Home CirebonRaya Penertiban Bangli Di-pending, DPUPR Bentuk Tim Telusuri Pemilik Sah Kutiong

Penertiban Bangli Di-pending, DPUPR Bentuk Tim Telusuri Pemilik Sah Kutiong

by Redaktur Cirebon Plus
0 comment

Cirebonplus.com (C+) – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Cirebon belum mengambil sikap penertiban atas maraknya bangunan liar (bangli), khususnya di tanah Kutiong, Kelurahan/Kecamatan Harjamukti. Alasannya, hingga saat ini belum bisa dipastikan siapa pemilik sah lahan tersebut.

Atas dasar itu, saat audiensi dengan DPRD dan pihak terkait Kamis (6/2/2020), DPUPR menyampaikan rencananya untuk membentuk tim yang akan mengatur atau menata kawasan tersebut menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

Hal itu disampaikan DPUPR Kota Cirebon, Syahroni mengatakan, persoalan tanah Kutiong memang hingga saat masih belum jelas, terutama terkait kepemilikan sah. Ada salahsatu yayasan mengklaim sebagai pemilik, namun ada informasi lain yang menyatakan bahwa tanah itu milik negara.

“Kami masih belum tahu pasti dan detailnya seperti apa. Makanya kami sedang menelusuri, termasuk masaIah AMDAL-nya. Kami sudah menyuruh staf kami untuk survei ke Iapangan.” Kata pak Syahroni.

Hasil survei menyebutkan bahwa memang di kawasan itu terdapat banyak bangunan. Pihaknya juga sempat bertemu dengan warga sekitar yang mengaku bernama Suparman, saat ditanya mengaku sudah mendapatkan izin dari Kanoman.

Untuk memastikannya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Aset, apakah terdaftar sebagai tanah negara “bebas”. “Tanah negara bebas ini artinya kepemilikannya sudah milik negara,” tandas Syahroni.

Pihaknya juga sudah melihat Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon yang isinya bahwa kawasan Kutiong diperuntukan RTH kawasan pemakaman.

Terkait kemungkinan tanah negara bebas, pihaknya belum mendapatkan bukti formalnya. Oleh karena itu, untuk penertiban atau penataan di kawasan tersebut, pihaknya minta agar dibentuk tim. Pasalnya, penataan dan penertiban tidak bisa hanya dilakukan DPUPR.

“Di dalam tim juga nantinya melibatkan Aset, BPN, Satpol PP, dan tentu DPUPR di dalamnya,” tambah dia. (Kustano)

Foto: Humas Setwan

Related Articles

Leave a Comment