Home Hukum Menyoal Perppu Covid-19

Menyoal Perppu Covid-19

by Redaktur Cirebon Plus
0 comment

Oleh: Abdul Khoir

Pandemi Severse Acute Respiraroty Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2) atau Covid-19 belum ada tanda-tanda mereda. Sebaliknya, angka kasus positif dan kematiannya terus bertambah. Pada sisi teknis penanganan Corona, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Selain Perppu Corona, ada Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Kepres Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan (Covid-19). Selain itu, pada tanggal 16 Maret 2020 pada lembaran negara OJK menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Peneyebaran Covid-19.

Kedudukan Perppu dalam Hukum

Dalam sistem hukum lazim dikenal istilah hirarki peraturan perundang-undangan. Konsepsi tersebut idealnya menghendaki keselarasan satu aturan dengan lainnya, atau aturan yang kedudukannya berada pada tingkatan bawah dengan aturan yang ada di atasnya tidak saling bertentangan. Dengan demikian, kepastian hukum sebagai salahsatu prinsip hukum dapat ditunaikan. Terkait hirarki peraturan perundang-undangan berlaku pada setiap negara yang menganut sistem negara hukum, termasuk negara Republik Indonesia.

Di Indonesia pijakan hukum yang mengatur mengenai hirarki peraturan perundangan ini diformulasikan secara apik melalui Pasal 7 Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada aturan ini disebutkan bahwa tata urutan tingkatan hukum dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota.    

Kehadiran Perppu selain secara legalitas formal diakui dalam regulasi yang menentukan bentuk peraturan perundang-undangan, juga secara lugas disebut dalam konstitusi negara. Pengakuan Perppu dalam sistem hukum di Indonesia disinggung pada Pasal 22 UUD NRI 1945; Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Klausul pasal tersebut pada pokoknya menyuguhkan makna bahwa Presiden Joko Widodo mempunyai hak penilaian absolut subjektif dalam menakar keadaan genting dan memaksa. Kondisi genting dan memaksa jika dikaitkan dengan virus Corona, logika sosial kemungkinan cenderung dapat menerima langkah yang diambil presiden. Paling tidak penerimaan logika masyarakat bersepakat bahwa memang dalam menghadapi wabah virus Corona, mengambil langkah cepat merupakan sebuah keniscayaan. Apalagi sebagaimana diketahui bersama, satu produk legislasi yang ditetapkan “Senayan” memerlukan proses pembahasan panjang, sekaligus cenderung memakan waktu yang tidak singkat.

Mengenai tafsir keadaan genting dan memaksa telah dibuat batasan yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-VII/2019 yang pada pokoknya menjelaskan tiga kondisi. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, menjawab kekosongan aturan hukum mengenai kondisi tertentu. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara membuat UU melalui prosedur biasa, mengingat menetapkan UU memerlukan waktu lama, sementara pada sisi lain diperlukan asas kepastian hukum.

Lebih lanjut, setelah Perppu telah ditetapkan sebagai produk hukum, masih tetap harus memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan pada agenda sidang berikutnya. Dan ketika Perppu Corona tidak disetujui dalam forum sidang DPR, maka Perppu a quo harus dicabut. Pentingnya Perppu Corona yang telah ditetapkan presiden memperoleh persetujuan DPR karena secara subtansi kewenangan hakiki pembuat undang-undang melekat pada fungsi lembaga legislatif.

Ketentuan di atas diformulasikan pada Pasal 22 UUD NRI 1945 ayat 2 dan 3. Dengan melandaskan pada ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 22 secara simpel bahwa Presiden Joko Widodo mempunyai hak mutlak menetapkan Perppu tentang Corona. Sampai batas pemahaman ini dapat diartikan bahwa sah-sah saja presiden mengeluarkan Perppu dengan pertimbangan subjektifnya.

Menguji  Perppu Corona

Menurut para ahli hukum tata negara, konstitusi menggambarkan konsensus elemen masyarakat dalam bentuk aturan hukum berbangsa dan bernegara secara fundamental. Satu di antara fungsi konstitusi adalah menakar aspek konstitusionalitas sebuah produk undang-undang yang ditetapkan lembaga legislatif dan/atau Perppu yang diterbitkan presiden. Sehingga tidak dapat dibenarkan sebuah produk UU membelakangi prinsip-prinsip ketentuan yang termaktub dalam rumusan konstitusi, termasuk Perppu Corona juga patut diuji kepatuhannya terhadap konstitusi terutama Pasal 23 ayat 1 dan 2 UUD NRI 1945.

Pasal 23 ayat 1 UUD NRI 1945 menyebutkan; Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Pasal 23 ayat 2 menyebutkan; Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

Menurut penulis, argumentasi kuat potensi cacat hukum produk Perppu Corona tersebut di antaranya, pertama Perppu corona mengabaikan kepatuhan terhadap hirarki peraturan perundang-undangan. Teori hirarki peraturan perundang-undangan berfungsi mengharuskan subtansi ketentuan regulasi yang termaktub dalam sebuah produk hukum memiliki keselarasan. Merujuk konstitusi UUD NRI 1945 mengaskan bahwa penetapan besaran jumlah alokasi anggaran dan peruntukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didasarkan pada sebuah undang-undang bukan diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang atau yang lazim diistilahkan Perppu. Selanjutnya frasa krusial yang dikesampingkan Perppu Corona terkait waktu penetapan APBN yang dilakukan lebih dari satu kali dalam satu tahun.

Kedua, alasan tidak adanya legalitas formal Perppu Corona tersebut adalah tidak menjalankan frasa pembahasan. Sekalipun tingkat keabsahan aturan yang dikeluarkan Perppu dalam doktrin hukum setara dengan UU, namun munculnya aturan tersebut hanya sepihak dari unsur pemerintah. Sementara konstitusi menghendaki terjadinya pembahasan antara eksekutif dan legislatif, yakni pembahasan tentang APBN melibatkan tiga unsur antara presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Penggunaan nomenklatur Perppu dalam rumusan ketentuan tentang APBN itu sendiri menjadi alasan ketiga kelemahan produk hukum tersebut. Padahal secara gamblang disebutkan bahwa pengaturan tentang APBN diputuskan melalui dokumen hukum berupa undang-undang. Selanjutnya, alasan keempat adalah penetapan aturan tentang APBN diputuskan lebih dari satu kali dalam satu tahun. Dikatakan diputuskan lebih dari satu kali mengingat sebelumnya telah diketok palu undang-undang tentang APBN. Dengan ungkapan serupa, bagi logika hukum narasi UU dan Perppu diartikan perbuatan hukum berbeda yang dilakukan lebih dari satu kali.

Dan terakhir, lahirnya Perppu Corona tersebut patut diduga membelakangi prinsip-prinsip dan asas negara hukum, sekaligus sistem konstitusionlitas yang dipedomani Indonesia dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Memang sah-sah saja presiden menerbitkan Perppu ketika menurut subjektifikas penilainnya memandang sebuah kondisi genting dan memaksa. Namun, Perppu Corona ini tidak mempunyai keselarasan dengan ketentuan Pasal 23 UUD NRI. (*)

Penulis Adalah Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik

Related Articles