Home NgopiToday Militansi Ber-PKB (1)

Militansi Ber-PKB (1)

by Redaktur Cirebon Plus
0 comment

Oleh: Kalil Sadewo

PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) segera menggelar musyawarah cabang (muscab). Secara serentak, termasuk di kota/kabupaten Provinsi Jawa Barat. Dari edaran “telegram”, muscab digelar tanggal 7 Maret.

Cerita tentang PKB, ada banyak kekhasan atau  keunikan. Salahsatunya adalah soal militansi kader Nahdlatul Ulama (NU) memilih partai yang lahir dari rahim reformasi ini. Terutama, dalam agenda politik lima tahunan nasional, Pemilihan Umum (Pemilu). Sebab, beda cerita kalau soal pemilihan presiden (pilpres) atau pemilihan kepala daerah (pilkada). Ini juga bagian dari keunikan warga NU lainnya dalam “berpolitik”. Militansi mereka terhadap calon yang diusung PKB tidak segreget memilih saat Pemilu. Beralasan, sebab saat Pilkada atau Piilpres mereka pure memilih sosok. Sedangkan ketika Pemilu, mereka masih bisa mencoblos gambar partai, terutama bila tak ada satupun calon legislatif yang dianggap layak untuk dipilih.

Penulis pernah melakukan miniriset soal ini. Dalam sejumlah Pemilu, hanya PKB yang gambar partainya dicoblos. Di sejumlah dapil, antara suara partai dengan suara caleg tertinggi, bersaing. Bahkan ada dapil yang coblosan gambar mengalahkan caleg jadi. Fenomena ini biasanya terjadi di dapil-dapil yang kekuatan antarcalonnya merata, tidak ada yang menonjol dan menjadi pilihan banyak kader NU. Sampai-sampai ada guyonan warung kopi, siapa yang mendapatkan suara tinggi dan perbandingan cukup jauh atau jomplang dengan suara (coblosan) partai, maka patut diduga ada “main mata” untuk memindahkan suara partai ke suara calon.

Analisa penulis, minimal, separuh suara PKB di Pemilu adalah warga Nahdliyin yang militan. Dalam maindset pemilih kelompok ini, sudah terpatribahwa pilihan politik warga NU adalah PKB. Sehingga, kena goyangan atau hantaman politis apapun, untuk daerah-daerah basis NU, tidak perlu khawatir. Imbas terparah, PKB masih tetap bisa bercokol di big three alias tiga besar.

Menariknya, pemilih jenis ini adalah kalangan santri menengah ke atas. Bukan hanya dalam hal strata ekonomi atau pendidikan, tapi juga tingkat kesadaran ideologis. Sebab, ada kader NU yang ekonominya pas-pasan atau pendidikannya hanya SMP/MTs, bahkan SD/MI, tetapi karena mendapatkan terpaan ideologi yang intens, tumbuh kesadaran bahwa NU adalahPKB dan PKB ya NU.

Kelompok ini tidak terpengaruh oleh dinamika di NU. Siapapun ketua umum PBNU-nya, sebagai warga Nahdliyin ia merasa punya tanggung jawab moral untuk  memilih partai ini. Dan yang paling penting, tidak terpengaruh oleh jogedan PKB, baik struktural partai maupun kiprah wakil rakyatnya. Mau mblangsak, mau korupsi, mau lupa janji-janji, mau main judi, mau main perempuan, dalam benak mereka orang NU harus “menjaga” suara PKB.

Kelihatannya paradoks, antara kualitas pendidikan, ekonomi, dan kesadaran ideologis dengan karakteristik pilihannya. Semacam pilihan buta. Padahal tidak. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai warga NU, karena PKB adalah satu-satunya partai yang didirikan para ulama NU. Sehingga, harus “dijaga”. Itu logikanya.

Pun soal sejarah konflik antara HA Muhaimin Iskandar dengan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Tak berpengaruh bagi mereka. Uniknya, mereka punya kecintaan yang tinggi terhadap almarhum Gus Dur, tak bisa ditawar, tak diragukan. Tapi di sisi lain, dalam urusan politik, mereka loyal terhadap PKB. Meski, Yenny Wahid sebagai anak kandung dan anak ideologis Gus Dur bersama orang-orang dekatnya mendirikan partai politik, tapi warga NU tetap memilih PKB.

