetapkan Bupati dengan pertimbangan forkopimda: Menjalin hubungan strategis harmonis berama unsur forkopimda yang dilakukan Bupati merupakan pola relasi positif antar pimpinan daerah. Hanya saja jika merujuk UU No 19/2019 tentan Perubahan Atas UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan legalitas formalnya tidak ditemukan.
  5. Rujukan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dijadikan salah satu aras rujukan penerapan sanksi bagi pelanggar PSBB: Dalam UU No 22/2009 dan UU No 6/2018 tidak ada frasa pasal yang menjelaskan bahwa pelanggar PSBB dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU No.22/2009. Sehingga prinsip keadilan hukum patut diduga dinafikan dalam Perbup PSBB di Kabupaten Cirebon ini.
  6. Gugus tugas Covid-19 diberikan kewenangan penyelidikan dalam rangka menegakan Perbup PSBB: Selanjutnya terkait kewenangan gugus tugas Covid-19 melakukan penyelidikan terhadap masyarakat yang melanggar pelaksanaan PSBB sulit diterima nalar teoritik hukum. Selain dalam Perbup a quo tidak ada ketentuan delik pidana, gugus tugas Covid-19 bukan institusi yang memperoleh kewenangan untuk melakukan penyelidikan. 
  7. Sumber pendanaan selain dialokasikan APBN dan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Cirebon juga bersumber di luar anggaran negara yang sah dan tidak mengikat. Deskripsi penulis di atas diambil dari Pasal 30 Perbup PSBB di Kabupaten Cirebon. Sebagaimana menjadi pengetahun publik, dalam rangka merspons pandemik virus Corona, pemerintah secara ksatria mengeluarkan Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Di antara ketentuan fundamental dari Perppu Corona tersebut adalah pengambilan kebijakan refocusing anggaran APBN dan APBD. Sehingga logika linier sumber pendanaan pelaksanaan PSBB di Kabupaten Cirebon di luar anggaran yang dikeluarkan negara dapat dinilai membelakangi kebijakan nasional.
  8. Adanya kewenangan catatan kepolisian dalam pelaksanaan penegakan Perbup PSBB. Kewenangan absurd yang dimiliki Gugus Tugas Covid-19 di Kabupaten Cirebon adalah pencatatan pelanggar PSBB pada institusi kepolisian. Hal ini mengingat pelanggaran terhadap PSBB bukan termasuk kategori perbuatan pidana. 

Di luar delapan catatan kritis Perbup PSBB di atas sesungguhnya ada hal krusial yang belum diakomodir dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Cirebon. Ketentuan yang luput dalam Perbup a qua adalah pelibatan unsur kecamatan, pemerintahan desa sampai tingkat Rukun Warga (RW) dan/ atau Rukun Tetangga (RT).  Penyebutan tiga institusi pemerintahan di bawah tersbut menjadi penting misalnya disebut dengan istilah Satgas (Satuan Tugas). Dalam norma hukum penyebutan secara jelas merupakan legalitas formal dalam menjalankan setiap kewenangan.

Simpulan dan Rekomendasi

Perbup tentang PSBB yang diberlakukan di Kabupaten Cirebon dapat diartikan sebagai ikhtiar serius pengambil kebijakan dalam melindungi masyarakat dari paparan virus Corona. Namun instrumen hukum yang dijadikan panduan aplikatif penanganan dan penghentian pandemik tersebut masih terdapat sejumlah frasa dan/atau klausula pasal yang patut dikritisi. Gugus tugas mempunyai kewenangan penegakan hukum atas Perbup a quo termasuk melakukan penyelidikan,  pencatatan kepolisian, pemberlakuan UU Lalu Lintas guna menindak pelaku pelanggaran Perbup, penegakan hukum berlandaskan etika dan moral, pemberlakuan jam malam berdasarkan usulan Forkopimda, anggaran penangangan pandemi corona dapat bersumber dari dana sah yang tidak mengikat merupakan sejumlah ketentuan PSBB yang patut diduga dinilai rapuh dan tidak memiliki kekokohan argumentasi logika hukum. Untuk merevisinya, bupati Kabupaten Cirebon dapat menempuh langkah eksekitive review, formulasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki produk peraturan perundang-undangan setara Perbup yang sudah terlanjur ditetapkan. (*)

Penulis adalah Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik

Related Articles