Ada beberapa alasan. Selain tadi, apapun kondisinya memilih  PKB adalah tanggung jawab politik, juga ada sebagian mereka yang menganggap konflik politik adalah dinamika biasa. Kewajaran yang lumrah. Bukan politik kalau tak ada konflik. Beda dengan konflik di ranah sosial atau organisasi, yang berimbas serius. Banyak yang dibawa hingga “tujuh turunan”. Alasan lainnya, sebagian Nahdliyin masih menaruh harapan terhadap PKB untuk tetap menjadi wasilah dalam menyuarakan atau memperjuangkan aspirasi khas warga NU.

Jika ada kalangan menengah-atas di NU yang tidak memilih PKB, diyakini karena ada sesuatu. Dari internal dirinya atau responnya terhadap PKB. Misal, ia adalah orang yang baru mengakui diri sebagai bagian dari kultural NU. Bisa jadi ia adalah anak “tokoh” NU, pernah mondok, pernah nyantri di kiai kampung, dan lain sebagainya. Tetapi lama parkir di tempat lain dan mulai sadar ber-NU karena dorongan tertentu. Bisa jadi pragmatis. Entah demi prestise, jabatan, peluang ekonomi, atau opportunity lainnya.

Bisa juga punya kepentingan/tujuan politik pribadi. Merasa kepentingannya lebih mudah dipuaskan bila berafiliasi dengan partai lain. Ingin menjadi orang terbuka dengan menerima partai apa saja. Meski akhirnya juga kecewa lantaran tidak ada satupun yang memiliki “ikatan” lebih kuat.

Ada juga orang NU yang memang networ-nya di partai lain. Ada yang punya sejarah “keterlibatan” di partai lain. Sebagian ada yang tertarik dengan portopolio parrtai yang menawarkan sesuatu sesuai dengan visi pribadinya. Meski diyakini akhirnya bakal kecewa berat, karena dalam praktiknya realitas politik bakal menyeret partai idolanya pada wilayah pragmatis. Sebagian, mungkin saja karena baru sekadar merasa NU. Sebagian lain apatis terhadap PKB dengan segala kekurangan dan masalahnya. Ada yang karena “kebencian” warisan sejarah. Dan, berbagai alasan lainnya yang tak pelu diurai satu-satu.

Bagaimana dengan Nahdliyin kelompok bawah? Untuk arus bawah NU, mereka cenderung ikut arus. Ikut pilihan politik tokoh, sesuai patronasenya. Apa kata ketua PBNU. Apa kata kiai A, B atau C. Apa kata ketua GP Ansor atau Fatayat. Apa kata siapa saja yang ia anggap jadi panutan dalam ber-NU. Sehingga, fatwa KH Said Aqil Siraj sebagai ketua umum PBNU tentang memilih PKB misalnya, dapat memperkuat suara partai yang didirikan Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.

Bergabungnya Ketua Umum PP GP Ansor H Cholil Qoumas di PKB, menjadi rujukan politik bagi kader di bawah untuk mantap memilih PKB. Untuk kepentingan ini, PKB tampaknya selalu bekerja keras membangun kedekatan yang solid-mutualis dengan NU secara organisasi dan para kiai yang dijadikan patron bagi warga Nahdliyin. Bahkan, sudah menjadi pengetahuan luas bahwa PKB selalu ikut “bermain” dalam setiap suksesi organisasi NU dari pusat hingga daerah, termasuk badan otonomnya.

Signifikansi kelompok pemilih NU yang masuk karakter ini, cenderung pasang surut. Tergantung angin politik tokoh yang mereka ikuti. Pemilih ini bisa dijuluki militansi arus angin. Bisa ambil contoh perbandingan suara PKB ketika NU dipimpin almarhum KH Hasyim Muzadi dan saat KH Said Aqi Siraj. Juga dampak elektoral PKB saat kepemimpinan Nusron Wahid yang kader Golkar dengan ketika  GP Ansor dinahkodai Cholil Qoumas sebagai legislator PKB.

Sisi Lemah Militansi

Keunikan lainnya dari warga NU yang militan di PKB adalah sikap cuek. Memilih PKB karena merasa memiliki dan tanggung jawab moral, tetapi tidak proaktif. Setiap kali ada masalah yang menimpa PKB akibat kesalahan pengurus atau keputusan politik partai yang mengecewakan, adem ayem saja. Suara protes yang muncul tidaklah masif. Sekadar letupan belaka. Hanya obrolan warung kopi. Tidak disalurkan secara formal. Tidak digerakkan secara frontal. Termasuk oleh para kiai yang loyal terhadap PKB. Suara-suaranya sama sekali tidak mampu menekan partai untuk mengubah kebijakan, melakukan evaluasi mendasar, atau mengambil langkah “radikal” sebagai evaluasi atas kebijakan/langkah yang telah diambil.

Kelemahan ini tidaklah sehat, terutama bagi PKB itu sendiri. Tidak ada kontrol yang mencerahkan atau meluruskan, apalagi masukan (pelecut) yang mendorong partai agar lebih progresif. Kondisi ini makin diperparah oleh perubahan kebijakan PKB, di antaranya tidak lagi menempatkan para ulama berpengaruh (kultural/struktural) sebagai “majelis pertimbangan” utama dalam kebijakan-kebijakan besar, termasuk pencalonan Pilkada hingga Pilpres.

Dulu, dalam beberapa kali Pilkada misalnya, majelis pertimbangan selalu punya peran besar. Bahkan keputusan pencalonan kepala daerah dari PKB “wajib” menyertakan persetujuan mereka. Hal yang lazim disebut rekomendasi para kiai itu, secara psikologis relatif positif dalam membangun soliditas PKB dan NU menghadapi Pilkada/Pilpres.

Dalam beberapa Pilkada terakhir, rule semacam itu hilang. Sehingga, sejumlah kiai berpengaruh dan tokoh struktural NU yang memiliki pilihan politik berbeda dengan struktural PKB dalam pencalonan, harus “becek-becekan” memperjuangkan nama yang dikehendaki. Parahnya lagi, dinamika politik kiai direspons berlebihan oleh para politisi kacangan yang arogan. Dengan mengejek para kiai di muka umum.

Di Kabupaten Cirebon misalnya, muncul ujaran kebencian “kucing garong” di media sosial yang dinisbatkan kepada para kiai ketika menempuh jalan sendiri untuk memperjuangkan nama yang dianggap “terbaik” dan “terkuat” dalam menghadapi incumbent Sunjaya Purwadisastra (PDIP) pada Pilkada lalu. Alasan para kiai melakukan langkah politik sangatlah wajar, sebab merasa memiliki PKB dan menjadi partai yang banyak dipilih kader NU. Ibaratnya, para kiai mengambil hak. Hak untuk ikut mendorong aspirasi warga NU. Dalam posisi ini, lagi-lagi daya kritis warga NU pemilih militan PKB juga tidak mengemuka. Tidak care. Alih-alih membela kiai NU menyalurkan aspirasi, malah menuduhnya dengan argumentasi miring. Juga di muka umum.

Padahal logikanya, pilihan politik para kiai bisa saja lebih baik, apalagi bila didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan positif, kolektif, dan keumatan. Bukan personal yang syarat kepentingan individual. Jauh lebih argumentatif ketimbang pilihan sedikit politisi yang menghendaki nama tertentu.

Sederhananya, kalau kiai berpolitik, minimal untuk kepentingan lembaganya. Lembaga kiai ya pesantren, madrasah, atau majelis ilmu lainnya. Tujuannya paling pragmatis, untjk memperluas dan memasksimalkan pelayanan para santri. Memperbanyak menampung santri beasiswa atau mondok gratis, dan lain sebagainya. Ibaratnya, sepragmatis-pragmatisnya kiai, sebagian besar kembali untuk “umat”. Syukur-syukur didasarkan pada tujuan maksimum, yakni mendorong lahirnya banyak kebijakan positif yang searah dengan komitmen keagamaan dan kebangsaan organisasi NU. (*)

Penulis adalah Kader Biasa NU dan PKB

Related Articles